Kolombia: Satu Langkah Menuju Poros Perlawanan Global

Ada yang terasa janggal ketika sebuah negara kecil di Amerika Latin yang selama ini dianggap satelit Washington tiba-tiba berbicara lebih lantang daripada para pemimpin Arab yang tanahnya sendiri penuh darah Palestina. Ironi itu datang dari Kolombia, lewat suara Gustavo Petro, seorang presiden yang memilih berdiri di podium PBB bukan untuk membacakan naskah diplomatik standar, melainkan untuk menyebut perang di Gaza sebagai genosida. Tidak berhenti di situ, ia bahkan menyarankan tentara Amerika Serikat membangkang perintah bila diarahkan untuk membunuh warga sipil. Tegas, kasar untuk telinga Washington, namun justru jujur bagi nurani dunia.

Petro tampak menyadari absurditas zamannya: ketika negara-negara besar sibuk mencari jalan aman agar tidak kehilangan kontrak senjata, justru Kolombia yang pernah jadi laboratorium perang narkotika dan teror paramiliter memilih berbicara tentang kedaulatan. Ia menolak intervensi AS atas kebijakan perdamaian dalam negeri, menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak punya hak mengatur jalannya rekonsiliasi Kolombia dengan FARC, dan menuding Amerika menggunakan isu narkotika dan perdagangan manusia untuk menekan Bogotá agar mengubah sikapnya terhadap Gaza. Ini bukan sekadar diplomasi—ini tamparan.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kita tahu, Washington terbiasa mendikte. Dari Baghdad hingga Tripoli, dari Kabul hingga Tegucigalpa. Namun kali ini, Petro memutuskan berkata cukup. Ketika AS mencabut visanya sebagai hukuman politik, Petro tidak tunduk, malah menantang balik. Ia menyebut pencabutan itu bentuk penghinaan terhadap kedaulatan, sementara Menteri Luar Negerinya secara sukarela ikut melepas visa, seolah berkata: “Kami tidak butuh pintu belakang ke Amerika, karena kami punya pintu depan ke martabat.” Aksi itu sederhana, tapi penuh simbol: Kolombia tidak lagi ingin berjalan dengan rantai di kaki.

Lebih jauh, Petro mengeksekusi sesuatu yang lebih berani dari sekadar kecaman verbal. Ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, atau tepatnya dengan rezim zionis, sebuah langkah yang bahkan tidak dilakukan oleh banyak negara Arab yang wilayahnya lebih dekat dengan Gaza. Keputusan itu diiringi dengan penghentian ketergantungan militer: senapan Galil yang selama puluhan tahun diproduksi di Kolombia kini diganti dengan rancangan lokal Indumil, sebuah simbol bahwa ketergantungan bisa diputus dengan kemandirian. Dan ketika ia menyatakan akan mengakhiri era jet tempur Kfir buatan Israel, itu bukan hanya pengadaan alutsista—itu pernyataan politik.

Saya rasa di sinilah letak “satu langkah ke poros perlawanan”. Tidak, Kolombia tentu belum menjadi bagian langsung dari jaringan militer yang digerakkan untuk melawan zionis seperti Hizbullah. Namun, dalam bahasa dan tindakannya, Petro menempatkan Kolombia sejajar dengan barisan mereka yang berani menolak dikte imperium. Jika poros perlawanan selama ini berputar di Timur Tengah, Petro seperti sedang membangun jembatan baru di Amerika Latin. Kita bisa menyebutnya cabang jauh dari pusat, namun arahnya jelas: perlawanan terhadap dominasi unipolar dan solidaritas dengan Palestina sebagai ikon moral.

Kritik Petro terhadap AS juga mengandung lapisan satir yang getir. Ia menyebut kebijakan narkotika Washington sebagai kegagalan, perdagangan manusia sebagai hipokrisi, dan sikap terhadap Gaza sebagai skandal kemanusiaan. Bandingkan dengan cara negara-negara lain menanggapi: mayoritas memilih kalimat lunak, kalimat yang berakhir dengan kata “kekhawatiran mendalam”. Petro sebaliknya memilih kata-kata yang menyengat. Ia membandingkan Gaza dengan Nuremberg, seakan berkata: jika Nazi bisa diadili, maka para pelaku genosida hari ini juga harus dipertanggungjawabkan. Apakah itu naif? Mungkin. Tapi kadang dunia butuh kenekatan semacam itu untuk mengingatkan kita pada batas moral.

Tentu langkah ini tidak tanpa risiko. Kolombia masih berada dalam cengkeraman ekonomi dan politik AS. Washington memiliki banyak instrumen untuk menekan: dari bantuan militer hingga pasar ekspor. Sejarah Amerika Latin penuh dengan kisah pemimpin yang dijatuhkan karena terlalu keras melawan utusan Washington—Chávez yang terus diguncang kudeta, Morales yang diseret keluar oleh militer, Allende yang dibunuh dengan cara paling brutal. Petro tentu tahu sejarah itu. Tapi ia juga tampak sadar bahwa diam berarti tunduk selamanya.

Kita bisa melihat ini sebagai kebangkitan versi baru dari semangat Bolivarian. Jika Chávez dulu mengibarkan panji “sosialisme abad ke-21” untuk menantang neoliberalisme, Petro kini menambahkan Palestina sebagai pusat solidaritas. Gaza bukan lagi sekadar isu Timur Tengah; Gaza menjadi panggilan universal. Ia mencoba mengajak dunia membentuk kerangka militer global anti-imperialis, sebuah gagasan yang terdengar utopis, tapi justru karena utopis, terasa segar di tengah stagnasi politik global.

Bayangkan ironi ini: sementara negara-negara dengan kekuatan besar bersembunyi di balik bahasa diplomatik, sebuah negara dengan sejarah panjang dijadikan basis perang narkotika justru tampil sebagai corong keberanian. Kita yang hidup di Indonesia tentu paham rasanya berada di bawah bayang-bayang negara besar. Kita paham bagaimana diplomasi sering berarti kompromi pada kedaulatan. Karena itu, langkah Petro memberi gema. Ia seperti mengingatkan kita bahwa bahkan negara yang lama dianggap “pengikut setia” bisa memutuskan untuk melawan.

Apakah Kolombia akan bertahan di jalan ini? Itu pertanyaan besar. Tekanan pasti datang. Namun, bahkan bila Petro hanya sempat melangkah setengah jalan, catatan sejarah akan tetap menulis bahwa di masa ketika Gaza dikepung dan dunia bungkam, ada seorang presiden di Amerika Latin yang berani menantang langsung tuannya sendiri. Itu sudah cukup untuk menggetarkan peta geopolitik. Karena poros perlawanan tidak selalu soal senjata di tangan, kadang ia bermula dari suara yang tak mau dibungkam. Dan Kolombia, lewat Petro, baru saja menyalakan obor kecil di ujung benua, obor yang mungkin suatu hari menyala menjadi api besar.

Dan mungkin, justru itulah yang ditakuti Washington.