Suriah Gagal Menuntaskan Keadilan Atas Pembantaian di Pesisir

Di pesisir Suriah, angin laut membawa bisikan yang tak kunjung reda: suara keluarga yang kehilangan, jeritan yang pernah membelah malam, dan pertanyaan yang menggantung di udara seperti kabut asin—siapa yang akan bertanggung jawab? Pemerintahan transisi yang konon lahir dari harapan justru menebar kebisuan. Laporan terbaru Human Rights Watch (HRW) membuka kembali luka itu, menunjukkan bahwa di balik jargon “era baru” masih bercokol cara lama: menutup mata, menutup telinga, dan menutup hati.

Saya rasa kita semua pernah menyaksikan sandiwara semacam ini, meski bukan di medan perang. Di kantor kelurahan, misalnya, ketika kelalaian pejabat hanya berbuah teguran, bukan sanksi. Di jalan, saat sopir ugal-ugalan lolos dari jerat hukum karena kenal orang dalam. Bedanya, di Suriah, kelalaian itu berbalut darah ribuan orang. Human Right Watch (HRW) mencatat 1.426 jiwa melayang dalam pembantaian pesisir Maret lalu, namun yang dibawa ke meja hukum hanya 298 tersangka kelas teri. Sementara para komandan, para pejabat, tetap duduk manis di kursi kekuasaan.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Ironi paling pekat: pemerintah transisi sendiri mengakui bahwa aparat keamanan terlibat. Mengaku, tapi tak benar-benar menindak. Seperti orang yang minta maaf sambil menoleh ke jam tangan, berharap percakapan cepat selesai. HRW menyoroti bahwa penyelidikan resmi gagal menelusuri rantai komando. Tidak ada nama besar, tidak ada pangkat tinggi yang disentuh. Apakah ini keadilan? Atau hanya sandiwara yang lebih rapi daripada era sebelumnya?

Kita tahu, kekerasan identitas di Suriah bukan kabar baru. HRW bersama Syrians for Truth and Justice menelusuri pola penangkapan sewenang-wenang terhadap komunitas Alawite di Homs dan Hama bahkan sebelum Maret. Seolah sejarah mengulang dirinya sendiri: sebuah negeri yang menyebut diri “baru” tapi menyalin naskah lama dengan tinta lebih samar. Saya teringat pepatah lama, “Ganti baju bukan berarti ganti tabiat.” Di Suriah, pergantian rezim ternyata hanya ganti seragam.

Lebih getir lagi, kekerasan berlanjut. Juli lalu, di Sweida, warga Druze melaporkan eksekusi, penjarahan, dan perusakan properti. Pelaku? Unit Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri—pilar negara, bukan gerombolan liar. Bassam al-Ahmed dari Syrians for Truth and Justice berkata, “Anda tidak perlu perintah tertulis untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat senior.” Benar. Kita tidak perlu surat perintah bila nurani masih bekerja. Tetapi di Suriah, nurani tampaknya sudah diarsipkan bersama dokumen investigasi yang tak kunjung dipublikasikan.

Pemerintahan transisi seharusnya menjadi titik balik. Sebuah janji kepada rakyat bahwa lingkaran impunitas berakhir. Namun yang terjadi, lingkaran itu hanya diperluas. Komisi PBB pun mengonfirmasi bahwa pasukan interim, sisa milisi pro-pemerintah, dan bahkan individu bersenjata swasta melakukan pembunuhan, penyiksaan, penculikan, dan perampasan yang mungkin tergolong kejahatan perang. Bukti melimpah, tetapi keberanian menindak justru langka. Apakah para pejabat di Damaskus lupa bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi pertanggungjawaban hanya menyiapkan panggung untuk kekejaman berikutnya?

Saya teringat suasana politik kita sendiri, ketika pejabat gemar menyebut “transisi” sebagai mantra. Transisi energi, transisi politik, transisi kepemimpinan. Kata itu indah, seperti janji fajar setelah malam panjang. Namun di Suriah, “transisi” terdengar seperti lelucon pahit. Sebab fajar tak kunjung tiba bila mereka yang seharusnya menjaga cahaya malah memadamkan lampu.

Ada yang berkata, mungkin pemerintah takut kekacauan bila para komandan ditangkap. Tetapi bukankah kekacauan sudah terjadi? HRW mencatat bahwa bahkan setelah pembantaian terkuak, militer tetap mengerahkan pasukan. Artinya, kekerasan bukan kecelakaan, melainkan keputusan. Ketika kejahatan menjadi keputusan, maka menutup mata adalah kejahatan ganda.

Laporan setebal 51 halaman itu bukan sekadar tumpukan data. Ia cermin yang memantulkan wajah sebuah negara yang tak berani bercermin. Pemerintah transisi Suriah memilih memandang ke arah lain, seperti kita menutup mata pada tumpukan sampah di pojok gang, berharap bau busuk hilang sendiri. Tetapi busuk tak pernah hilang. Ia merembes ke udara, menempel di pakaian, menyesakkan paru-paru. Begitu pula dosa yang tak diadili.

Dunia internasional tentu tak bebas dari cela. Dukungan politik, kesepakatan senjata, dan kalkulasi geopolitik sering menjadikan keadilan hanya catatan kaki. Namun kesalahan luar tak bisa menjadi dalih. Pemerintahan Damaskus yang baru harus diingatkan: legitimasi bukan hanya soal bendera dan kursi kabinet, tetapi keberanian menindak para pelaku di lingkaran dalam. Tanpa itu, “pemerintahan baru” hanyalah replika lama dengan cat yang berbeda.

Di kampung kita, ketika seseorang menebang pohon tanpa izin, warga bisa menegur, bahkan melapor. Di Suriah, ribuan nyawa direnggut dan yang ditangkap hanya segelintir pelaku lapangan. Skala perbandingan ini menampar kesadaran: betapa mahalnya nyawa di negeri yang mengaku sedang memulai babak baru, tapi masih bermain dengan buku lama.

Saya rasa kita semua tahu akhir dari pola ini bila tak dihentikan. Sejarah Timur Tengah sudah penuh dengan contoh: impunitas melahirkan kebencian, kebencian melahirkan pemberontakan, pemberontakan memicu represi, dan lingkaran itu berputar kembali. Laporan HRW bukan sekadar peringatan, melainkan peta masa depan jika Suriah terus menunda keadilan.

Jadi, apa yang tersisa bagi rakyat Suriah? Harapan yang kian menipis, barangkali. Tetapi harapan, meski tipis, masih bisa menjadi bara. Dan bara itu bisa menyala kapan saja bila pemerintah terus bermain-main dengan darah warganya sendiri. Dunia boleh menunggu, tetapi para korban dan keluarganya tidak akan lupa.

Pemerintahan transisi Suriah harus memilih: berani menuntaskan keadilan atau terus menjadi bayangan rezim lama. Saat ini, pilihan yang mereka ambil terlihat jelas—dan itu pilihan yang menodai kata “transisi”. Kita hanya bisa berharap, sambil menahan getir, bahwa tekanan internasional dan suara rakyat akhirnya memaksa mereka melihat cermin dan bertindak. Sebab jika tidak, sejarah akan mencatat, dengan tinta yang tak luntur, bahwa di pesisir Suriah, pemerintahan baru hanyalah topeng lama yang berganti nama.