Teater Darah Gaza di Panggung PBB

Di ruang megah Sidang Umum PBB, 22 September 2025, para pemimpin dunia berlomba-lomba memamerkan “komitmen perdamaian” mereka. Sorak tepuk tangan menggema saat Prancis, Monaco, Malta, hingga Luxembourg mengumumkan pengakuan negara Palestina. Tapi di luar tembok marmer itu, Gaza berdarah. Bom Israel menghujani tenda pengungsi, menewaskan 91 jiwa, termasuk anak-anak yang tak sempat mengenal kata damai. Ironi ini menusuk. Saya rasa, kita semua tahu: ini bukan panggung perdamaian, melainkan teater sinis yang menyembunyikan agenda—menumpas perlawanan Palestina di bawah jubah solusi dua negara. Saat Mahmoud Abbas berbicara lewat video, menyerukan Hamas menyerahkan senjata, dunia bertepuk tangan. Tapi di Gaza, rakyat bertanya: senjata untuk apa, jika bukan untuk membela diri dari penjajahan yang telah mencabik tanah mereka sejak 1948?

Mari kita telanjangi drama ini. Laporan CNN menangkap esensi absurditas itu: Abbas, dengan penuh semangat, menjanjikan konstitusi sementara dalam tiga bulan dan pemilu untuk “menyatukan” Palestina di bawah Otoritas Palestina (PA). Satu negara, satu hukum, satu pasukan, katanya. Tapi siapa yang dia wakili? PA, yang oleh banyak warga Palestina dianggap sebagai boneka Israel, diam seribu bahasa saat pemukiman ilegal merajalela di Tepi Barat. Kita semua tahu, di pemilu terakhir 2006, Hamas memenangkan 74 kursi, menggilas Fatah dengan 45 kursi. Rakyat memilih perlawanan, bukan negosiasi yang mandul. Tapi di PBB, Abbas bicara seolah-olah Hamas adalah penyakit yang harus dienyahkan, bukan suara rakyat yang menjerit di bawah pendudukan. Ini seperti dokter yang sibuk mengobati demam, tapi lupa pasiennya diracuni sejak lahir.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Sementara itu, para pemimpin Eropa tampil bak aktor tragikomedi. PM Malta Robert Abela dengan bangga mengumumkan pengakuan Palestina, tapi buru-buru menambahkan bahwa solusi dua negara adalah “hasil terburuk bagi Hamas.” PM Belgia Bart De Wever lebih blak-blakan: pengakuan Palestina hanya akan berlaku setelah Hamas “dihapus” dari pemerintahan dan semua sandera dibebaskan. Pangeran Albert II dari Monaco, dengan anggun, menyatakan dukungan untuk “koeksistensi,” tapi syaratnya? Hamas harus dilucuti senjatanya. Bahkan Andorra, negara kecil yang jarang terdengar, ikut-ikutan menyerukan Palestina “demiliterisasi” di bawah PA yang “direformasi.” Ini bukan sekadar pengakuan negara; ini adalah deklarasi perang melawan perlawanan Palestina, dibungkus dalam retorika damai yang manis seperti permen beracun.

Kegelisahan saya makin membuncah saat membaca laporan yang sama. Di tengah pidato-pidato muluk tentang harapan, Israel justru mempercepat pembantaian. Pada hari yang sama, 22 September, serangan di Gaza City merenggut nyawa 91 warga sipil, termasuk anak-anak yang berlindung di tenda pengungsi. Ini bukan insiden terisolasi. Data dari The Guardian (19 September 2025) menyebut 15 dari 16 korban serangan Israel sejak Maret adalah sipil—persentase kematian sipil yang melebihi Srebrenica atau Mariupol. Komisi PBB (16 September) menegaskan: ini genosida. Lebih dari 65.000 warga Palestina tewas sejak Oktober 2023, 83% di antaranya sipil. Ratusan lainnya mati saat mencari bantuan kemanusiaan, ditembaki di situs distribusi UN/GHF. Saya tak bisa menahan senyum getir: di New York, mereka bicara tentang “harapan”; di Gaza, harapan terkubur di bawah reruntuhan.

Apa yang kita saksikan di PBB bukanlah upaya perdamaian, melainkan teater darah yang menyamar sebagai diplomasi. Solusi dua negara, yang diagung-agungkan, hanyalah topeng untuk menumpas Hamas—perlawanan yang lahir dari luka Nakba 1948, saat ratusan ribu warga Palestina diusir dari tanah mereka. Hukum internasional, melalui Resolusi PBB 37/43, mengakui hak rakyat terjajah untuk melawan dengan segala cara, termasuk bersenjata. Hamas, suka atau tidak, adalah wajah perlawanan itu, didukung oleh rakyat yang muak dengan janji-janji kosong Oslo dan koordinasi keamanan PA yang justru melindungi Israel. Tapi di panggung PBB, hak ini tak pernah disebut. Sebaliknya, Hamas diframing sebagai teroris, penghalang perdamaian, sementara Israel—pelaku pendudukan—hanya diminta “menahan diri” dengan nada sopan yang tak mengikat.

