Saat Dosa Dijadikan Medali: Ironi Usulan Soeharto Pahlawan Nasional

Malam itu, di sebuah ruang rapat yang berpendingin dan beraroma protokol, nama Soeharto kembali disebut—bukan sebagai diktator, bukan pula sebagai penguasa 32 tahun yang membungkam lawan, tapi sebagai calon pahlawan nasional. Seolah sejarah tak lagi berdarah, seolah luka 1965 hanyalah rumor masa lalu yang bisa disapu bersih dengan selembar piagam kehormatan. Ironis, tapi begitulah cara bangsa ini kadang memuja pelupaan: dengan upacara, dengan penghormatan, dengan bunga di pusara yang belum kering dari air mata.

Usulan menjadikan Soeharto pahlawan nasional bukan pertama kali. Ini sudah kali ketiga—sebuah kegigihan yang mencurigakan, atau mungkin juga obsesi untuk memutihkan dosa politik. Di tengah masyarakat yang makin mudah terbius nostalgia “jaman Pak Harto enak,” langkah ini terasa seperti puncak dari kampanye panjang rehabilitasi sejarah. Ketika nostalgia bertemu kepentingan politik, maka yang lahir bukan sekadar ingatan, tapi alat legitimasi baru. Saya rasa, kita sedang menyaksikan bagaimana sebuah bangsa mencoba menghapus ingatannya sendiri dengan cara paling sopan yang bisa dibayangkan: lewat penghargaan negara.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kita semua tahu, tak ada pahlawan tanpa luka. Tapi antara luka dan kejahatan ada garis yang tegas, dan Soeharto berdiri di sisi yang salah. Selama pemerintahannya, ribuan orang hilang, disiksa, dibungkam. Surat kabar dibredel, aktivis dihilangkan, mahasiswa dibungkam dengan senjata. Bahkan ketika ekonomi tumbuh, kekayaan mengalir ke segelintir keluarga dan kroni. Tapi kini, dosa-dosa itu seolah dianggap sekadar “biaya pembangunan.” Kalimat yang dingin, tapi efektif: pembangunan selalu memaafkan darah.

Yang membuat absurd adalah dukungan yang datang dari organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah. Keduanya, yang selama ini dikenal moderat dan memiliki sensitivitas moral tinggi, tampak ikut dalam arus besar amnesia nasional. Alasan mereka sederhana: Soeharto dianggap berjasa membangun bangsa. Tapi apakah pembangunan bisa dijadikan alasan untuk menutup mata atas pelanggaran kemanusiaan? Apakah jalan tol, sawah hijau, dan harga beras stabil cukup untuk menebus hilangnya kebebasan berpikir dan hak untuk bicara? Kalau begitu logikanya, maka setiap penguasa keras yang “berhasil” menjaga stabilitas berhak disebut pahlawan. Dan itu menakutkan.

Ada yang bilang, ini bagian dari upaya “rekonsiliasi sejarah.” Tapi rekonsiliasi tanpa pengakuan hanyalah penghapusan dengan sopan santun. Negara yang berani memuliakan pelaku kekerasan tanpa mengakui kesalahannya bukanlah negara yang damai—melainkan negara yang sedang kehilangan arah moral. Ketika negara mengangkat Soeharto sebagai pahlawan, pesan yang dikirim ke generasi muda sangat jelas: pelanggaran bisa dilupakan asal berakhir dengan “hasil.” Dan begitulah, sejarah perlahan bergeser dari kebenaran menjadi propaganda.

Usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional juga punya aroma politik masa kini. Dalam situasi ketika negara tampak rindu pada stabilitas, figur Soeharto menjadi simbol yang menggoda. Ia mudah dijual: tegas, disiplin, membangun. Ia punya daya tarik bagi generasi yang lelah dengan kekacauan demokrasi. Namun yang jarang disadari, di balik romantisisme itu tersembunyi bahaya laten—keinginan untuk kembali pada model kepemimpinan tunggal yang menekan kebebasan. Mungkin inilah yang paling menakutkan dari usulan itu: bukan hanya soal masa lalu yang dimuliakan, tapi masa depan yang diam-diam sedang dirancang.

