Opini
Turki Menyerang Israel Lewat Hukum dan Suriah
Tak banyak negara berani menantang Israel secara terbuka. Tapi pagi itu, 7 November 2025, di Istanbul, kantor kejaksaan mengeluarkan dokumen yang seolah menggetarkan dinding diplomasi dunia. Sebuah pernyataan resmi, dengan cap merah dan bahasa hukum yang dingin, menyebut nama-nama pejabat Israel satu per satu—Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant, Itamar Ben Gvir, David Saar Salama. Mereka bukan sekadar dikutuk. Mereka dinyatakan buronan hukum atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Dunia tertegun. Turki baru saja menembakkan peluru pertamanya, bukan dari meriam, melainkan dari pasal-pasal pidana internasional.
Semuanya terasa ironis. Sebab di saat yang sama, kapal-kapal barang asal Izmir masih berlayar ke pelabuhan Haifa, membawa baja, tekstil, dan suku cadang otomotif. Antara kemarahan dan perdagangan, antara solidaritas dan keuntungan, Turki berdiri di tepi jurang dilema. Namun kali ini, langkahnya berbeda. Tidak lagi sekadar pidato lantang di forum internasional atau drama diplomatik seperti tragedi Mavi Marmara dulu. Kini Ankara mengubah meja pengadilan menjadi medan pertempuran. Bukan lagi “politik moral,” tapi “strategi hukum”—dan itu membuat Israel kehilangan zona nyaman lamanya.
Saya rasa, langkah ini bukan semata karena Gaza. Gaza hanyalah luka yang paling mudah dijual pada hati nurani dunia. Yang sejatinya sedang terjadi adalah babak baru dalam perebutan pengaruh di Suriah. Ya, Suriah—tetangga yang porak poranda sejak 2011, tempat di mana Turki dan Israel sama-sama menanam kepentingan dengan cara yang berbeda. Israel menyerang dari udara, membidik pos Iran dan Hizbullah, sementara Turki mengontrol utara lewat pasukan pro-Ankara dan kampanye militer melawan kelompok Kurdi. Dua negara yang tampak tak berhubungan, tapi diam-diam bersaing di tanah yang sama.
Sejak awal 2025, Israel meningkatkan serangan udara ke selatan dan tengah Suriah, mendekati wilayah yang diawasi Turki. Serangan itu, kata Ankara, bukan hanya melanggar kedaulatan Suriah, tapi juga mengancam stabilitas perbatasan Turki sendiri. Maka ketika dunia marah melihat Gaza terbakar, Turki melihat sesuatu yang lebih besar: kesempatan emas untuk menegur Israel tanpa menembakkan peluru. Surat penangkapan itu bukan hanya tuntutan keadilan untuk Palestina, tetapi juga pesan keras agar Israel berhenti bermain api di langit Suriah.
Langkah ini sangat presisi dalam waktu. Saat opini global terhadap Israel mencapai titik terendah, saat citra Barat retak oleh kebisuannya terhadap pembantaian di Gaza, Turki melangkah masuk dengan jubah moral yang tampak suci. Dunia Arab diam, Eropa bingung, dan Amerika sibuk memadamkan api reputasi sendiri. Hanya Turki yang berani berdiri di tengah panggung dan berkata: “Jika ICC tak berani, kami yang bertindak.” Sebuah kalimat yang terdengar gagah, tapi juga sarat perhitungan. Karena Turki tahu, dalam politik global, waktu berbicara lebih keras dari senjata.
Namun di balik keberanian itu, ada aroma perhitungan dingin. Ankara paham bahwa menyerang Israel lewat jalur hukum tidak akan menimbulkan risiko militer, namun tetap menghasilkan efek politik yang besar. Ia bisa memuaskan publik domestik yang marah terhadap Gaza, sekaligus memperingatkan Israel bahwa Suriah bukan ruang kosong untuk permainan kekuasaan. Dan sementara Netanyahu di Tel Aviv sibuk mengatur strategi melawan kecaman internasional, Erdoğan di Ankara sedang menghitung: berapa banyak pengaruh yang bisa diperoleh dari langkah kecil tapi simbolik ini.
