Bayangan Lama di Perbatasan Baru: Suriah, Lebanon, dan Ulangan Sejarah yang Dibiarkan Terjadi

Ada aroma yang sama. Bau mesiu, ketakutan, dan déjà vu sejarah yang tak pernah selesai. Ribuan ekstremis bersenjata dari Uzbekistan, Chechnya, dan etnis Uyghur kini berkerumun di perbatasan Suriah–Lebanon. Dunia menyebutnya “laporan diplomatik”. Tapi siapa pun yang pernah membaca pola konflik di Timur Tengah tahu, setiap “laporan” semacam ini jarang berhenti sebagai sekadar laporan. Ia adalah isyarat—kadang ancaman, kadang pembuka babak baru dari naskah lama yang tak pernah ditutup.

Laporan tanggal 8 Oktober dari sumber diplomatik Barat itu menyebut ribuan militan tengah bermanuver menuju Aleppo, setelah berbulan-bulan berlatih di kamp militer di timur Suriah. Nama-nama wilayah ini sudah seperti mantra muram yang diulang: Aleppo, Idlib, Deir Ezzor—tempat di mana negara-negara besar saling menguji proyeknya, dan rakyat kecil jadi bahan uji coba kebijakan luar negeri. Tapi kali ini, ada nada yang lebih mencurigakan. Karena yang muncul bukan hanya kembalinya kelompok bersenjata, melainkan pola rekrutmen transnasional yang begitu khas: Uzbek, Chechen, Uyghur—semuanya bekas “pasukan proxy” dari eksperimen geopolitik dua dekade terakhir.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Saya rasa, ini bukan kebetulan. Setiap kali Suriah mulai menemukan ritme stabilitas, selalu muncul tangan-tangan tak terlihat yang menyalakan kembali api di reruntuhan. Seperti mimpi buruk yang dipelihara. Sejak penggulingan Bashar al-Assad pada akhir 2024 oleh apa yang disebut “tentara Suriah baru”, kawasan itu memang berubah jadi labirin baru: penuh milisi yang berubah bendera tapi tak pernah berubah tujuan.

Tokoh sentralnya kini bernama Ahmad al-Sharaa—mantan komandan Al-Qaeda dan ISIS yang kini menyebut dirinya “presiden”. Ironi yang lebih konyol sulit dibayangkan. Seorang yang pernah memimpin kelompok yang menghancurkan Suriah kini justru memerintahnya. Tapi yang lebih menakutkan bukanlah keabsurdan itu, melainkan fakta bahwa dunia menerima begitu saja skenario tersebut. Barat yang dulu berteriak soal demokrasi kini diam, seolah lebih nyaman melihat Suriah dipimpin eks-jihadis ketimbang stabil di bawah pemerintahan sekuler yang tak sejalan dengan kepentingan geopolitik mereka.

Dan kini, ketika pasukan al-Sharaa memperluas pengaruh ke Lebanon dan melancarkan serangan lintas perbatasan, skenarionya terasa terlalu familiar. Puluhan tewas, ratusan keluarga terusir dari kota-kota seperti Hawsh al-Sayyed Ali. Hasilnya? Saudi turun tangan sebagai mediator. Jeddah jadi panggung diplomasi dadakan. Perjanjian damai ditandatangani—sebuah kertas yang, seperti banyak sebelumnya, mungkin hanya akan bertahan sampai peluru berikutnya ditembakkan.

Namun di balik semua itu, yang lebih menarik adalah siapa yang tidak terlihat di panggung depan. Dalam setiap pergerakan militan lintas batas, selalu ada pola logistik dan intelijen yang tak mungkin lahir spontan. Para militan Chechnya dan Uzbek bukan pejalan kaki yang tersesat di padang pasir Suriah. Mereka bagian dari arus yang lebih besar—arus yang entah bagaimana selalu mengalir ke arah yang sama: memperlemah negara-negara yang menolak tunduk.

Kita semua tahu bagaimana ISIS dulu tiba-tiba “lahir” dari kekosongan kekuasaan di Irak dan Suriah. Tapi siapa yang menciptakan kekosongan itu? Siapa yang membiayai kamp-kamp pelatihan yang kini disebut “kamp militan di timur Suriah”? Laporan diplomatik barat tentu tak akan menjawabnya. Mereka hanya melaporkan gejalanya, bukan sebabnya. Dan mungkin memang begitulah tujuannya: agar publik terbiasa melihat gejala tanpa sempat menelusuri akar penyakitnya.