Bayangkan jika Soeharto benar-benar diangkat menjadi pahlawan nasional. Apa yang akan terjadi pada korban Orde Baru? Pada keluarga yang kehilangan anaknya di tahun 1965? Pada aktivis yang disiksa, jurnalis yang dibungkam, atau mahasiswa yang dipenjara hanya karena berbeda pendapat? Gelar kehormatan itu akan menjadi tamparan simbolik bagi mereka—sebuah penegasan bahwa negara lebih menghargai kekuasaan daripada kebenaran. Bahkan sejarah resmi akan ikut berubah: buku-buku pelajaran akan menulisnya sebagai “pemimpin pembangunan,” bukan penguasa represif. Dan pelajaran moral bangsa pun ikut bergeser: bahwa kejahatan bisa berubah jadi kebajikan jika dikenang cukup lama.

Saya rasa, inilah bentuk paling halus dari politik ingatan—di mana masa lalu tak dilawan, tapi dipeluk hingga jinak. Seperti menaruh bunga di atas luka, bukan untuk menyembuhkannya, tapi untuk menutupi bau busuknya. Negara tampaknya ingin menulis ulang sejarah dengan tinta kehormatan, bukan dengan tinta penyesalan. Padahal yang dibutuhkan bangsa ini bukan pahlawan baru, melainkan keberanian untuk menatap masa lalunya sendiri tanpa menutup mata. Mengakui kesalahan bukan kelemahan, tapi satu-satunya jalan untuk benar-benar sembuh.

Kita sering mengeluh bahwa bangsa ini mudah lupa. Tapi mungkin bukan lupa, melainkan memilih untuk tidak mengingat. Lupa memberi rasa damai, ingatan membawa beban. Dan di negara yang letih oleh beban sejarah, lupa selalu tampak lebih nyaman. Namun di balik kenyamanan itu, ada bahaya besar: sejarah yang dihapus akan menuntut ulang dalam bentuk lain. Hari ini kita memaafkan diktator; besok kita mungkin menyambut diktator baru, dengan wajah yang lebih ramah dan slogan yang lebih modern.

Sebagian orang mungkin berkata, “Soeharto juga manusia, dia punya jasa.” Tentu saja. Tapi pahlawan nasional bukan sekadar soal jasa. Ia soal nilai moral, soal teladan bagi generasi yang akan datang. Jika negara memberikan gelar pahlawan pada mereka yang pernah menindas rakyatnya sendiri, maka makna kepahlawanan itu hilang. Ia berubah jadi formalitas, jadi instrumen politik, bukan lagi cermin nurani bangsa. Di titik itulah, pahlawan bukan lagi orang yang membela rakyat, tapi orang yang berhasil membungkam mereka dengan elegan.

Ironisnya, banyak yang tak sadar bahwa mengangkat Soeharto sebagai pahlawan sama saja dengan mengangkat kembali bayang-bayang Orde Baru. Bukan hanya ideologinya, tapi juga cara berpikirnya: bahwa rakyat butuh dikendalikan, bahwa kritik itu ancaman, bahwa stabilitas lebih penting daripada kebebasan. Dan jika cara berpikir ini terus diulang, maka kita tak benar-benar meninggalkan masa lalu—kita hanya mengulangnya dalam versi yang lebih canggih.

Pada akhirnya, penghargaan semacam ini bukan hanya persoalan sejarah, tapi juga cermin dari kondisi moral hari ini. Mungkin bangsa ini sedang bingung mencari panutan di tengah kekacauan politik dan krisis kepercayaan. Tapi mencari panutan dari masa yang kelam hanyalah tanda bahwa kita gagal menciptakan pahlawan baru. Kita gagal menghargai keberanian tanpa kekuasaan, kejujuran tanpa pangkat, dan kesetiaan tanpa balas budi.

Usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan sekadar lelucon sejarah. Ia ujian moral bagi bangsa ini: apakah kita masih tahu membedakan antara pembangunan dan penindasan, antara ketegasan dan kekejaman, antara pemimpin dan penguasa. Sebab jika garis itu kabur, maka kita tak lagi berjalan di jalur reformasi—kita sedang mundur pelan-pelan, sambil tersenyum, menuju masa lalu yang sama.

Dan mungkin suatu hari nanti, jika usulan ini benar-benar disetujui, patung Soeharto akan berdiri megah di tengah kota, sementara para korban Orde Baru tetap dibiarkan tanpa nama. Sejarah akan tampak indah di atas kertas, tapi busuk di dalam hati. Saat itu tiba, kita akan tahu: bangsa ini bukan kehilangan pahlawan, tapi kehilangan rasa malu.