Opini
Siapa Berani Menyentuh Jokowi dan Whoosh?
Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang dulu dielu-elukan sebagai simbol kemajuan transportasi modern Indonesia, kini kembali menjadi sorotan. Proyek bernilai lebih dari 113 triliun rupiah itu bukan lagi sekadar kebanggaan teknologi, tetapi juga sumber perdebatan tentang tanggung jawab dan tata kelola negara. Di balik klaim keberhasilan dan kecepatan tempuh 36 menit itu, tersimpan tumpukan persoalan: utang yang membengkak, beban keuangan negara yang terus bertambah, serta proses pengambilan keputusan yang sejak awal dinilai janggal.
Dalam sebuah talkshow televisi, analis kebijakan publik Agus Pambagio membeberkan fakta yang mencengangkan. Ia menyebut, keputusan untuk membangun Kereta Cepat Whoosh diambil langsung oleh Presiden Joko Widodo tanpa melalui prosedur tender yang benar. Agus bahkan menuturkan bahwa para pejabat teknis dan kementerian terkait sebenarnya telah mengingatkan risiko besar dari proyek tersebut—mulai dari potensi kerugian finansial hingga persoalan pembiayaan yang tidak transparan. Namun, keputusan tetap berjalan. “Sudah diingatkan, tapi jalan terus,” begitu kira-kira intinya.
Dukung Vichara dengan berdonasi 💛
Pernyataan Agus itu seolah mengonfirmasi apa yang selama ini hanya beredar di ruang publik sebagai desas-desus: bahwa proyek Kereta Cepat sejak awal adalah proyek politik, bukan proyek transportasi. Ia bukan lahir dari hasil kajian rasional tentang kebutuhan mobilitas antarkota, melainkan dari ambisi politik untuk mencatatkan warisan monumental sebelum masa jabatan presiden berakhir. Maka wajar jika keputusan besar seperti ini tidak lahir dari proses teknokratis yang sehat, melainkan dari perintah langsung yang sulit ditolak bawahan.
Kita tahu, setiap pemerintahan memiliki hak untuk menentukan prioritas pembangunan. Tetapi dalam konteks proyek sebesar ini—yang menyedot dana triliunan rupiah, melibatkan pinjaman luar negeri, dan berdampak pada fiskal nasional—keputusan tidak bisa hanya berdasar pada “keinginan presiden”. Ia seharusnya melalui proses kajian menyeluruh, uji kelayakan, dan mekanisme tender terbuka sebagaimana diatur undang-undang. Ketika semua itu dilangkahi, maka tanggung jawab moral dan politik jatuh pada pengambil keputusan tertinggi: presiden sendiri.
Dan kini, ketika angka utang terus membengkak dan skema bisnisnya belum juga menunjukkan keuntungan, publik mulai bertanya: siapa yang akan menanggung semua ini? Apakah rakyat harus menutup kerugian akibat proyek yang diputuskan tanpa mekanisme yang benar? Apakah ini akan menjadi preseden bagi proyek-proyek ambisius lainnya seperti Ibu Kota Nusantara atau Food Estate yang juga dikritik karena lemahnya kajian awal?
Kegelisahan publik makin kuat karena proyek Kereta Cepat Whoosh sejak awal dikelola dengan retorika yang terlalu optimistis. Kita masih ingat, pada 2015 pemerintah menolak tawaran Jepang yang mensyaratkan jaminan pemerintah dan memilih China dengan alasan “lebih cepat dan tanpa beban APBN”. Namun kini, setelah kereta itu berjalan, negara tetap harus menanggung utang besar karena proyek tidak mencapai target finansial. Ironi ini mengingatkan kita pada pepatah lama: “cepat bukan berarti selamat.”
Agus Pambagio dalam pernyataannya juga menyinggung hal yang lebih mendasar—bahwa pemerintah saat itu menolak kritik dengan dalih nasionalisme. Siapa pun yang mempertanyakan proyek ini dianggap anti-pembangunan. Padahal, kritik justru bagian dari kontrol publik agar kebijakan tidak melenceng. Sayangnya, dalam iklim politik yang terlalu terpusat pada figur, kritik mudah dituduh sebagai gangguan terhadap “citra keberhasilan”. Ini membuat ruang rasional untuk membahas risiko dan tanggung jawab menjadi sempit.
