Suriah Setelah Assad: Republik yang Kehilangan Jiwa

Damaskus kini bukan lagi kota para malaikat, melainkan museum keputusasaan yang masih hidup. Di balik tembok yang retak dan jalanan yang dipenuhi debu reruntuhan, sebuah republik mencoba berdiri—tapi tanpa jiwa. Setelah kejatuhan Bashar al-Assad, banyak yang berharap matahari baru akan terbit di langit Suriah. Nyatanya, yang datang justru kabut tebal bernama Ahmad al-Sharaa, sosok yang mengaku penyelamat tapi membawa aroma lama: kekuasaan yang tak bisa melepaskan diri dari darah dan dogma.

Saya rasa, tak ada tragedi politik yang lebih menyakitkan dari ini—ketika bangsa yang dulu berjuang atas nama kebebasan akhirnya tunduk di bawah bayangan tirani baru yang lebih gelap. Rakyat Suriah dulu bermimpi tentang republik yang merdeka, setara, dan plural. Namun kini, mereka hanya memiliki cangkang kosong dari cita-cita itu. Republik yang kehilangan jiwanya, tapi tetap memamerkan jasadnya di hadapan dunia: lewat pemilu, parlemen, dan pidato diplomatik yang tak lebih dari kosmetik bagi kehancuran moral.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Pemilu terakhir adalah simbol paling telanjang dari absurditas itu. Dari 119 anggota parlemen baru, hanya enam perempuan dan sepuluh dari kalangan minoritas—itu pun sekadar tempelan untuk menutupi kenyataan bahwa Suriah hari ini bukan lagi rumah bagi semua warganya. Tak ada rakyat yang memilih, karena rakyat tidak diundang ke pesta demokrasi ini. Mereka hanya disuruh menonton, sementara 6.000 anggota electoral college yang dipilih langsung oleh Sharaa menuntaskan ritual legitimasi. Hasilnya bisa ditebak: parlemen yang “overwhelmingly Sunni and male.” Begitulah Reuters mencatat, dan kita tahu itu bukan sekadar statistik, melainkan cermin yang memantulkan wajah Suriah pasca-Assad—semakin homogen, semakin sempit, semakin takut pada keberagaman.

Ironinya, rezim baru ini berdiri atas nama menggulingkan otoritarianisme lama. Tapi lihatlah: Sharaa, mantan komandan Al-Qaeda dan ISIS yang kini bertransformasi menjadi “Presiden Republik,” justru menanamkan ideologi yang sama beracunnya. Ia membangun negara dengan fondasi yang lapuk—ditopang para syaikh dari Hayat Tahrir al-Sham, menulis ulang hukum dengan tinta sektarian, dan menjadikan agama sebagai alat pembenaran kekuasaan. Republik berubah menjadi madrasa politik. Parlemen menjadi mimbar khotbah. Dan rakyat? Mereka hanya jamaah yang harus diam atau lenyap.

Kita sering berpikir bahwa setelah diktator tumbang, negeri akan menemukan kembali kemanusiaannya. Tapi Suriah membuktikan sebaliknya: kekuasaan bisa berganti nama tanpa berubah watak. Apa bedanya Assad yang menindas atas nama keamanan dengan Sharaa yang menindas atas nama iman? Dua-duanya mengorbankan manusia demi menegakkan dogma. Bedanya hanya pada retorika dan seragam yang mereka kenakan.

Yang paling tragis, minoritas—Alawite, Druze, Kristen, Kurdi, dan Syiah—yang dulu hidup berdampingan di bawah ketakutan, kini hidup dalam penghapusan. Tak ada pemilu di Suwayda dan Hasakah. Kursi parlemen untuk wilayah mereka dibiarkan kosong, seolah-olah rakyatnya tak pernah ada. “Security reasons,” kata otoritas. Tapi kita tahu, itu sekadar eufemisme untuk diskriminasi yang dilegalkan. Bahkan lebih brutal, laporan dari SOHR menyebutkan ribuan Alawite dan ratusan Druze dieksekusi dalam operasi “pembersihan” oleh pasukan keamanan Sharaa. Orang-orang dibunuh bukan karena bersalah, tapi karena dilahirkan dalam identitas yang salah.

