UEA Bantu Israel Menata Gaza, Tanpa Kemerdekaan

Ada keganjilan yang sulit diabaikan ketika kita membaca perkembangan terbaru tentang Gaza. Di tengah puing-puing yang belum sepenuhnya dingin, di antara luka yang belum sempat dirawat, dunia justru sibuk menyusun rencana baru. Bukan rencana pembebasan, melainkan penataan. Bukan tentang kemerdekaan, tetapi tentang bagaimana Gaza akan dikelola setelah semuanya hancur. Dan di titik itulah ironi mulai terasa begitu telanjang: Gaza dibicarakan seolah ruang kosong yang bisa diatur ulang, bukan rumah bagi manusia yang punya kehendak.

Laporan tentang pendanaan $100 juta dari Uni Emirat Arab untuk melatih pasukan polisi baru di Gaza menjadi penanda arah yang sulit disangkal. Ini bukan sekadar bantuan. Ini bukan sekadar kepedulian. Ini adalah bagian dari desain yang lebih besar—desain yang menempatkan Gaza dalam kerangka keamanan baru yang sejak awal harus bisa diterima oleh Israel. Dan dari situ saja, arah kebijakan ini sudah bisa dibaca tanpa perlu banyak tafsir.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kalimat kuncinya sederhana: tanpa kemerdekaan.

Saya rasa kita tidak perlu mempersulitnya dengan istilah teknis atau jargon politik. Karena pada akhirnya, yang sedang dibentuk bukanlah ruang bagi Gaza untuk menentukan dirinya sendiri, melainkan ruang yang sudah ditentukan batas-batasnya oleh aktor di luar Gaza. Dalam konteks ini, kata “penataan” terdengar sopan, bahkan konstruktif. Tapi kalau dilihat lebih dekat, ia menyimpan makna yang jauh lebih problematis: siapa yang menata, dan untuk siapa?

Pertanyaan itu penting. Karena setiap proyek penataan selalu punya arah. Dan arah itu jarang netral.

Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa proses pelatihan dan pembentukan aparat keamanan Gaza akan melibatkan mekanisme yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Israel. Bahkan ada proses penyaringan yang memastikan siapa yang boleh masuk dalam struktur itu. Di titik ini, kita tidak lagi berbicara tentang sekadar membangun polisi. Kita sedang berbicara tentang membangun sistem keamanan yang sejak awal sudah disesuaikan dengan standar keamanan Israel.

Jadi, apakah ini demi Gaza?

Kalau yang dimaksud Gaza sebagai entitas yang merdeka, jawabannya jelas: tidak.

Kalau yang dimaksud Gaza sebagai wilayah yang harus tetap terkendali dan tidak mengganggu stabilitas kawasan versi Israel, maka jawabannya: iya.

Dan di sinilah kita melihat pergeseran yang sangat penting.

Selama bertahun-tahun, isu Gaza—dan Palestina secara umum—dibingkai dalam narasi pembebasan. Ada dimensi moral, ada semangat solidaritas, ada klaim tentang hak menentukan nasib sendiri. Tapi kini, pelan-pelan, narasi itu digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin: manajemen konflik. Stabilitas. Kontrol. Kata-kata yang terdengar teknis, tapi sebenarnya sarat kepentingan.

Peran UAE dalam konteks ini tidak bisa dianggap sepele. Sejak Abraham Accords, arah kebijakan mereka memang semakin pragmatis. Fokus pada stabilitas regional, penolakan terhadap politik Islam, dan keinginan untuk menjadi pemain kunci dalam arsitektur keamanan kawasan. Dalam kerangka itu, keterlibatan dalam penataan Gaza bukanlah anomali. Justru konsisten.

Namun konsistensi itu juga membawa konsekuensi.

Dengan mendanai dan mendukung pembentukan aparat keamanan baru di Gaza, UAE secara tidak langsung ikut menentukan bentuk masa depan Gaza. Mereka tidak lagi berada di posisi sebagai pendukung dari luar, tetapi sebagai bagian dari proses yang membentuk realitas di dalam. Dan ketika proses itu harus selaras dengan kepentingan Israel, maka posisi tersebut menjadi semakin jelas: ini bukan proyek pembebasan.

Saya rasa analoginya sederhana. Bayangkan sebuah lingkungan yang hancur karena konflik, lalu ada pihak luar datang membantu membangun ulang. Jalan diperbaiki, keamanan dijaga, sistem dibuat lebih tertib. Tapi semua itu dilakukan dengan satu syarat: tidak boleh ada sesuatu yang mengganggu kepentingan pihak yang membantu. Dalam situasi seperti itu, apakah itu benar-benar bantuan? Atau bentuk lain dari pengaturan?

Gaza hari ini berada di persimpangan seperti itu.

Yang ditawarkan adalah ketertiban. Tapi ketertiban yang sudah ditentukan bentuknya. Yang dijanjikan adalah stabilitas. Tapi stabilitas yang punya batas-batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan yang paling penting, semua itu terjadi tanpa kemerdekaan.

Kita semua tahu, stabilitas tanpa kemerdekaan adalah sesuatu yang rapuh. Ia mungkin bertahan untuk sementara, mungkin bahkan terlihat berhasil di permukaan. Tapi tanpa akar yang berasal dari kehendak masyarakat sendiri, struktur itu akan selalu bergantung pada kekuatan luar. Dan ketergantungan itu, cepat atau lambat, akan menjadi masalah.

Keterlibatan Israel dalam desain ini menjadi kunci yang tidak bisa diabaikan. Karena selama Israel menjadi bagian dari proses penataan, maka arah kebijakan ini akan selalu berputar pada satu tujuan utama: memastikan Gaza tidak menjadi ancaman. Bukan memastikan Gaza menjadi merdeka. Bukan memastikan Gaza bisa berdiri sendiri. Tapi memastikan Gaza tetap dalam batas yang bisa dikendalikan.

Dan di titik ini, narasi “demi Gaza” menjadi sulit dipertahankan.

Bukan karena tidak ada elemen bantuan. Jelas ada. Dana, pelatihan, struktur—semuanya nyata. Tapi bantuan yang datang dengan syarat, dengan desain, dengan kontrol, tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu membawa arah. Dan arah yang terlihat dari laporan ini tidak menuju kemerdekaan.

Dalam konteks yang lebih luas, ini juga mencerminkan perubahan cara dunia memandang konflik. Bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, bukan lagi soal keadilan atau ketidakadilan, tetapi soal bagaimana konflik bisa dikelola agar tidak mengganggu stabilitas global. Dan dalam logika seperti ini, kemerdekaan sering kali menjadi variabel yang bisa ditunda—atau bahkan diabaikan.

Saya rasa ini yang membuat banyak orang merasa ada yang tidak beres.

Karena di tengah semua pembicaraan tentang masa depan Gaza, suara yang paling penting justru paling jarang terdengar: suara rakyat Gaza sendiri. Mereka tidak menjadi pusat dari diskusi ini. Mereka menjadi objeknya. Sesuatu yang harus diatur, ditata, dan disesuaikan.

Dan mungkin di situlah letak ironi terbesar.

Bahwa di tengah upaya membangun “masa depan” Gaza, yang justru hilang adalah hak Gaza untuk menentukan masa depannya sendiri.

Tanpa kemerdekaan.

Dan kita diminta menyebutnya sebagai solusi.