Mereka Ingin Perlawanan Mati Sebelum Senjata Ditarik

Di Baghdad, sebuah panggilan telepon dari Washington terdengar lembut tapi membawa gema lama: suara kekuasaan yang ingin menentukan siapa yang boleh bersuara, siapa yang boleh memegang senjata, dan siapa yang harus diam. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, berbicara kepada Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, tentang “urgensi melucuti milisi yang didukung Iran.” Kata urgensi itu terdengar manis di telinga diplomasi, tapi getir di telinga mereka yang tahu sejarah Irak. Karena setiap kali Amerika bicara tentang “perdamaian,” yang datang bukan keheningan yang tenteram, melainkan sunyi yang dipaksakan.

Mari kita sebut apa adanya: ini bukan sekadar panggilan diplomatik. Ini perintah halus dari kekuatan yang masih ingin menjadi wali bagi negara yang sudah dewasa. Washington, dengan gaya lamanya, menuding para pejuang Irak yang dulu menumpas ISIS sebagai ancaman bagi “kedaulatan Irak.” Ironis. Karena siapa sebenarnya yang mencabik kedaulatan itu jika bukan invasi Amerika sendiri pada 2003? Kini, dua dekade setelahnya, mereka masih berbicara seolah-olah Irak tak pernah punya hak menentukan siapa yang menjaga negerinya sendiri.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Rubio menuduh milisi-milisi itu mengancam bisnis Amerika, mencuri sumber daya Irak untuk Iran, dan mengguncang stabilitas. Tuduhan yang berlapis-lapis hipokrisi. Sebab faktanya, justru kelompok-kelompok perlawanan Irak itulah yang menyelamatkan negara dari kehancuran saat ISIS, hasil mutasi dari perang-perang ciptaan Barat, meluluhlantakkan Mosul. Ketika Amerika masih sibuk membahas “intervensi terbatas,” para milisi itu sudah berperang di jalanan, rumah ke rumah, tubuh ke tubuh. Kini, mereka diminta menyerah. Dunia seperti tak belajar, bahwa yang sering disebut “milisi” oleh Washington sebenarnya adalah benteng terakhir rakyat ketika negara lumpuh dan penjajah datang membawa demokrasi di ujung senapan.

Dalam percakapan yang sama, Rubio memuji kesepakatan “bersejarah” antara Baghdad dan Kurdistan soal ekspor minyak ke Turki. Washington senang, tentu saja. Bukan karena rakyat Irak akan makmur, tapi karena minyak Kurdi yang mengalir ke Ankara bisa mengimbangi ekspor minyak Iran. Dalam politik Amerika, minyak bukan energi, melainkan alat kendali. Lihat saja polanya: Iran dipukul dengan sanksi, Venezuela ditekan, Rusia diblokir, lalu setiap tetes minyak dari Timur Tengah dijaga ketat agar mengalir sesuai kehendak mereka. Irak, dalam pandangan itu, hanyalah pipa panjang menuju stabilitas harga global versi Wall Street.

Tapi ada yang lebih menarik dari laporan ini: nada manis yang keluar dari kantor Perdana Menteri Sudani. Ia berbicara tentang “kerjasama ekonomi,” “lingkungan investasi yang menarik,” dan “masuknya perusahaan AS ke Irak.” Kalimat-kalimat seperti itu sering terdengar dari negara-negara yang berusaha menenangkan penjaga gerbang modal global. Tidak salah memang, tapi berbahaya jika lupa bahwa setiap kerjasama ekonomi yang diatur oleh kekuatan besar biasanya berujung pada ketergantungan politik. Sudani tampak ingin seimbang: menenangkan AS, menjaga hubungan dengan Iran, dan tetap terlihat berdaulat. Tapi keseimbangan semacam ini rapuh. Karena di Timur Tengah, netralitas sering dibaca sebagai kelemahan.

