Gaza: Strategi Kontrol yang Menyelimuti Logika Perang

Di kota yang hancur, pasir bercampur debu dan tulang, realitas tak lagi membutuhkan narasi imajiner; itu sudah lebih brutal dari kata-kata paling gelap yang bisa ditulis manusia. Begitulah gambaran Gaza hari ini, bukan sebagai sekadar wilayah konflik, tetapi sebagai kanvas yang dipenuhi ironi dan kontradiksi strategi militer modern. Ketika laporan terbaru menyebut bahwa Israel telah menyusun attack plans yang tidak hanya menargetkan kekuatan militan tetapi juga memperluas kontrol atas Gaza, kita harus berhenti sejenak dan bertanya: apakah perang telah berubah menjadi aneksasi terencana yang diselimuti legitimasi keamanan? Laporan tersebut menyatakan bahwa pemerintah Israel, tidak percaya pada rencana gencatan senjata yang dipromotori oleh Amerika Serikat, telah memerintahkan rencana kontinjensi untuk operasi militer baru di Gaza — dengan sasaran yang jauh lebih besar daripada sekadar melumpuhkan Hamas.

Kita semua tahu istilah “zona aman” atau “operasi militer terbatas”. Istilah semacam itu sering keluar dari mulut pejabat negara yang ingin membingkai kisah agresi sebagai aksi defensif. Tapi apa yang terjadi ketika gagasan itu melewati batas semantik dan berubah menjadi: “kita akan masuk, mengambil alih, dan mungkin tidak keluar lagi.” Rencana yang disiapkan itu — yang menurut laporan menargetkan Gaza City dan wilayah lainnya untuk memperluas kontrol militer Israel — lebih dari sekadar strategi perang konvensional; itu adalah tanda bahwa retorika keamanan telah melampaui realitas dua puluh empat jam di medan perang dan merambah ke visi geopolitik jangka panjang.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kalau Anda pernah melihat pemetaan kontrol wilayah dalam konflik bersenjata di televisi — garis merah di peta yang menunjukkan wilayah yang telah dikuasai — bayangkan ini: bukan hanya untuk memetakan “wilayah yang diamankan” tetapi untuk menciptakan facts on the ground yang secara efektif mengubah peta itu selamanya. Inilah yang tampaknya sedang terjadi di Gaza. Rencana ini, dengan dukungan dari perwira tinggi militer dan dipersiapkan meski gencatan senjata sedang dibicarakan, menunjukkan satu hal yang tak bisa lagi kita elakkan: kita sedang menyaksikan tahap di mana perang menjadi jelas-jelas tentang kontrol dan bukan sekadar menghancurkan lawan.

Ironinya, masyarakat global sering digugah oleh narasi “genosida” atau “kejahatan perang” ketika muncul foto atau statistik mengerikan. Tapi konflik yang berlarut — seperti yang berlangsung di Gaza — membentuk narasi praksi militer menjadi sesuatu yang justru berakar dalam cara berpikir strategis. Ketika pejabat militer atau politisi berbicara tentang perluasan kontrol, mereka menyampaikan pesan tersirat bahwa perang bukan sekadar menghentikan musuh, tetapi memastikan bahwa struktur kekuasaan, infrastruktur politik, dan batas geografis berubah demi kepentingan strategis mereka sendiri. Dan ketika retorika itu mulai terlihat seperti aneksasi perlahan-lahan, istilah favorit seperti “defensif” dan “tempur terbatas” tampak seperti topeng linguistik yang menutupi niat sebenarnya.

Saya rasa tidak berlebihan jika kita katakan bahwa narasi keamanan sering digunakan untuk membenarkan yang tidak dapat dibenarkan. Ketika rencana serangan yang lebih luas di Gaza disiapkan dengan asumsi bahwa gencatan senjata yang diusulkan AS akan gagal — ini bukan hanya skeptisisme strategis. Ini adalah pernyataan politik: bahwa kekuasaan militer dipandang sebagai alat legitimasi struktural atas wilayah dan masa depan penduduknya. Dan pelajaran paling menyedihkan adalah bahwa semakin sering istilah “keamanan” digunakan, semakin manusia di dalam zona konflik menjadi angka statistik yang bisa diatur, dipindahkan, atau bahkan dilupakan.

