Saat Komunikasi Pejabat Jadi Sumber Krisis Kepercayaan

Di tengah riuh kota dan layar ponsel yang tak pernah sepi, publik dikejutkan oleh ucapan yang seharusnya tak pernah keluar dari mulut seorang menteri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tuntutan mahasiswa 17+8 hanya “suara sebagian kecil rakyat.” Kalimat yang terdengar enteng itu memantul ke ruang-ruang media sosial, menimbulkan gelombang kegelisahan yang jauh lebih besar daripada panjang katanya. Ia sudah meminta maaf, tapi rasa getir itu tetap menempel, seperti noda kopi di kemeja putih: sulit hilang, meski dibasuh berulang kali.

Saya rasa kita semua tahu, ini bukan kali pertama. Beberapa waktu lalu, Menteri Agama Nasarudin juga harus merunduk karena ucapannya yang terkesan merendahkan guru. Dan siapa yang bisa lupa pernyataan beberapa anggota DPR menjelang demonstrasi akhir Agustus, yang malah memantik amarah warga? Terlalu mudah menyebut semua ini sekadar salah komunikasi. Terlalu sederhana untuk menganggapnya slip of the tongue. Ketika banyak mulut di puncak kekuasaan terjerat pola yang sama, jelas kita sedang berhadapan dengan masalah yang lebih dalam: sebuah krisis kepercayaan publik yang tak bisa ditutup dengan maaf setengah hati.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Prof. Nyarwi Ahmad dari UGM menangkap gejala itu dengan tajam. Ia mengingatkan bahwa setiap pejabat publik memikul beban kata, bukan hanya sebagai individu tetapi sebagai representasi lembaga negara. Namun, apa artinya peringatan akademik jika realitas di lapangan terus menunjukkan kelengahan? “Masyarakat sudah punya bayangan,” kata Nyarwi, “bahwa seorang pemimpin mestinya lebih mendengar, lebih menampung harapan dan aspirasi.” Sayangnya, bayangan itu kini kian memudar. Kita mendengar suara pejabat, tetapi jarang merasakan telinga yang benar-benar mendengar.

Gaya komunikasi pejabat kita sering kali terasa serampangan. Satu kalimat salah tempat, dan seketika jembatan kepercayaan runtuh. Mereka bicara seolah sedang nongkrong di warung kopi, padahal setiap kata mengguncang ruang publik yang sensitif. Dalam politik modern, komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan; ia adalah kebijakan itu sendiri. Ketika kata-kata mengabaikan aspirasi, kebijakan apa pun yang lahir dari mulut yang sama akan dicurigai. Krisis kepercayaan publik pun tumbuh, pelan tapi pasti, seperti retakan kecil di dinding yang akhirnya merobohkan rumah.

Ada yang berkilah: bukankah pejabat juga manusia, bisa khilaf? Tentu. Tetapi ketika khilaf menjadi pola, kita bicara soal sistem, bukan individu. Di negara lain, pejabat dilatih menghadapi media, diajarkan disiplin pesan, dipandu juru bicara. Di sini? Banyak yang masih mengandalkan intuisi dan spontanitas, seakan panggung politik hanyalah ruang rapat internal. Hasilnya bisa ditebak: ucapan yang semestinya menenangkan justru menyalakan api. Apakah kita akan terus menerima alasan yang sama, seolah publik ini anak kecil yang bisa dibujuk dengan permen maaf?

Saya tak menolak permintaan maaf. Itu perlu. Tapi maaf yang diucapkan setelah kontroversi bukanlah obat mujarab. Publik menunggu perubahan nyata: pelatihan komunikasi, protokol media yang ketat, dan—yang paling penting—kesadaran bahwa jabatan publik adalah panggung besar di mana setiap kata adalah kebijakan terselubung. Tanpa itu, permintaan maaf hanya menjadi ritus rutin, seperti menyalakan lilin di malam listrik padam: sekadar mengusir gelap sementara, bukan memperbaiki kabel yang putus.

