Opini
Ketika Damaskus Sujud di Hadapan Tel Aviv
Ada yang lebih tragis dari perang: saat bekas medan pertempuran berubah menjadi meja perundingan, dan darah yang dulu tumpah dijadikan tinta untuk menandatangani kesepakatan baru. Suriah hari ini adalah ironi hidup dari kalimat itu. Ahmad al-Sharaa—yang dulu dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani, pemimpin Al-Qaeda di Suriah—kini duduk di kursi presiden, berbicara tentang “perdamaian dengan Israel” dan “masa depan yang stabil.” Dunia menatap dengan bingung, sebagian dengan sinis, sebagian dengan pura-pura kagum. Tapi kita tahu: ini bukan perdamaian, ini transaksi.
Saya tidak tahu bagian mana yang lebih absurd: apakah kenyataan bahwa seorang mantan teroris kini diakui oleh Gedung Putih, atau bahwa pemerintahannya berunding langsung dengan Israel—negara yang dulu ia sumpah hancurkan atas nama jihad. Dalam wawancara dengan Washington Post, Sharaa bahkan berbangga karena telah “mengusir Iran dan Hizbullah dari Suriah,” seolah pengkhianatan terhadap poros perlawanan adalah bentuk patriotisme baru. Ia berkata bahwa “kemajuan baik” telah dicapai dalam negosiasi, dengan syarat Israel mundur ke batas sebelum 8 Desember. Kata-kata yang manis, tapi berlumpur darah sejarah.
Hubungan baru antara Suriah dan Israel ini tidak lahir dari dialog antarbangsa, tapi dari reruntuhan yang ditinggalkan perang proksi. Ia bukan hasil dari kesadaran, melainkan hasil dari keletihan. Ketika negeri hancur, ketika rakyat lapar, ketika ekonomi mati, maka yang tersisa hanyalah tawar-menawar antara yang kalah dengan yang lebih kuat. Israel paham betul titik lemah itu. Dan Sharaa—yang kekuasaannya sendiri berdiri di atas dukungan Washington—paham bagaimana menjualnya.
Kini, kerja sama intelijen antara kedua negara sedang disiapkan. Fokusnya jelas: Iran dan Hizbullah. Dengan kata lain, musuh yang dulu menolong Suriah dari kehancuran kini menjadi target yang harus dihabisi. Bayangkan absurditasnya: Damaskus, yang dulu menjadi jantung perlawanan terhadap Zionisme, kini menjadi mitra Tel Aviv dalam memerangi sekutunya sendiri. Ini bukan hanya pengkhianatan, ini semacam amputasi sejarah—Suriah memotong sendiri urat nadinya demi bertahan hidup di ruang perawatan politik global.
Saya rasa, inilah wajah baru kolonialisme abad ke-21. Tidak lagi berbentuk invasi, tapi negosiasi. Tidak lagi dilakukan dengan senjata, tapi dengan konferensi. Israel tidak perlu lagi menaklukkan Suriah dengan tank, cukup dengan mengubah musuhnya menjadi sekutu. Washington pun tidak perlu lagi menjatuhkan bom, cukup mengirim undangan ke Gedung Putih dan menawarkan pertemuan dengan IMF. Di dunia seperti ini, penjajahan tidak datang dengan seragam tentara, tapi dengan jas diplomat.
Kita semua tahu, Israel bukanlah negara yang memberi tanpa mengambil. Ia menanam “perdamaian” seperti menanam tambang di bawah meja: kapan saja bisa meledak jika kepentingannya terganggu. Maka ketika Sharaa mengaku “perdamaian hampir tercapai,” yang ia maksud mungkin bukan kedamaian bagi rakyat Suriah, melainkan stabilitas bagi kekuasaannya sendiri. Sebab sejak awal, Israel hanya peduli pada dua hal: keamanan di perbatasan utara, dan melemahnya poros Teheran-Beirut. Jika dua hal itu bisa dijamin oleh Sharaa, maka apa peduli Tel Aviv pada demokrasi, hak asasi, atau legitimasi moral rezimnya?
