Saudi Arabia Jajaki Pinjaman US$8 Miliar di Tengah Tekanan Perang Iran

RIYADH — Arab Saudi mulai menjajaki opsi pinjaman baru sedikitnya US$8 miliar ketika perang Iran terus menekan perekonomian dan keuangan negara-negara Teluk.

Menurut laporan Bloomberg yang diterbitkan Business Standard, Pusat Manajemen Utang Nasional Saudi (National Debt Management Center/NDMC) telah menghubungi sejumlah bank untuk menjajaki kemungkinan transaksi pembiayaan tersebut.

Pembicaraan itu masih berada pada tahap awal dan belum tentu berujung pada kesepakatan pinjaman. Sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan pemerintah Saudi sedang mencari cara untuk memperluas sumber pendanaannya di tengah dampak ekonomi perang.

Langkah serupa juga tengah dilakukan oleh Saudi Aramco, perusahaan minyak milik negara. Aramco disebut sedang melakukan pembicaraan dengan sejumlah bank mengenai kemungkinan transaksi pendanaan tersendiri.

Baik rencana pinjaman pemerintah maupun Aramco tersebut masih dalam tahap awal. Aramco tidak memberikan komentar, sementara perwakilan NDMC tidak segera memberikan tanggapan.

Perang mulai menekan ekonomi Saudi

Tekanan terhadap keuangan Saudi terjadi ketika perang Iran mengganggu aktivitas perdagangan di kawasan Teluk, terutama melalui Selat Hormuz.

Gangguan tersebut meningkatkan biaya impor dan menekan rantai pasok regional. Saudi Arabia juga menghadapi ancaman terhadap infrastruktur energinya, sementara kelompok Houthi yang didukung Iran dilaporkan mengancam pelayaran di Laut Merah.

Situasi itu memperumit upaya Riyadh mengalihkan sebagian pengiriman minyak melalui pantai baratnya untuk mengurangi ketergantungan pada jalur Hormuz.

Dampaknya mulai terlihat pada kinerja ekonomi.

Perekonomian Saudi Arabia mengalami kontraksi paling tajam sejak pandemi pada kuartal II 2026. Serangan dan gangguan terkait perang turut berkontribusi terhadap penurunan hampir 25 persen pada sektor minyak.

Namun, perang juga menciptakan efek berlawanan bagi Riyadh.

Harga minyak yang lebih tinggi memberikan tambahan pendapatan bagi negara eksportir minyak terbesar dunia tersebut. Harga Brent rata-rata berada di sekitar US$87 per barel sepanjang tahun ini, membantu mengurangi sebagian tekanan terhadap keuangan pemerintah.

Meski demikian, keuntungan dari harga minyak belum cukup untuk menghilangkan tekanan fiskal.

Saudi Arabia mencatat defisit 34,3 miliar riyal atau sekitar US$9,1 miliar pada kuartal II.

Riyadh semakin aktif mencari sumber dana

Pembicaraan mengenai pinjaman baru tersebut menunjukkan perubahan dalam strategi pembiayaan Saudi Arabia.

Pada Mei lalu, NDMC menyatakan telah menyelesaikan sekitar 90 persen kebutuhan pembiayaan yang tercantum dalam rencana pinjaman tahunan. Kebutuhan tambahan setelah itu akan dipenuhi terutama melalui jalur swasta dan pasar domestik.

Sepanjang 2026, pemerintah Saudi telah mengumpulkan sekitar US$6 miliar melalui penerbitan obligasi domestik dan internasional. Saudi Aramco juga telah mengumpulkan sekitar US$4 miliar, sementara dana kekayaan negara, Public Investment Fund (PIF), menghimpun US$7 miliar pada Mei.

Pada akhir 2025, NDMC juga menggalang pinjaman sindikasi US$13 miliar dengan tenor tujuh tahun. Langkah tersebut menunjukkan semakin besarnya peran pinjaman perbankan dalam strategi pembiayaan Riyadh di luar penerbitan obligasi.

Tekanan datang saat Vision 2030 terus berjalan

Persoalan pembiayaan menjadi semakin penting karena Saudi Arabia tetap menjalankan agenda diversifikasi ekonomi Vision 2030 yang membutuhkan investasi dalam jumlah sangat besar.

Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan minyak dengan mengembangkan sektor pariwisata, hiburan, teknologi, olahraga, infrastruktur dan berbagai proyek ekonomi baru.

Di sisi lain, perang memaksa Riyadh menghadapi kebutuhan belanja tambahan sekaligus gangguan terhadap aktivitas ekonomi.

Tekanan tersebut mendorong pemerintah untuk semakin mengandalkan modal eksternal.

Strategi serupa mulai terlihat di PIF, yang memiliki aset sekitar US$900 miliar. Dalam strategi lima tahun barunya, dana kekayaan negara itu berencana lebih agresif melepas aset yang telah matang melalui penjualan maupun pencatatan di bursa, serta meningkatkan penggunaan modal eksternal.

Saudi Aramco juga sedang mempertimbangkan rencana privatisasi yang menurut laporan Bloomberg berpotensi menghasilkan hingga US$35 miliar. Perusahaan minyak tersebut sebelumnya menyatakan akan tetap aktif di pasar utang dan menggunakan berbagai instrumen untuk menarik investor.

Bukan tanda Saudi kehabisan uang

Meski kebutuhan pinjaman meningkat, langkah tersebut tidak otomatis berarti Saudi Arabia berada di ambang krisis keuangan.

Kerajaan masih memiliki aset negara yang sangat besar, pendapatan minyak yang meningkat akibat harga energi yang tinggi, serta akses yang relatif kuat ke pasar modal internasional.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Saudi Arabia memiliki rencana kebutuhan pembiayaan sekitar US$57,9 miliar untuk 2026, yang mencakup pembiayaan defisit anggaran dan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.

Fitch Ratings juga sebelumnya menilai posisi fiskal dan eksternal Saudi masih memiliki penyangga yang kuat, meskipun risiko geopolitik dan ketergantungan pada minyak tetap menjadi kelemahan.

Karena itu, pembicaraan mengenai pinjaman US$8 miliar lebih tepat dibaca sebagai upaya Riyadh memperluas dan mengatur kembali sumber pendanaan di tengah tekanan perang, bukan sebagai bukti bahwa pemerintah Saudi kehabisan cadangan keuangan.

Namun, jika perang berlangsung lebih lama dan gangguan perdagangan di Selat Hormuz terus berlanjut, tekanan terhadap anggaran, investasi dan proyek diversifikasi Saudi berpotensi semakin besar.

Bagi Riyadh, persoalannya kini bukan hanya berapa banyak minyak yang dapat dijual, tetapi juga berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi ketika kawasan Teluk masih berada dalam kondisi perang.