Krisis kepercayaan publik tidak lahir dari ruang hampa. Ia dipupuk oleh pengabaian demi pengabaian. Setiap ucapan meremehkan mahasiswa, setiap komentar yang menertawakan guru, setiap candaan yang menyinggung warga adalah batu bata yang ditumpuk untuk membangun tembok ketidakpercayaan. Dan tembok itu makin tinggi. Kita, rakyat, mulai menatap para pemimpin dari bawah, bukan dengan kagum, melainkan dengan curiga. Seperti menatap gedung tua yang setiap hari mengelupas catnya, kita bertanya-tanya kapan dindingnya akan runtuh.

Ironi paling pahit: krisis kepercayaan publik ini justru lahir di era keterbukaan informasi. Pejabat ingin terdengar dekat dengan rakyat, tetapi lupa bahwa kedekatan butuh empati, bukan sekadar bahasa santai. Mereka berbicara tanpa filter, berharap dianggap jujur, tetapi yang muncul justru kesan pongah. Kedekatan palsu lebih menyakitkan daripada jarak yang jujur. Kita semua pernah merasa: teman yang berpura-pura akrab lebih membuat lelah daripada tetangga yang sekadar mengangguk tanpa basa-basi.

Bayangkan seorang pemimpin daerah yang tengah meresmikan proyek penting. Kamera televisi merekam, warganya menonton, para investor menunggu sinyal stabilitas. Lalu ia mengucapkan kalimat yang menyinggung kelompok tertentu. Satu kalimat, dan pasar bereaksi, opini publik bergolak, media sosial terbakar. Ekonomi bisa terguncang hanya karena ucapan yang tak tertata. Di sinilah absurditasnya: seorang menteri ekonomi, yang seharusnya paling peka terhadap sinyal pasar, justru melempar kata-kata yang memicu ketidakpastian. Bukankah itu ironi yang layak kita tertawakan getir?

Saya rasa sudah waktunya kita berhenti memberi dispensasi. Kita tak sedang menuntut kesempurnaan, hanya tanggung jawab. Jika seorang tukang masak bisa dipecat karena berulang kali menaruh garam terlalu banyak, mengapa pejabat publik boleh terus menabur kata-kata asin tanpa konsekuensi? Apakah jabatan tinggi memberi hak istimewa untuk terus belajar sambil melukai? Pertanyaan itu, saya yakin, bergaung di benak banyak orang yang jenuh melihat pola yang sama berulang.

Krisis kepercayaan publik adalah hantu yang bergerak senyap. Ia tak terlihat kasat mata, tetapi terasa di udara. Kita mendengar bisikannya dalam obrolan tetangga, membaca sinyalnya di kolom komentar, dan merasakannya di bilik suara saat pemilu. Sekali kepercayaan itu runtuh, sulit dibangun kembali. Kata-kata menteri yang “cuma” dianggap sepele bisa menjadi amunisi bagi lawan politik, bisa menggerus legitimasi presiden, bisa menyalakan api demonstrasi yang lebih besar.

Di akhir hari, ini bukan sekadar tentang Purbaya atau Nasarudin. Ini tentang pola komunikasi pejabat yang serampangan, tentang institusi yang abai, tentang negara yang seakan lupa bahwa kepercayaan adalah modal politik paling berharga. Kita semua tahu, modal itu jauh lebih mahal daripada anggaran belanja apa pun. Tanpa kepercayaan, semua kebijakan hanyalah kertas kosong, semua janji hanyalah gema di ruang hampa. Jika komunikasi pejabat tetap dibiarkan seperti sekarang, kita sedang berjalan menuju jurang di mana kata-kata tak lagi berarti, dan rakyat memilih diam bukan karena setuju, tetapi karena tak percaya.

Maka saya menulis ini bukan sekadar untuk mengeluh, tetapi untuk mengingatkan: krisis kepercayaan publik bukan badai mendadak. Ia hasil dari pilihan kata yang sembrono, dari kesombongan halus yang menolak belajar. Jika pejabat publik tak mau berubah, jangan kaget bila rakyat pun enggan lagi mendengar.