Suriah setelah Assad bukan negara baru—ia hanya bayangan dari kekuasaan lama yang membusuk, kini mengenakan jubah suci. Negeri ini telah kehilangan jiwa karena mengganti satu bentuk kekerasan dengan bentuk kekerasan yang lain. Hanya topengnya yang berubah. Saya teringat pada kalimat lama yang kini terasa seperti nubuat: “Ketika revolusi memakan anaknya sendiri, tirani lahir kembali dalam wajah yang lebih muda.” Begitulah yang terjadi di Suriah hari ini.

Kita tak bisa menutup mata dari ironi besar yang terjadi. Dunia yang dulu menuduh Assad diktator, kini bertepuk tangan pada Sharaa—mantan milisi Al-Qaeda yang disulap menjadi “Presiden transisi.” Media Barat menyebutnya simbol stabilitas. PBB menyambutnya dengan pidato hangat. Tapi stabilitas macam apa yang dibangun di atas kuburan massal? Demokrasi macam apa yang menolak partisipasi rakyatnya sendiri? Dunia, tampaknya, lebih mencintai narasi ketertiban ketimbang keadilan. Asal tak ada pelarian, asal minyak tetap mengalir, maka darah bisa dihapus dengan satu konferensi pers.

Saya rasa, inilah bentuk paling jujur dari keputusasaan geopolitik: ketika tragedi kemanusiaan berubah menjadi urusan administratif. Dunia memperlakukan Suriah seperti berkas proyek yang harus “diselesaikan,” bukan bangsa yang harus diselamatkan. Barat mengaku anti-teror, tapi justru membantu lahirnya rezim yang berakar pada ekstremisme. Mereka mengaku pro-demokrasi, tapi menyetujui parlemen yang diisi lewat undangan terbatas. Dan di tengah itu semua, rakyat Suriah kembali menjadi penonton dalam drama yang seharusnya mereka perankan.

Namun, jangan salah—rakyat Suriah bukan korban pasif. Mereka adalah saksi paling setia dari bagaimana negara bisa kehilangan jiwanya. Mereka tahu bahwa yang mati bukan hanya keluarga, tapi juga makna. Mereka tahu bahwa yang hancur bukan hanya gedung, tapi juga rasa percaya. Dan mereka tahu bahwa yang membunuh harapan bukan hanya bom, tapi juga kebohongan yang diulang-ulang setiap hari atas nama “demokrasi.” Seorang warga di Homs berkata kepada wartawan, “Kami bahkan tidak tahu pemilu sedang berlangsung.” Kalimat sederhana itu menampar keras: betapa jauh jarak antara kekuasaan dan kehidupan nyata.

Jika republik adalah kontrak moral antara rakyat dan negara, maka Suriah telah melanggar semua pasalnya. Negara yang tak melindungi warganya bukan lagi negara. Pemerintah yang memilih siapa yang boleh menjadi rakyat, bukan lagi pemerintah. Ini bukan sekadar negara gagal—ini republik yang kehilangan jiwa, dan barangkali, kehilangan alasan untuk tetap disebut republik.

Tapi di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang masih bertahan: kesadaran bahwa manusia bisa lebih besar dari rezimnya. Bahwa di reruntuhan Aleppo dan di kamp pengungsian Idlib, masih ada orang-orang yang menyalakan lilin kecil untuk menerangi gelap. Mereka yang tetap mengajar anak-anak, tetap berbagi roti, tetap bermimpi tentang rumah. Mereka mungkin tak punya parlemen, tapi mereka punya hati nurani—sesuatu yang sudah lama hilang dari para penguasa.

Suriah setelah Assad adalah peringatan bagi kita semua. Bahwa mengganti wajah kekuasaan tak selalu berarti mengganti nasib rakyat. Bahwa demokrasi tanpa jiwa hanyalah boneka yang berdiri di atas panggung kosong. Bahwa kekuasaan, ketika kehilangan empati, bisa lebih berbahaya daripada perang itu sendiri. Dan barangkali, pelajaran paling pahit dari negeri ini adalah: betapa mudahnya manusia memaafkan kebohongan, asal ia dibungkus dalam nama “stabilitas.”

Mungkin, di suatu masa depan yang jauh, Suriah akan menemukan kembali jiwanya. Tapi untuk saat ini, yang tersisa hanyalah republik tanpa denyut, tanpa nurani—sebuah nama di peta, tapi kosong di hati rakyatnya.