Dan di titik inilah persoalan moral muncul. Seorang presiden boleh punya visi besar, tapi ia juga harus siap menanggung konsekuensi moral dari setiap keputusan yang ia buat—terutama jika keputusan itu diambil melawan prosedur yang sah. Kita tidak sedang membicarakan sanksi hukum, melainkan akuntabilitas publik. Jika benar keputusan proyek Whoosh diambil langsung oleh Jokowi tanpa proses formal yang seharusnya, maka minimal harus ada pengakuan bahwa keputusan itu keliru. Sebab, menutupinya hanya akan memperpanjang pola yang sama di masa depan: kebijakan besar tanpa tanggung jawab besar.
Persoalan utang Kereta Cepat Whoosh pada akhirnya memperlihatkan satu pola lama yang belum juga berubah: pembangunan besar-besaran tanpa perencanaan finansial yang matang. Dalam semangat mengejar kemajuan, sering kali pertimbangan keekonomian dikorbankan demi kebanggaan nasional sesaat. Padahal, infrastruktur seharusnya menjadi solusi jangka panjang, bukan beban fiskal yang diwariskan lintas pemerintahan. Kini, ketika semua pihak saling lempar tanggung jawab, publik berhak bertanya—di mana letak transparansi yang dulu dijanjikan? Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi satu proyek, melainkan kredibilitas negara dalam mengelola utang dan menegakkan prinsip akuntabilitas publik.
Masalahnya, dalam sistem politik kita, tanggung jawab moral sering kali berakhir di ruang hampa. Setiap kali ada masalah besar, selalu muncul alasan “keputusan kolektif” atau “kebijakan strategis negara”. Padahal, dalam praktiknya, kita tahu siapa yang memegang pena terakhir dalam menandatangani keputusan itu. Di sinilah publik berharap ada sedikit kejujuran politik: bahwa kesalahan bukanlah aib, tetapi pengingkaran atasnya adalah dosa.
Mungkin Jokowi tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban hukum atas proyek ini. Tetapi secara moral dan politik, publik berhak mengingat bahwa di bawah kepemimpinannya, prosedur diabaikan, peringatan diacuhkan, dan risiko disepelekan. Whoosh memang cepat—tetapi keputusan yang terburu-buru selalu meninggalkan jejak panjang, terutama ketika yang dipertaruhkan adalah uang rakyat dan masa depan ekonomi bangsa.
Kerumitan proyek Kereta Cepat Whoosh juga membuka diskusi lebih luas soal bagaimana negara mengelola ambisi besar dengan kemampuan nyata. Selama ini, pembangunan infrastruktur selalu dikaitkan dengan citra kepemimpinan yang progresif—siapa yang membangun cepat dianggap visioner, siapa yang lambat dianggap stagnan. Namun, cepat bukanlah jaminan sukses. Jika proyek-proyek besar tidak dibarengi transparansi, kajian kelayakan finansial, dan kontrol publik yang memadai, maka yang muncul bukan prestise, melainkan beban yang diwariskan ke generasi berikutnya. Rakyat, pada akhirnya, menanggung risiko yang lahir dari keputusan yang seharusnya bisa dipertimbangkan lebih matang.
Selain itu, publik juga menyadari bahwa persoalan bukan hanya soal keuangan, tapi juga soal etika kepemimpinan. Ketika presiden menjadi figur sentral yang hampir tak tersentuh kritik, mekanisme check and balance politik sering tersingkir. Hal ini berpotensi menciptakan pola pengambilan keputusan yang terlalu terpusat dan rentan kesalahan. Whoosh, dengan segala kontroversinya, menjadi simbol dari persoalan lebih luas: bagaimana ambisi pembangunan seringkali menimpa akuntabilitas, dan bagaimana kepemimpinan yang terlalu kuat tanpa mekanisme transparan bisa meninggalkan jejak kerugian yang nyata bagi rakyat. Pada akhirnya, rakyat tidak hanya menanggung utang, tapi juga harus menanggung keputusan yang lahir tanpa pertimbangan matang—apakah kita rela membiarkan pola ini terus berulang?”
Sumber:
