Opini
Serangan Israel ke Doha Picu Dilema Dunia Arab
Langit Doha malam itu seperti menelan napas panjang sebelum meledak. Dentuman pertama terdengar seperti kilat yang jatuh tepat di jantung kota—bukan Gaza, bukan Damaskus, melainkan ibu kota Qatar yang selama ini dielu-elukan sebagai pusat diplomasi Timur Tengah. Serangan itu bukan hanya merobek langit, tapi juga membelah keyakinan bahwa kawasan Teluk aman dari guncangan perang langsung. Israel mengaku menargetkan pimpinan Hamas yang tengah mendiskusikan proposal gencatan senjata buatan Amerika Serikat. Putra Khalil al-Hayya dan empat anggota Hamas tewas, seorang petugas keamanan Qatar ikut gugur. Khalil selamat, namun yang pecah jauh lebih besar daripada kaca jendela: harga diri dan rasa aman dunia Arab.
Qatar merespons dengan menggelar KTT darurat Arab-Islam pada 15 September. Para pemimpin Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam berdatangan: Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Recep Tayyip Erdogan, Mahmoud Abbas. Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, menyebut serangan itu “teroris,” “pengecut,” dan “tercela.” Ia menegaskan bahwa ambisi Israel menjadikan dunia Arab sebagai “wilayah pengaruh” hanyalah ilusi berbahaya yang “tak akan lolos.” Kata-kata keras mengisi ruangan: “tindakan praktis” untuk menghentikan pelanggaran Israel, “tekanan ekonomi,” “pertanggungjawaban internasional.” Draft pernyataan menegaskan dukungan penuh untuk Qatar dan memperingatkan bahwa serangan Israel mengancam seluruh proses normalisasi hubungan Arab–Israel.
Namun di balik retorika itu, kerapuhan tersingkap. Akademisi Mohamad al-Masry mengingatkan ekspektasi publik mungkin terlalu tinggi. Ia meragukan negara seperti Uni Emirat Arab atau Maroko akan menarik diri dari Perjanjian Abraham 2020. Kepentingan ekonomi dan hubungan strategis dengan Tel Aviv terlalu dalam untuk diputus. “Saya akan sangat terkejut jika mereka mengambil langkah nyata,” ujarnya. Pernyataan itu menampar kenyataan: banyak pemimpin Arab siap mengecam, tapi enggan menutup pintu dagang dan keamanan yang sudah mereka bangun.
Israel justru menambah bumbu sarkasme. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Hamas “tidak punya kekebalan di mana pun mereka berada,” menyiratkan serangan lintas batas akan berulang. Di Jerusalem, ia berdiri berdampingan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, menegaskan hak Israel “membela diri di luar perbatasan.” Ketika wartawan menyinggung ketegangan dengan Washington, Rubio menimpali hubungan AS–Israel “sekuat tembok Barat.” Bahkan setelah Donald Trump menasihati agar “lebih hati-hati ketika menyerang,” Netanyahu tetap berkata, “Kami melakukannya sendiri. Titik.” Dunia membaca isyaratnya: lampu hijau tetap menyala.
Inilah dilema yang menghantui dunia Arab. Melawan berarti menantang bukan hanya Israel, tetapi juga Amerika Serikat, yang pangkalan militernya menancap kuat di Qatar dan seluruh Teluk. Bertahan berarti menelan penghinaan—bahkan ketika seorang anggota keamanan Qatar tewas di tanahnya sendiri, bahkan ketika anak pejabat Hamas dibunuh saat membahas proposal gencatan senjata yang disponsori Washington. Apakah mereka siap mengambil risiko memutus hubungan ekonomi, mengusir duta besar, atau menghentikan suplai energi yang menopang Eropa? Atau mereka memilih menunggu, berharap badai mereda, sementara Netanyahu menyiapkan serangan berikutnya?
Ironi itu kian terasa ketika mengingat Qatar adalah tuan rumah pangkalan udara AS terbesar di kawasan. Negeri yang jadi tuan rumah pasukan Amerika justru diserang oleh sekutu dekat Washington. Trump menegur Israel setengah hati, Rubio tetap merapat ke Tel Aviv, dan Gedung Putih berjanji “hal seperti ini tidak akan terjadi lagi”—janji yang terdengar hampa setelah Netanyahu terang-terangan membuka kemungkinan serangan lanjutan. Bagi analis Harvard Elham Fakhro, peristiwa ini “mengungkap ketidakcukupan jaminan keamanan AS dan merusak kredibilitasnya sebagai mitra.” Jika jaminan Amerika untuk Qatar saja rapuh, apa arti payung keamanan bagi negara Teluk lain?
Rakyat di jalanan Arab pun muak. Karim Bitar dari Sciences Po menilai masyarakat “lelah dengan komunike gaya lama.” Mereka mendengar kecaman setiap kali Gaza terbakar, namun jarang melihat tindakan. Kini, setelah serangan Israel ke Doha, kemarahan menggelembung. Tetapi para pemimpin kembali berbicara tentang “langkah praktis” yang tak pernah tiba. Erdogan memang menyerukan tekanan ekonomi, Iran menuntut pembentukan “ruang operasi bersama,” namun tanpa konsensus, semua hanya gema ruang konferensi.
Masalahnya bukan semata keberanian, melainkan kepentingan yang saling bertabrakan. Normalisasi yang dibangun sejak Abraham Accords menjerat negara-negara Teluk dalam jejaring bisnis dan pertahanan. Mereka dihantui bayangan pasar minyak, investasi asing, dan ketergantungan pada teknologi serta senjata Barat. Memutus tali itu berarti mengguncang fondasi ekonomi yang menopang rezim mereka sendiri. Jadi, meski kata-kata seperti “genosida,” “pembersihan etnis,” dan “agresi” menggema di Doha, banyak pemimpin memilih kalkulasi daripada konfrontasi.
Jika demikian, serangan Israel ke Doha bukan hanya serangan militer. Ia menjadi uji kejujuran bagi dunia Arab: apakah solidaritas Palestina dan wacana “keamanan kolektif” hanya jargon? Apakah serangan terhadap jantung diplomasi Teluk ini cukup untuk menggugah tindakan nyata—sanksi, embargo, pemutusan hubungan diplomatik—atau akan berakhir seperti tragedi lain, ditelan arsip pernyataan keras yang tak bertaji? Netanyahu tampaknya yakin jawabannya sudah jelas: dunia Arab akan mengutuk, lalu melupakan.
Dan bila itu yang terjadi, sejarah akan menulis dengan pahit bahwa bahkan ketika ibu kota sekutu AS dibombardir, responsnya hanyalah kata-kata. Serangan Israel ke Doha akan dikenang bukan hanya sebagai pelanggaran kedaulatan Qatar, tetapi sebagai momen ketika dunia Arab diuji keberaniannya—dan mungkin sekali lagi gagal. Saat Netanyahu berbicara tentang “realitas baru,” mungkin yang ia maksud adalah kenyataan bahwa batas kesabaran dunia Arab nyaris tak berbatas. Dunia menunggu: apakah pemimpin Arab akan terus menata kata, atau akhirnya menata langkah.
Sumber:
