Bayangan Washington di Brussels: Eropa yang Kehilangan Diri

Ketika Ursula von der Leyen berdiri di hadapan Parlemen Eropa, ekspresinya tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan retak yang dalam. Dua kali dalam tiga bulan, Komisi Eropa yang ia pimpin diguncang mosi tidak percaya. Di ruang megah Strasbourg, di mana kata “persatuan” seharusnya bergema, yang terdengar justru gema lain: kegelisahan, kejenuhan, dan semacam kehilangan arah. Eropa tampak letih. Tapi yang lebih mencemaskan, Eropa kini tampak seperti sedang menjadi sesuatu yang dulu ia lawan—Amerika.

Ya, “Amerikanisasi politik Eropa” bukan sekadar istilah akademik; ia kini tampak di jantung kekuasaan Brussels. Di bawah kepemimpinan von der Leyen, Uni Eropa bergerak dengan gaya yang makin menyerupai sistem presidensial Amerika Serikat: sentralistis, hierarkis, dan berpusat pada figur tunggal. Seolah Brussels punya Gedung Putihnya sendiri. Keputusan besar diambil di atas, dengan sedikit ruang untuk debat terbuka atau kompromi panjang yang dulu menjadi ciri khas Eropa. Ironi, karena Uni Eropa lahir dari semangat kolektif dan dialog yang melampaui ego nasional, bukan dari logika “commander in chief”.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Von der Leyen memang bukan pemimpin pertama yang berani memegang kendali kuat. Tapi di tangannya, gaya itu berubah menjadi doktrin. Olivier Costa dari CNRS menyebutnya gamblang: ia “berperilaku seperti perdana menteri.” Padahal, Komisi Eropa seharusnya kolektif. Tapi apa yang kita lihat? Keputusan tentang migrasi, energi, bahkan kebijakan luar negeri, diputuskan di lingkar kecil yang loyal, bukan melalui mekanisme deliberasi yang inklusif. Dalam istilah lembut, ia efektif. Dalam bahasa yang lebih jujur, ia otoriter dengan sentuhan teknokratis.

Semuanya dibungkus dalam retorika efisiensi. Katanya, dunia sedang berubah cepat; Eropa butuh keputusan cepat pula. Tapi di balik efisiensi itu, ada bahaya laten: hilangnya karakter deliberatif yang dulu membuat Eropa berbeda dari Amerika. Sistem presidensial yang dipaksakan dalam tubuh parlementer menciptakan disonansi yang aneh—seperti memainkan Bach dengan gitar listrik. Suaranya keras, tapi kehilangan harmoni.

Dan jika menengok ke seberang Atlantik, kita tahu persis bagaimana sistem seperti itu bekerja: pemimpin kuat yang dikelilingi tim ahli, kebijakan luar negeri yang dikemas sebagai moralitas universal tapi berorientasi kepentingan, serta hubungan erat antara politik dan industri militer. Coba lihat arah kebijakan von der Leyen belakangan ini: dorongan besar untuk membangun “Eropa pertahanan”, kenaikan belanja militer, dan sikap yang semakin sejalan dengan kebijakan luar negeri Washington. Kita tahu siapa yang diuntungkan: kompleks industri senjata yang bermarkas di kedua sisi Atlantik.

Ironi lainnya, politik Eropa kini juga mulai terjebak dalam ritme populisme gaya Amerika: personalisasi, polarisasi, dan pertunjukan. Parlemen Eropa berubah menjadi panggung debat yang lebih sibuk membangun citra ketimbang substansi. Jordan Bardella dari sayap kanan memanfaatkan setiap celah untuk menyerang von der Leyen sebagai “simbol penyerahan Eropa pada AS”, sementara Manon Aubry dari kiri menyebutnya “pelayan perang dan kapital.” Dua kutub yang biasanya berseberangan kini bertemu di satu titik: ketidaksukaan terhadap birokrasi yang terasa seperti Washington dalam versi beraksen Prancis.

