Preseden Kelam Ambisi Amerika di Venezuela

Saya selalu merasa ada yang ganjil ketika sebuah kapal perang melintas di laut yang jauh dari rumahnya, seolah membawa pesan bahwa hukum bisa ditarik-ulur sesuai arah angin politik. Di Karibia—sebuah wilayah yang mestinya identik dengan angin hangat dan gelombang biru—kita justru melihat bayang-bayang dingin dari kekuasaan yang merasa berhak menentukan nasib bangsa lain. Dan ketika AS kembali mengarahkan sorot lampunya ke Venezuela, saya merasakan getaran yang tak enak: ironi bahwa negara yang mengklaim diri sebagai penjaga stabilitas dunia justru membuat dunia makin tegang, makin rapuh, makin kehilangan garis moralnya.

Apa yang dilakukan Washington melalui penetapan Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing bukanlah sekadar langkah hukum. Ini lonceng tanda bahaya. Sebuah preseden buruk bagi keadilan global. Jika tuduhan bisa dijadikan dasar untuk menjustifikasi opsi militer, tanpa bukti terbuka, tanpa proses, tanpa mekanisme internasional, maka hari ini Venezuela, besok siapa? Kita semua tahu bahwa setelah label ditempel, seluruh perangkat negara dapat bergerak: sanksi, pelacakan aset, operasi militer, hingga pembenaran serangan presisi yang kadang lebih presisi membunuh daripada menegakkan hukum. Dan di sinilah absurditasnya: AS berbicara soal keadilan ketika dirinya sendiri memotong jalan panjang menuju keadilan itu.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Saya rasa langkah ini bukan sekadar kebijakan luar negeri biasa. Ada aroma ambisi yang terlalu matang, seperti kopi gosong di wajan yang lupa diangkat. Perkataan War Secretary Pete Hegseth bahwa penetapan ini memberikan “banyak opsi baru” bagi AS terasa seperti pengakuan tanpa lapisan. Opsi baru bagi siapa? Untuk rakyat Venezuela? Untuk keamanan regional? Atau untuk kepentingan politik yang sedang mencari panggung? Kita semua tahu jawabannya. Ketika Amerika memasuki ruangan, ruangan itu berubah suhu. Tidak pernah netral.

Dan mari kita jujur: tuduhan bahwa Presiden Nicolas Maduro memimpin kartel kriminal tanpa bukti publik adalah bagian dari pola lama. Tuduh dulu, buktikan nanti—kalau sempat. Melabeli musuh sebagai kriminal, teroris, atau ancaman global adalah strategi retorik yang sudah dipakai di Irak, Libya, bahkan Kuba. Kita melihat pola yang sama: delegitimasi untuk membuka pintu tindakan sepihak. Sebuah gaya yang dipoles narasi demokrasi, namun ujungnya tetap penggunaan kekuatan. Dominasi yang dibungkus moralitas.

Tentu saja AS berdalih melawan narkotika. Tapi di balik itu, ada kenyataan bahwa negara tersebut telah mengeksekusi 21 serangan terhadap kapal di Karibia dan Pasifik Timur, menewaskan lebih dari 80 orang tanpa proses hukum—sebuah catatan kelam yang jarang masuk headline media arus utama. Jika tindakan seperti ini dilakukan negara lain, mungkin dunia sudah ribut, PBB bersidang, dan para analis berteriak soal pelanggaran HAM. Tapi karena pelakunya adalah AS, kita dibiarkan mencernanya sebagai bagian dari narasi “keamanan”. Standar ganda yang semakin menegaskan siapa sebenarnya yang paling sering menggoyahkan stabilitas dunia.

