Opini

Indonesia di Pusaran Risiko Misi Gaza

Published

3 bulan ago

15 November 2025

“Indonesian UN peacekeepers standing amid Gaza’s ruins, looking uncertain as they assess the devastated surroundings.”

Asap yang tersisa di Gaza belum benar-benar pergi ketika kita, dari jauh di Jakarta, sudah mulai membayangkan seragam hijau tua TNI berdiri di antara reruntuhan bangunan yang berubah menjadi abu. Ada sesuatu yang ganjil sekaligus menggelisahkan di sini: sebuah negeri yang selalu menempatkan dirinya di sisi moral perjuangan Palestina, kini mulai berbicara tentang kapasitas, spesifikasi prajurit, dan koordinasi intelijen untuk sebuah “misi perdamaian” yang bahkan belum disepakati dunia. Dan saya rasa, keganjilan ini bukan hanya soal waktu, melainkan soal arah. Kita seolah terburu-buru memasuki rumah yang masih terbakar, dengan alasan ingin menolong, tetapi tanpa peta yang jelas tentang pintu mana yang aman untuk dilalui.

Keputusan Indonesia untuk menyiapkan 20.000 prajurit sebagai bagian dari pasukan perdamaian Gaza terdengar heroik di permukaan. Namun ketika kabar itu muncul berdampingan dengan berita bahwa Amerika Serikat tengah memaksa Dewan Keamanan PBB menerima resolusi pembentukan International Stabilization Force (ISF)—yang ditentang Rusia, China, Algeria, dan beberapa negara Arab—kita mulai sadar bahwa ini bukan sekadar misi kemanusiaan. Ini arena geopolitik. Ini pertarungan legitimasi. Ini perebutan kuasa atas masa depan Gaza. Dan Indonesia, dengan idealismenya yang sering berubah menjadi beban moral, tiba-tiba berdiri di tengah arus besar yang bisa menariknya ke mana saja.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Saya melihat bahaya yang paling besar justru tersembunyi di balik keheningan kalimat diplomatik kita sendiri: “Semua masih dalam koordinasi.” Kalimat itu terdengar aman, netral, dan sopan. Tetapi apa artinya ketika koordinasi dilakukan dengan dua blok yang saling mencurigai? Di satu sisi, AS mendorong pembentukan ISF dengan struktur Board of Peace yang kabur dan dianggap terlalu Amerika-sentris. Di sisi lain, Rusia dan China mengajukan draft tandingan untuk memastikan pasukan stabilisasi tunduk sepenuhnya pada mandat Dewan Keamanan, bukan pada keinginan Washington. Dan negara-negara Arab—yang seharusnya menjadi mitra utama Indonesia—bahkan belum sepakat. UEA secara terbuka mengatakan “belum melihat kerangka yang jelas”. Qatar, Mesir, Saudi, dan Yordania masih berhitung. Lalu kita, di tengah ketidakpastian itu, sudah bicara tentang pengiriman prajurit.

Saya rasa kita semua tahu: mengirim pasukan ke Gaza bukan seperti mengirim logistik ke daerah bencana. Ini bukan soal membangun RS lapangan atau mendirikan pos makanan. Ini adalah keputusan strategis yang bisa mempengaruhi posisi Indonesia selama puluhan tahun ke depan. Pertanyaannya sederhana tapi menyesakkan: apakah kita benar-benar siap dengan risiko geopolitiknya?

Mari kita lihat risiko pertama: jika Indonesia bergabung dengan pasukan yang dipayungi AS, tanpa mandat PBB. Di sinilah jebakan paling halus menunggu. AS tahu bahwa resolusi mereka mungkin diveto oleh Rusia atau China. Jika itu terjadi, Washington berencana membuat “coalition of the willing”. Artinya: pasukan multinasional di luar PBB. Jika Indonesia ikut di dalamnya, maka Indonesia bisa dilihat—oleh sebagian dunia Arab dan oleh masyarakat Palestina sendiri—sebagai kaki tangan agenda Amerika. Dan ini bukan sekadar resiko wacana. Ini risiko strategis yang bisa menggerus reputasi politik luar negeri bebas-aktif kita. Kita yang selama ini berdiri tegak membela Palestina, bisa dipersepsikan sebagai pihak yang membantu mengamankan struktur administratif yang tidak disetujui faksi-faksi Palestina.

Tidak berhenti di situ. Risiko berikutnya adalah potensi TNI terseret dalam operasi yang bukan sekadar “penjagaan damai”. Dalam draft AS ada frasa tentang “demilitarisasi” Hamas—sesuatu yang ditolak Hamas secara terbuka. Ini berarti ISF bisa saja diminta bukan hanya menjaga, tetapi memaksa. Itu bukan peacekeeping; itu peace enforcement. Dan kita tahu: begitu peluru pertama ditembakkan di Gaza, garis antara penjaga dan peserta konflik kabur seketika. Apakah Indonesia siap menerima kemungkinan prajuritnya ditempatkan dalam situasi itu? Apakah Indonesia siap menghadapi risiko korban? Saya rasa, rakyat belum diajak bicara sejauh itu.

Namun risiko tidak berhenti pada skenario “mengirim”. Ada risiko lain yang tak kalah besar jika Indonesia tidak mengambil peran sama sekali. Dunia Arab akan melihat Indonesia, negara Muslim terbesar, sebagai pihak yang memilih aman ketika kontribusi nyata sangat dibutuhkan. Reputasi kita sebagai suara moral bisa tergerus. Apalagi jika negara-negara seperti Mesir, Yordania, Qatar, atau Saudi akhirnya mengirim pasukan dalam bentuk apa pun. Indonesia akan tampak lebih banyak berbicara daripada bertindak. Kita tidak ingin itu, terutama ketika Presiden Prabowo sudah menempatkan diri sebagai mediator regional dengan ambisi besar dalam diplomasi Timur Tengah. Diam bisa berarti kehilangan momentum sejarah.

Di sinilah dilema itu menggunting dari dua sisi. Jika Indonesia ikut dalam pasukan berpayung AS, kita mengambil risiko legitimasi dan keamanan. Jika tidak ikut sama sekali, kita mengambil risiko reputasi dan relevansi. Ironinya, ruang aman sebetulnya ada—mandat PBB—namun justru itulah skenario yang paling tidak pasti. Karena Washington tidak mau menunggu, dan Rusia-China tidak mau memberi cek kosong kepada AS. Maka ketidakpastian itu terus menggantung, sementara Indonesia bergerak terlalu cepat dalam menyatakan kesiapan personel.

Saya rasa, Indonesia harus berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri: apa tujuan kita sebenarnya? Apakah sekadar mengirim prajurit agar terlihat hadir? Atau ingin memastikan Gaza memasuki masa transisi yang benar-benar adil bagi Palestina? Jika tujuan kita adalah yang kedua, maka sikap kita seharusnya lebih tegas terhadap struktur resolusi AS. Kita tidak boleh menerima Board of Peace yang tidak jelas, yang bisa membuat Indonesia bekerja di lapangan dengan instruksi politik yang kabur. Kita membutuhkan mandat PBB yang transparan, mekanisme komando yang akuntabel, dan keterlibatan negara Arab sebagai fondasi legitimasi regional. Tanpa itu, Indonesia akan menjadi tamu tak diundang dalam rumah yang sedang berantakan.

Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa peran TNI di Gaza harus bersifat terbatas, jelas, dan murni kemanusiaan. Tidak boleh ada ambiguitas. Tidak boleh ada celah penafsiran yang membuat prajurit kita berubah dari penjaga ke penegak. Karena begitu Indonesia terlibat dalam operasi disarmament, kita bukan lagi “teman Palestina”. Kita adalah bagian dari operasi politik yang memaksa. Dan itu bukan posisi yang layak untuk Republik yang dengan lantang mendukung kemerdekaan Palestina sejak era Sukarno.

Di level diplomasi, Indonesia harus menguatkan hubungan dengan Yordania, Mesir, dan Qatar, yang kini menjadi node utama dalam arsitektur keamanan Gaza. Kalau intelijen akan ditukar, maka posisi politik pun harus sejernih mungkin. Indonesia tidak bisa hanya berkata “menunggu koordinasi”. Kita perlu mengatakan: kami mendukung stabilisasi, tetapi hanya jika kepentingan dan suara rakyat Palestina menjadi fondasi utama. Pernyataan semacam ini bukan hanya moral, tetapi politis. Ini mengirim pesan bahwa Indonesia tidak akan terseret dalam agenda siapa pun.

Pada akhirnya, saya rasa dilema ini membuka wajah asli dari konflik Gaza hari ini. Ini bukan hanya tentang perang antara dua pihak. Ini tentang siapa yang menulis ulang masa depan Gaza. AS ingin versinya. Rusia-China ingin penyeimbangnya. Negara-negara Arab ingin mencegah kegagalan baru. Dan Indonesia, dengan 20.000 prajurit yang sudah disiapkan, justru berdiri di titik paling rawan: tempat semua kepentingan bertabrakan. Jika kita salah langkah, kita bisa kehilangan reputasi, keamanan, dan arah politik luar negeri secara bersamaan. Jika kita tepat langkah, Indonesia bisa menjadi kekuatan penentu dalam salah satu misi paling bersejarah di abad ini.

Gaza adalah tanah yang telah lama menjadi simbol luka. Indonesia tidak boleh menjadi negara yang menambah luka itu dengan langkah gegabah. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi negara yang hanya berdiri jauh dan mengawasi tanpa keberanian. Di tengah pusaran risiko ini, pilihan kita harus jernih, terukur, dan berpihak pada rakyat Palestina, bukan pada agenda kekuatan global mana pun. Karena pada akhirnya, prestise diplomatik tidak ada artinya jika kita mengorbankan prinsip yang selama puluhan tahun menjadi fondasi politik luar negeri kita.

Dan itu, menurut saya, adalah ujian terbesar Indonesia hari ini: berani hadir tanpa kehilangan jati diri.

Sumber:

Post Views: 58