Kita tahu, tekanan terhadap kelompok perlawanan Irak bukan hal baru. Sejak Januari 2024, ketika tiga tentara AS tewas di perbatasan Yordania–Suriah, Washington mulai mengerahkan diplomasi keras untuk menekan Baghdad. Pasukan perlawanan dipaksa menghentikan serangan terhadap basis AS. Dan ketika mereka mengalihkan target ke Israel sebagai solidaritas bagi Gaza, tekanan itu semakin brutal. Karena di mata Washington, poros perlawanan — dari Gaza, Beirut, Damaskus, Baghdad, hingga Sana’a — adalah jaringan yang harus diputus sebelum ia tumbuh menjadi alternatif kekuatan global.

Inilah sebabnya mengapa permintaan perlucutan senjata itu tak bisa dilihat secara terpisah. Ia bukan isu keamanan domestik Irak. Ia adalah bagian dari strategi global: membungkam semua kekuatan bersenjata yang menolak hegemoni Amerika dan menentang zionisme. Dari Hamas yang dianggap teroris, Hizbullah yang dijuluki ancaman regional, hingga milisi Irak yang disebut bayangan Iran — semuanya masuk dalam daftar yang sama: mereka yang tidak bisa dikendalikan.

Lucunya, ketika Amerika berbicara soal “stabilitas regional,” yang mereka maksud bukan stabilitas bagi rakyat Timur Tengah, tapi kestabilan bagi kepentingan minyak, pangkalan militer, dan keamanan Israel. Karena selama ada perlawanan yang siap menembak balik, proyek “perdamaian Abraham” mereka tak akan pernah sempurna. Maka jangan heran jika setelah Gaza, Beirut, dan Yaman, kini giliran Baghdad yang ditekan.

Namun, sejarah tidak selalu tunduk pada tekanan. Irak bukan lagi negeri yang bisa diperintah lewat telepon. Koalisi Syiah yang tergabung dalam Coordination Framework tampaknya paham betul makna pernyataan Rubio. Mereka tahu, setiap kali Amerika berbicara tentang perlucutan senjata, yang sebenarnya diminta adalah penyerahan kedaulatan. Karena bagi mereka, senjata itu bukan sekadar alat perang, tapi simbol kemerdekaan yang diperoleh dari darah dan penderitaan. Selama ada pasukan asing di tanah Irak, mereka percaya perlawanan adalah hak, bukan kejahatan.

Saya rasa, dunia harus berhenti berpura-pura tidak melihat pola ini. Dari Afghanistan hingga Gaza, dari Beirut hingga Baghdad, Amerika selalu berbicara atas nama perdamaian sambil membawa senjata di tangan. Mereka menyebut perang sebagai operasi kemanusiaan, menyebut intervensi sebagai tanggung jawab moral, dan menyebut perlucutan senjata sebagai jalan menuju stabilitas. Padahal, yang mereka inginkan adalah dunia tanpa perlawanan — dunia yang tunduk, diam, dan patuh.

Kita di Indonesia seharusnya bisa membaca ini dengan kacamata yang jernih. Betapa mudahnya narasi besar tentang “keamanan” dan “demokrasi” dijadikan alat untuk menjustifikasi tekanan politik atas nama nilai universal. Sama seperti ketika korporasi besar masuk dengan janji investasi, lalu meninggalkan tambang rusak dan rakyat miskin, demikian pula Amerika datang ke Irak: dengan janji kemajuan, lalu menuntut ketaatan.

Ada ironi pahit di sini. Mereka yang dulu melindungi rakyat Irak dari ISIS, kini disebut sebagai ancaman bagi negara mereka sendiri. Dan mereka yang menebar bom ke Mosul dan Fallujah atas nama kebebasan, kini mengaku pelindung kedaulatan Irak. Dunia seperti panggung teater absurd, di mana pemeran jahat datang membawa naskah baru dan menyebut dirinya pahlawan.

Akhirnya, mungkin kita hanya perlu satu kalimat untuk merangkum semuanya: Amerika tidak ingin perdamaian, mereka ingin kepatuhan. Mereka ingin poros perlawanan mati sebelum senjata terakhir ditarik. Tapi sejarah tak selalu berpihak pada yang kuat. Kadang, justru mereka yang tertindaslah yang menulis babak baru perlawanan — dengan pena, dengan doa, atau dengan peluru terakhir yang tak akan pernah mereka lepaskan begitu saja.