Transisi ke komentar Donald Trump hanya mempertebal ironi ini. Ia mengatakan bahwa penetapan tersebut “mengizinkan” kemungkinan serangan terhadap Venezuela. Kalimat itu singkat, tapi sarat makna. Membuka ruang ancaman tapi tetap menjaga ambiguitas. Seperti seseorang yang menggenggam batu sambil tersenyum, mengatakan ia tidak berniat melempar—setidaknya belum. Ini strategi tekanan: membuat lawan tegang, membuat publik bingung, membuat dunia bertanya-tanya. Dan semua ini dilakukan dengan santai, seperti membicarakan menu makan malam.

Sementara itu, Maduro berdiri di podium, menyerukan dialog. “Talk, yes. Peace, yes. War, no.” Sebuah seruan yang mungkin terdengar sederhana, tapi mengandung kritik tak langsung: bahwa Venezuela memperlihatkan etika diplomasi yang lebih damai dibandingkan negara adidaya yang kerap mengklaim sebagai pionir perdamaian. Saya tidak sedang memutihkan seluruh kebijakan Caracas—saya hanya menunjukkan ironi yang begitu telanjang. Negara yang dituduh sebagai ancaman justru menyerukan dialog; negara yang mengaku penjaga tatanan justru mengancam stabilitas.

Dalam konteks geopolitik, langkah AS di Venezuela juga menunjukkan bagaimana konsep “keadilan internasional” sering kali hanya konsep tanpa gigi. Ada negara yang dihukum keras hanya karena pilihan politiknya, ada pula negara lain yang melakukan pelanggaran serius tapi tetap aman dari hukuman karena berada di bawah payung kekuasaan. Dunia seperti ini membuat saya bertanya: apakah keadilan global benar-benar ada, atau ia hanya fantasi yang kita pelihara agar tidak terlalu sedih menghadapi kenyataan?

Saya melihat langkah AS ini bukan hanya ancaman terhadap Venezuela, tetapi terhadap seluruh prinsip dasar hubungan internasional. Jika negara kuat bisa melabeli siapa pun sebagai teroris tanpa mekanisme global, lalu menggunakan label itu untuk operasi militer, maka struktur hukum internasional menjadi dekorasi belaka. Mirip pagar rumah yang cantik, tapi fondasinya rapuh. Dan ketika pagar rapuh itu runtuh, siapa yang akan menanggung akibatnya? Negara-negara kecil. Negara-negara berkembang. Negara-negara yang tidak memiliki kapal perang di tujuh lautan.

Dan anehnya, di tengah semua kegaduhan ini, dunia hampir terbiasa melihat AS bertindak demikian. Ada rasa pasrah yang mengendap. Kita melihatnya di Irak. Kita melihatnya di Gaza. Kita melihatnya di Pasifik. Kini kita melihatnya lagi di Venezuela. Saya kira ini bukan hanya soal kebijakan luar negeri, tetapi soal budaya kekuasaan yang merasa tidak perlu menahan diri. Ketika kekuatan terlalu besar, ia lupa bahwa ia juga bisa melakukan kesalahan. Dan ketika kesalahan itu menghasilkan korban jiwa, dunia terlanjur terlalu letih untuk melawan.

Pada akhirnya, kritik ini bukan hanya tentang Venezuela. Ini tentang preseden. Tentang masa depan. Tentang apakah kita akan hidup di dunia yang hukum datang setelah tindakan, atau dunia yang tindakan tunduk pada hukum. Saya tak ingin hidup di dunia di mana negara besar bisa menggeser garis moral seenaknya. Kita semua tak ingin itu. Tapi langkah AS kali ini membuat dunia ke arah sana—perlahan, tapi pasti.

Dan saya pikir sudah saatnya kita menyebutnya apa adanya: sebuah preseden buruk bagi keadilan dunia, yang membuat kita bertanya-tanya apakah tatanan global masih punya penopang yang utuh. Karena jika ini dibiarkan, Venezuela hanya menjadi bab pertama dari daftar panjang negara yang nasibnya digantungkan pada hasrat politik Washington. Sebuah daftar yang tidak akan berhenti, selama dunia membiarkan kekuatan menggantikan hukum, dan ambisi menggusur akal sehat.