Kita semua tahu, politik luar negeri Turki tak pernah lepas dari logika keseimbangan. Saat ia berteriak keras terhadap Israel, kapal-kapal dagangnya tetap berlayar. Saat ia berbicara tentang kemanusiaan, pasukannya masih menguasai sebagian wilayah Suriah. Tapi dalam dunia yang diatur oleh citra, Turki berhasil memutar persepsi: ia tampak seperti pembela keadilan global, padahal sedang memperluas ruang tawarnya di kawasan. Itulah kecerdikan khas Ankara—mengubah moralitas menjadi modal diplomasi.
Ada yang mungkin bertanya: mengapa Turki baru sekarang berani menyerang Israel secara langsung, padahal kejahatan di Gaza sudah berlangsung bertahun-tahun? Jawabannya sederhana—karena Suriah kini menjadi medan panas yang tak bisa lagi diabaikan. Israel memperluas operasi udaranya, Rusia sibuk di Ukraina, Iran menguat di Damsyik, dan Amerika kehilangan arah. Dalam kekosongan itulah Turki masuk, membawa bendera hukum sebagai senjata baru. Ia tidak bisa menembak jet Israel, tapi bisa menembak reputasinya. Dan itu, dalam diplomasi modern, jauh lebih berbahaya.
Ironinya, Israel mungkin tak akan peduli pada surat penangkapan itu. Tapi dunia membaca pesannya. Dan pesan itu jelas: Ankara ingin mengingatkan siapa yang sebenarnya memiliki keberanian moral di kawasan ini. Tidak Mesir, tidak Arab Saudi, tidak pun Liga Arab yang lebih sering berunding daripada bertindak. Dalam narasi besar Timur Tengah yang baru, Turki sedang menulis ulang perannya—bukan lagi sebagai penonton, tapi sutradara yang menentukan kapan babak baru dimulai.
Kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas, langkah Turki ini juga cermin dari perubahan wajah dunia. Dunia tak lagi dikendalikan satu poros. Amerika kehilangan keunggulan moral, Eropa sibuk dengan dirinya sendiri, dan blok Selatan mulai menuntut tempat di meja besar geopolitik. Dalam iklim seperti ini, Turki menemukan ruang: menempatkan diri di antara Barat dan Timur, berbicara dengan bahasa kemanusiaan namun menulis agenda politik di baliknya. Gaza memberinya narasi, Suriah memberinya panggung. Dan Israel—tanpa sadar—memberinya musuh yang sempurna.
Saya rasa, ini bukan akhir, tapi awal. Karena surat penangkapan hanyalah bab pembuka dari diplomasi konfrontatif yang akan semakin kompleks. Turki mungkin akan menggunakan hukum internasional sebagai instrumen politik yang lebih tajam di masa depan—bukan hanya terhadap Israel, tapi siapa pun yang mengancam pengaruhnya di kawasan. Dan jika dunia tak waspada, hukum bisa berubah menjadi senjata ideologis baru, dibungkus dengan nama “keadilan.”
Namun di balik segala lapisan taktik itu, satu hal tetap nyata: Gaza tetap berdarah, Suriah tetap terbagi, dan manusia terus menjadi angka dalam laporan resmi. Di tengah segala permainan geopolitik, tragedi tetap menjadi latar yang tak kunjung usai. Barangkali, hanya sejarah yang kelak bisa menilai apakah langkah Turki ini benar-benar tindakan berani atau sekadar kalkulasi cerdik dalam teater besar kekuasaan. Tapi untuk saat ini, yang pasti: dunia telah menyaksikan bagaimana satu negara kecil di tepi Bosporus berani menantang tatanan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan.
Dan mungkin, di situlah absurditas sekaligus keindahannya. Di dunia yang dikuasai oleh kebohongan diplomatik dan kepentingan ekonomi, Turki memilih bertempur dengan hukum. Bukan karena yakin akan menang, tapi karena tahu diam berarti kalah dua kali: kalah sebagai manusia, dan kalah sebagai bangsa yang masih percaya bahwa keadilan, betapa pun lambatnya, tetap pantas diperjuangkan.