Dalam konteks ini, Suriah hanyalah panggung versi lanjutan dari drama yang sama. Ketika ISIS dikalahkan, aktor-aktor lamanya tak benar-benar hilang—mereka berganti kostum, berganti nama, berganti sponsor. Kini, di bawah panji “tentara baru”, mereka menyiapkan babak berikutnya. Dan di sisi lain perbatasan, Lebanon lagi-lagi menjadi korban lokasi. Negeri kecil yang sudah cukup babak belur oleh krisis ekonomi dan politik kini dihadapkan pada potensi perang baru yang bahkan bukan mereka yang memulainya.

Bagi Beirut, kehadiran jaringan ekstremis di perbatasan timur bukan sekadar ancaman militer. Ia adalah luka lama yang dibuka kembali. Semua orang masih ingat bagaimana perang sipil Lebanon dulu dimulai dari infiltrasi milisi bersenjata lintas batas. Kini sejarah itu mungkin bersiap menulis ulang dirinya. Bedanya, kali ini aktornya bukan Fatah atau Falangis, tapi militan global yang didorong oleh kepentingan kekuatan besar yang jauh dari Timur Tengah.

Dan di tengah kabut ancaman itu, sikap dunia tetap absurd. Barat berbicara soal “stabilitas kawasan”, padahal mereka tahu persis siapa yang mempersenjatai siapa. AS masih menopang Syrian Democratic Forces (SDF) di utara, Turki sibuk menekan milisi Kurdi, dan Rusia mengamati dengan sinis di kejauhan. Semua punya musuh masing-masing, tapi tak ada yang sungguh peduli pada rakyat Suriah yang jadi tanah pijakan eksperimen mereka.

Sejujurnya, yang paling mengganggu dari laporan semacam ini bukanlah isinya, melainkan cara ia diabaikan. Seolah dunia sudah terbiasa bahwa kawasan itu memang harus terus terbakar. Tidak ada urgensi untuk mencegah kebangkitan ekstremisme; yang ada hanyalah manajemen api—biarkan menyala, asal tidak merembet ke wilayah yang dianggap “strategis”.

Saya kira, inilah absurditas terbesar dalam politik internasional hari ini: ekstremisme hanya disebut “ancaman global” ketika ia menyentuh Barat. Tapi ketika ribuan ekstremis berkumpul di Suriah atau di perbatasan Lebanon, berita itu hanya menjadi “laporan diplomatik”—sebuah frasa dingin yang menyembunyikan tragedi manusia di baliknya.

Lebanon tahu betul bagaimana kelanjutannya. Ketika ekstremisme menyeberang, ia tidak hanya membawa senjata, tapi juga logika kekacauan yang menular: pecahnya komunitas, meningkatnya ketegangan sektarian, dan munculnya justifikasi baru bagi intervensi asing. Begitulah lingkarannya bekerja. Satu generasi setelah perang Suriah dimulai, kita masih menonton film yang sama, hanya dengan aktor dan sponsor yang sedikit berbeda.

Kenyataan pahitnya, tidak ada yang benar-benar ingin menghentikan permainan ini. Karena bagi sebagian negara, konflik adalah aset—pasar senjata tetap hidup, jalur logistik tetap sibuk, dan opini publik global tetap bisa diarahkan dengan narasi “perang melawan teror”. Padahal, terornya sudah sejak lama dibiarkan berakar, dipelihara, dan kini kembali dipanen.

Barangkali, itulah sebabnya laporan 8 Oktober terasa lebih menyeramkan daripada yang tertulis. Sebab di balik statistik dan istilah diplomatik itu, ada pertanyaan moral yang lebih besar: sampai kapan dunia pura-pura tidak tahu siapa yang terus menyalakan api di perbatasan Suriah dan Lebanon? Dan sampai kapan kita semua terus menonton, seolah ini hanyalah berita biasa—padahal di situlah reruntuhan masa depan sedang dibangun?