Yang membuat semuanya lebih getir adalah bagaimana Amerika Serikat—melalui Trump dan IMF—berperan aktif dalam negosiasi ini. Sharaa bahkan memamerkan dukungan Washington seolah itu medali kehormatan, padahal itu lebih mirip borgol emas. Pertemuan dengan Kristalina Georgieva bukan sekadar diplomasi ekonomi; itu sinyal bahwa Suriah siap membuka diri pada pasar global, meski artinya menjual kedaulatan yang tersisa. Di dunia yang diatur oleh pinjaman dan hutang, pengakuan politik hanyalah produk sampingan dari transaksi finansial.
Israel tahu, satu-satunya cara menormalisasi dirinya di Timur Tengah adalah dengan menjadikan para mantan musuhnya sebagai mitra keamanan. Mesir melakukannya dulu. UEA melakukannya kemarin. Dan kini, Suriah versi al-Sharaa melakukannya hari ini. Bedanya, Suriah tidak sekadar berdamai; ia menyerahkan narasi perlawanan yang selama puluhan tahun menjadi identitasnya. Negara yang dulu menjadi simbol anti-imperialisme kini berubah menjadi pos depan kebijakan Tel Aviv.
Ada ironi pahit di sini. Israel berdalih bahwa serangan udaranya di Damaskus dan selatan Suriah dilakukan untuk “melindungi minoritas Druze” dari ekstremisme Sharaa. Tapi pada saat yang sama, mereka juga duduk di meja yang sama dengannya, membicarakan batas wilayah dan keamanan bersama. Ini seperti seseorang yang menembak rumah tetangganya setiap malam, lalu datang ke pagi harinya untuk menawarkan kontrak asuransi kebakaran.
Sharaa menyebut kesepakatan itu “langkah menuju stabilitas.” Tapi stabilitas untuk siapa? Bagi rakyat Suriah yang kehilangan rumah, yang masih hidup di kamp pengungsian, yang kini harus hidup di bawah rezim eks-jihadis yang beraliansi dengan musuh lama mereka? Atau bagi Israel, yang kini memiliki buffer zone baru tanpa perlu perang? Dalam setiap perundingan semacam ini, kita tahu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan.
Saya rasa, yang paling mengerikan dari pemerintahan al-Sharaa bukan masa lalunya yang berdarah, tapi masa depannya yang telah dijual. Rezim ini bukan berdiri di atas kemenangan ideologis, melainkan di atas persetujuan politik lawan-lawan lamanya. Ia tidak berkuasa karena dicintai, tapi karena diperlukan. Dan Israel, bersama Washington, memastikan bahwa kebutuhan itu tidak akan hilang.
Lihatlah bagaimana media Barat menggambarkan Sharaa: “pemimpin pragmatis,” “reformis baru,” “mitra potensial bagi perdamaian regional.” Semua label itu menutupi fakta sederhana: bahwa ia adalah produk dari sistem yang sama yang menghancurkan Suriah sejak 2011. Ia bukan solusi, melainkan fase akhir dari krisis yang dipertahankan agar tetap berguna bagi mereka yang di luar.
Hubungan Sharaa–Israel ini bukan perdamaian, tapi cermin retak dari dunia yang kehilangan nurani. Dunia yang rela menukar keadilan dengan stabilitas, dan kedaulatan dengan pinjaman IMF. Dunia di mana teroris bisa menjadi presiden, asal berpihak pada “narasi yang benar.” Dunia di mana Damaskus bisa bersujud di hadapan Tel Aviv, dan semua orang menyebutnya kemajuan.
Kita di Indonesia mungkin jauh dari Suriah, tapi absurditas semacam ini terasa akrab. Kita tahu bagaimana kekuasaan bisa membentuk ulang narasi, bagaimana sejarah bisa diputarbalikkan oleh mereka yang memegang mikrofon. Karena itu, membaca kisah Sharaa bukan hanya melihat Timur Tengah; ini tentang belajar mengenali bahaya universal: ketika negara mulai melupakan harga diri demi pengakuan luar negeri.
Dan mungkin, sejarah suatu hari akan menulis perjanjian Sharaa–Israel bukan sebagai kisah perdamaian, melainkan sebagai epitaf: di sinilah perlawanan Suriah dikuburkan, dengan pena emas yang dibeli dari Washington.
