Perang Kartel: Dunia di Ujung Tanduk

Malam kelam di Laut Karibia, ledakan tiba-tiba mengoyak langit, menelan 17 nyawa dalam sekejap—korban serangan militer AS yang diklaim memburu penyelundup narkoba. Keadilan, katanya. Tapi, benarkah? Atau ini cuma topeng untuk ambisi kekuasaan yang lebih tua dari gunung-gunung Andes? Rancangan undang-undang baru, yang kini mengintai di lorong-lorong Capitol Hill, menawarkan Presiden Donald Trump kuasa bak dewa: menabalkan siapa pun sebagai “teroris,” menghujani bom ke kapal atau daratan asing, menyerang negara yang dituduh melindungi kartel—tanpa musuh jelas, tanpa batas waktu, tanpa rem. Ini bukan sekadar kebijakan. Ini ancaman nyata bagi kedamaian dunia. Kita, di Indonesia, yang tahu betapa rapuhnya perdamaian dari derap sabun di Bali hingga konflik di laut tetangga, tak bisa cuma menonton sambil mengunyah popcorn.

New York Times, 23 September 2025, mengungkap rancangan ini—bayangan gelap dari Authorization for Use of Military Force (AUMF) pasca-9/11. Kuasa yang ditawarkan bukan cuma alat melawan kartel, tapi pedang bermata dua yang bisa memenggal kedaulatan 60 negara, hanya karena dugaan keterlibatan narkoba. Ingat AUMF 2001? Itu yang membawa AS ke Irak, Libya, Yaman—$8 triliun menguap, 900.000 jiwa melayang, dan perang tak kunjung usai. Kini, Venezuela jadi sasaran, dengan Nicolas Maduro dituduh Trump sebagai dalang Cartel de los Soles. Ini bukan isapan jempol; ini rencana regime change yang terang-terangan. Saya rasa absurditasnya mencengangkan. AS, yang mengibar-ngibarkan bendera demokrasi, sedang merajut jubah kekaisaran baru, siap menginjak kedaulatan negara lain demi “perang melawan narkoba.”

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Serangan di Karibia bulan ini—tiga kapal diledakkan, 17 tewas—disebut Human Rights Watch sebagai “pembunuhan di luar hukum.” Tanpa bukti publik, tanpa pengadilan, tanpa otorisasi Kongres. Trump menyebutnya “supremasi militer” untuk melindungi warga AS dari “racun kartel.” Tapi, kalau nyawa diambil begitu gampang, apa bedanya dengan kekejaman kartel yang mereka buru? Ini seperti polisi kampung yang tembak dulu, tanya belakangan—cuma kali ini dengan drone canggih dan armada kapal perang. Jika rancangan ini lolos, aksi semacam itu akan jadi rutinitas, tanpa pertanggungjawaban, tanpa batas. Kita semua tahu, kekuasaan tanpa pengawasan adalah resep bencana.

Narkoba memang musuh nyata. Fentanyl bunuh 100.000 orang AS setiap tahun, lebih banyak dari korban perang Vietnam. Di Indonesia, kita merasakan luka yang sama—Bali jadi jalur transit sabu, anak muda terjerat di gang-gang sempit. Tapi, apakah bom dan peluru solusinya? Sejarah menertawakan gagasan itu. “War on Drugs” era Nixon dan Reagan justru memperkuat kartel. Kolombia 1990-an: serangan militer AS bikin korban sipil melonjak 300%, kartel Medellín digantikan Sinaloa, yang lebih ganas. Kini, rancangan ini memungkinkan AS menyerang Meksiko, Kolombia, atau bahkan Filipina jika dianggap “lunak” terhadap narkoba. Ini bukan cuma soal Amerika Latin; ini soal dunia yang jadi papan catur Trump.

Saya gelisah. Rancangan ini, kata Jack Goldsmith dari Harvard, “insanely broad”—bisa menargetkan siapa saja, dari kartel kecil hingga lawan politik. Perintah rahasia Trump pada Juli 2025 sudah mengarahkan Pentagon ke kartel Latin Amerika. Kapal perang dan jet tempur tambahan merapat di Karibia. Venezuela dituduh, tapi besok bisa Kuba, Nikaragua, atau siapa saja yang tak disukai Gedung Putih. Ini bukan keadilan; ini kekuasaan telanjang, yang menggenggam dunia dalam ketakutan. Kongres, yang seharusnya jadi penjaga konstitusi, malah terdiam. Demokrat seperti Adam Schiff protes, menyebut serangan Karibia “risiko perang tanpa otorisasi,” tapi suara mereka tenggelam di teriakan “lawan fentanyl!” dari basis Trump.