Bayangkan ini seperti keluarga yang rumahnya dirampok. Penutup mata dikenakan, tangan mereka diikat, dan pencuri bebas mengobrak-abrik harta benda. Lalu, ketika salah satu anak keluarga itu meronta, mengambil pisau dapur untuk melawan, tetangga datang dan berkata: “Serahkan pisaumu, baru kita bicara damai.” Absurd, bukan? Itulah yang terjadi di PBB. Hamas, yang Anda dan saya tahu lahir dari keputusasaan melawan pendudukan, diperintahkan untuk menyerah. Sementara itu, Israel, sang perampok dalam analogi ini, terus membangun pemukiman ilegal, memblokade Gaza, dan membunuh ribuan sipil tanpa sanksi nyata. Putusan ICJ Juli 2024 menyebut kehadiran Israel di wilayah pendudukan ilegal, tapi apa yang dilakukan PBB? Menggelar drama pengakuan simbolis yang tak menggoyahkan kekuatan penduduk.

Saya tak bisa menahan rasa muak melihat Abbas memainkan peran yang ditulis oleh sutradara Barat dan sekutu Arabnya. Janjinya untuk konstitusi sementara dan pemilu dalam setahun terdengar seperti lagu pengantar tidur untuk rakyat yang sudah tak percaya lagi. Kita semua tahu, PA kehilangan legitimasi sejak Hamas memenangkan pemilu 2006. Koordinasi keamanan mereka dengan Israel, yang oleh warga Tepi Barat disebut sebagai pengkhianatan, membuat PA lebih mirip penjaga gerbang pendudukan ketimbang pembela rakyat. Abbas bicara tentang “satu negara tanpa senjata,” tapi bagaimana mungkin rakyat Gaza menyerahkan senjata saat bom Israel menghujani mereka setiap hari? Ini seperti meminta seseorang menyerahkan payungnya di tengah badai.

Narasi di PBB ini bukanlah baru. Ini adalah kelanjutan dari pola lama: menyalahkan korban, mengkriminalisasi perlawanan, dan membiarkan penjajah berpesta di atas penderitaan. Arab Saudi, Prancis, dan sekutunya dalam New York Declaration punya agenda jelas: menjinakkan Palestina dengan memperkuat PA dan menyingkirkan Hamas, yang dianggap mengacaukan normalisasi dengan Israel. Abraham Accords, yang membuat beberapa negara Arab berdamai dengan Israel, adalah bukti bahwa stabilitas regional lebih diprioritaskan daripada keadilan. Sementara itu, rakyat Palestina dibiarkan memilih antara dua pil pahit: tunduk di bawah PA yang lemah atau terus melawan dan dicap teroris.

Tapi mari kita jujur. Perdamaian bukanlah sesuatu yang lahir dari ruang ber-AC di New York. Perdamaian lahir dari keberanian untuk menantang ketidakadilan, untuk menatap penjajah dan berkata, “Cukup.” Saya rasa, rakyat Palestina tahu ini. Mereka yang bertahan di Gaza, di bawah bom dan kelaparan, bukan sekadar angka dalam laporan PBB. Mereka adalah ibu yang kehilangan anak, bapak yang menggali reruntuhan, dan anak-anak yang bermimpi tentang langit tanpa drone. Hak mereka untuk melawan, untuk hidup, untuk pulang ke tanah leluhur, bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan di meja diplomatik yang penuh kepalsuan.

Pidato Annalena Baerbock, yang dengan penuh drama bertemu keluarga sandera Israel dan ibu Palestina, hanyalah cat di dinding retak. Simpati itu murah, tapi keadilan mahal. Jerman, dengan sejarahnya yang alergi terhadap kritik pada Israel, tak akan pernah memimpin perubahan. Begitu pula dengan pemimpin Eropa lainnya, yang bertepuk tangan untuk pengakuan Palestina tapi tak berani menyentuh inti masalah: pendudukan. Mereka bicara tentang “koeksistensi” dan “solusi dua negara,” tapi tanpa menekan Israel untuk menghentikan pemukiman, membuka blokade Gaza, atau mematuhi Resolusi PBB 194 tentang hak kembali bagi pengungsi, semua itu hanyalah puisi kosong di tengah lautan darah.

Jadi, apa yang tersisa dari teater ini? Sebuah panggung megah yang penuh aktor, tapi kosong dari keberanian. Hamas, yang oleh banyak warga Palestina dilihat sebagai benteng terakhir perlawanan, dijadikan kambing hitam. PA, yang telah kehilangan kepercayaan rakyat, didandani sebagai pahlawan. Dan Israel? Mereka terus menari di atas puing-puing Gaza, tanpa takut konsekuensi. Saya rasa, kita semua harus berhenti bertepuk tangan untuk drama ini. Perdamaian sejati tak akan lahir dari kata-kata manis atau pengakuan simbolis. Ia lahir dari keberanian untuk menampar wajah penjajahan, untuk mendengar jerit rakyat Gaza, dan untuk mengakui bahwa perlawanan bukanlah kejahatan, melainkan tangisan rakyat yang telah terluka terlalu lama. Sampai dunia berani menghadapi Israel dan mengatakan “cukup,” teater darah ini akan terus berjalan, dan Gaza akan tetap menjadi panggung tragedi yang tak pernah usai.