Kita bisa sepakat bahwa negara memiliki hak untuk melindungi warga negaranya. Tapi ketika konsep perlindungan itu diperluas untuk mencakup zone kontrol — kontrol permanen atas wilayah yang semula tak lagi dipandang sebagai ancaman langsung — kita mesti berhenti dan berpikir. Perluasan kontrol militer bukan sekadar soal taktik perang. Ini juga soal geopolitik. Ini soal bagaimana negara kuat memaknai dominasi, bahkan setelah gencatan senjata di atas meja diskusi diplomatik. Dalam kasus Gaza, rencana semacam ini mencerminkan cara berpikir di mana kemenangan militer dan permanensi kontrol wilayah tak lagi bisa dipisahkan.

Coba pikirkan analogi ini: di sebuah kota kecil di Jawa Barat, jika ada kampung yang sering terjadi bentrokan, tentu aparat akan turun. Warga berharap itu hanya sementara — polisi datang, masalah diselesaikan, lalu mereka pergi. Tapi bayangkan jika polisi itu berkata, “Kami akan tetap di sini, mengatur jalanan kalian, menentukan kapan kalian boleh lewat, mengatur sistem sanitasi, dan juga menetapkan siapa yang boleh membuka toko.” Seketika itu bukan lagi soal keamanan, tetapi soal perubahan struktur sosial yang melekat, dengan sedikit ruang bagi penduduk lokal untuk menentukan nasib mereka sendiri. Sekilas mirip? Ya. Mungkin secara metaforis, sama. Begitulah logika yang terlihat sedang dipersiapkan dalam strategi perluasan kontrol di Gaza: dari operasi militer sementara menjadi manajemen permanen atas tanah dan populasi.

Dan jangan lupa konteks bahwa dunia sudah lelah dengan perang panjang ini. Banyak negara mencoba berperan sebagai mediator, namun begitu banyak kepentingan yang bersinggungan — keamanan regional, aliansi militer, kepentingan domestik, dan opini publik internasional. Kekeliruan terbesar adalah menganggap konflik itu sebagai sesuatu yang terisolasi; ini bukan hanya soal dua pihak yang bertikai, ini soal bagaimana sistem kekuatan global beroperasi. Andrew Bacevich pernah berkata bahwa perang modern sering menjadi perpanjangan dari kebijakan luar negeri yang gagal menemukan akar damai sebelum konflik meletus. Gaza hari ini adalah cerminan itu: perang yang terus menerus adalah bukti bahwa rutinitas konflik telah menjadi mekanisme untuk menetapkan ulang kekuasaan.

Ketika laporan seperti ini dibaca tanpa refleksi, kita cenderung hanya melihatnya sebagai berita lagi, sebuah tautan yang dilihat sebentar. Tapi jika kita benar-benar peduli tentang masa depan Gaza, tentang pelajaran sejarah, dan tentang relasi antarnegara di abad ke-21, kita harus memandang ini lebih tajam: sebagai bukti bahwa perang telah didesain ulang sedemikian rupa sehingga aneksasi strategis — walau terselubung bahasa keamanan — menjadi bagian normal dari kalkulasi kebijakan negara. Dan dalam kalkulasi seperti itu, manusia yang hidup di tengah kekacauan lah yang paling sering menjadi angka, bukan subjek perubahan.

Akhirnya, ketika kita membaca laporan seperti ini, kita harus mendengarkan dua suara sekaligus: suara kebijakan yang dingin dan profesional, serta suara manusia di dalam konflik yang dingin itu sendiri. Gaza hari ini menawarkan lebih dari sekadar pelajaran geopolitik; ia mengajari kita bahwa definisi keamanan dapat berubah menjadi narasi dominasi jika tidak diimbangi oleh prinsip kemanusiaan yang kuat. Dalam dunia yang terobsesi oleh kontrol, kita juga harus terobsesi oleh pertanyaan: siapa yang mengendalikan narasi, dan siapa yang dikendalikan oleh narasi itu sendiri.