Di X, pendukung Trump seperti Sebastian Gorka bersorak: “Kartel memulai perang, kita balas!” Tapi, ini seperti menyalakan korek di gudang bensin. Satu serangan drone di Meksiko yang bunuh warga sipil bisa picu retaliasi. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, sudah bilang ini “ancaman kedaulatan.” Jika kartel balas dendam di perbatasan atau Venezuela minta bantuan Rusia, perang proxy dimulai. Dunia tenggelam dalam chaos, dan kedamaian dunia—yang sudah rapuh seperti kaca—pecah berkeping-keping. Kita tak bisa pura-pura ini cuma urusan AS.

Ironinya, China, yang pasok 90% prekursor fentanyl, lolos dari radar. Mereka tak disebut “teroris,” meski jadi sumber utama bahan baku kematian itu. Rusia dan Iran malah bisa untung—jual senjata ke kartel atau dekati Venezuela untuk minyak. Sementara AS sibuk gebuk kartel, China kuasai Latin Amerika dengan investasi $140 miliar. Ini seperti petani yang kejar tikus di sawah, lupa lumbungnya dirampok. Hegemoni AS melemah, dan dunia multipolar yang mereka takuti—dengan China dan Rusia di atas angin—jadi kenyataan.

Kita di Indonesia tak kebal. Gelombang dari kebijakan gila ini akan sampai ke kita. Krisis migran dari Amerika Latin bisa ganggu perdagangan global, naikkan harga bahan bakar, atau banjiri pasar gelap sabu di ASEAN. Polisi kita sudah kewalahan lawan bandar lokal; apa jadinya jika kartel internasional lebih agresif karena tekanan AS? Dan jika AS bisa serang seenaknya, apa yang menghentikan China melakukan hal sama di Laut China Selatan? Hukum internasional jadi kain lap, dan kita semua jadi penutup meja dalam permainan kekuasaan ini.

Tapi, jangan salah paham. Narkoba harus dilawan. Fentanyl adalah racun, sabu adalah kutukan. Tapi, bom bukan jawaban. Meksiko buktikan: legalisasi ganja kurangi trafficking 20%. AS bisa belajar—fokus ke rehabilitasi, putus permintaan fentanyl, bukan cuma kejar penutupnya. Tapi, mereka pilih jalan pintas: perang. Jika rancangan ini lolos, ini akan jadi AUMF baru—perang abadi, korban tak terhitung, dunia lebih rapuh. Kongres harus bertindak. Tambah batas waktu, pengawasan ketat, atau buang rancangan ini ke tempat sampah. Publik AS juga harus bangun—jangan biarkan hasrat “tegas” jadi alasan untuk kehancuran.

Saya teringat pasar malam di kota kecil, tempat anak-anak antri pukul pinata dengan mata tertutup. Seru, tapi kalau penutup mata tak dilepas dan tongkat diganti pedang, yang hancur bukan cuma pinata—melainkan semua di sekitarnya. Rancangan ini adalah pedang itu; dunia adalah pasar malamnya. Kedamaian dunia bukan sekadar slogan. Itu nyawa, kedaulatan, masa depan anak-anak kita. Jika Trump diberi kuasa ini, kita semua akan bayar harganya—bukan cuma dengan dolar, tapi dengan darah, air mata, dan harapan yang pudar. Dunia tak butuh perang kartel baru; dunia butuh akal sehat. Bangun, Kongres. Bangun, publik. Hentikan kegilaan ini sebelum terlambat.

Saya tak bisa diam. Kita semua tak boleh diam. Di Indonesia, kita tahu betapa mahalnya harga perdamaian—dari konflik Aceh hingga kerusuhan 1998. Kita tahu, satu keputusan buruk di belahan dunia lain bisa mengguncang hidup kita di sini. Rancangan ini bukan cuma soal AS atau kartel; ini soal masa depan kita bersama. Jika dunia jadi medan perang baru karena ambisi satu orang, apa yang tersisa untuk anak-anak kita? Saya marah, tapi juga berharap. Tekanan publik, seperti suara di X dari @charlie_savage yang kritik “wewenang tak terkendali,” bisa hentikan ini. Kita punya suara. Gunakan. Sebelum dunia kita jadi puing.