Kita semua tahu bahwa Eropa dulu berbangga dengan “model sosial” yang lebih manusiawi dibandingkan sistem neoliberal Amerika. Tapi di bawah tekanan krisis energi, perang Ukraina, dan kebijakan iklim yang setengah matang, narasi itu memudar. Uni Eropa kini bicara tentang “daya saing” dan “pertumbuhan”, bukan lagi “keadilan sosial” atau “solidaritas lintas bangsa.” Ia bicara dalam bahasa pasar, bukan nurani. Dari kebijakan migrasi yang makin keras hingga kompromi dengan industri besar, Eropa perlahan kehilangan sisi humanisnya—dan itu tanda paling nyata dari Amerikanisasi politik Eropa.

Yang menarik, bahkan cara Eropa menghadapi perpecahan internal kini meniru strategi Amerika: menciptakan musuh bersama. Von der Leyen berkali-kali menyerukan “persatuan” melawan ancaman ekstremisme, disinformasi, dan pengaruh Rusia. Retorika ini terasa akrab—persis seperti narasi “melawan teror” atau “defending democracy” yang menjadi mantra Washington selama dua dekade terakhir. Tapi bukankah itu juga strategi paling tua dalam politik modern? Menyatukan yang rapuh dengan menakut-nakuti.

Saya rasa, di sinilah absurditasnya. Uni Eropa dibangun untuk menghindari logika kekuasaan tunggal. Ia lahir dari luka Perang Dunia, dari kesadaran bahwa supremasi satu negara atau satu pemimpin hanya akan melahirkan kehancuran. Tapi kini, di bawah von der Leyen, logika itu kembali dalam bentuk yang lebih halus: bukan tirani militer, melainkan tirani prosedural. Keputusan yang lahir bukan dari debat warga, tapi dari laporan teknokrat dan lobi industri. Semua atas nama “efisiensi Eropa.”

Dalam konteks lokal, kita di Indonesia juga mengenal gejala serupa. Ketika birokrasi semakin teknokratis dan kebijakan publik diambil dari ruang rapat tertutup, rakyat hanya dijadikan penerima dampak. Demokrasi berubah menjadi urusan elite—rapi di atas kertas, tapi hampa di dalamnya. Eropa kini mengalaminya dalam skala yang jauh lebih besar. Mereka menyebutnya “governance,” tapi substansinya adalah pengambilalihan ruang publik oleh sistem yang steril dari suara rakyat.

Amerikanisasi politik Eropa bukan hanya tentang gaya memimpin, tapi tentang cara berpikir: pragmatis tanpa refleksi, kuat tapi rapuh, modern tapi kehilangan makna. Dan seperti halnya Amerika, Eropa kini terjebak dalam paradoks: berteriak soal kebebasan, tapi memusatkan kekuasaan; berbicara tentang solidaritas global, tapi menutup mata pada Gaza. Politik moral tanpa empati hanyalah propaganda yang dipoles dengan etika.

Mungkin Eropa masih akan bertahan—dengan segala krisis, mosi tidak percaya, dan perdebatan panjangnya. Tapi kita semua tahu, sesuatu yang lebih dalam sedang bergeser. Uni Eropa yang dulu kita kenal sebagai rumah bagi pluralitas dan musyawarah kini berubah menjadi mesin keputusan cepat dengan satu kendali di tengah. Dari luar, terlihat kuat. Dari dalam, terasa sepi.

Pada akhirnya, pertanyaan besar itu kembali menggema: apakah Eropa masih menjadi Eropa, ataukah ia kini sekadar bayangan Washington yang berusaha tampil anggun? Jika benar, maka mosi tidak percaya terhadap von der Leyen hanyalah permukaan dari krisis yang lebih besar: krisis identitas benua yang dulu berjanji akan menjadi alternatif dari Amerika, bukan tiruannya. Tapi seperti cermin tua yang mulai retak, bayangan itu kini semakin sulit dibedakan dari aslinya. Dan di titik ini, mungkin yang sedang kita saksikan bukan sekadar “Amerikanisasi politik Eropa”—melainkan Eropa yang pelan-pelan kehilangan dirinya sendiri.