Retakan Kekuasaan Israel di Bayang Gencatan Trump

Di tengah bau asap yang belum benar-benar hilang dari Gaza, para pemimpin Israel kini berdebat bukan soal berapa banyak korban, tapi soal harga politik dari perdamaian yang dipaksakan. Dunia melihat pemandangan yang ironis: negara yang selama setahun terakhir membombardir Gaza atas nama “keamanan nasional” kini justru terpecah karena tawaran gencatan senjata yang datang bukan dari nurani, tapi dari Gedung Putih. Sebuah “rencana 20 poin” dari Donald Trump—mantan presiden Amerika yang gemar menegosiasikan konflik layaknya kesepakatan bisnis—kini mengguncang fondasi politik Tel Aviv. Bukan karena isinya, tapi karena cermin yang ia bawa: memperlihatkan wajah Israel yang sesungguhnya—lelah, bingung, dan kehilangan arah.

Saya rasa, yang paling menarik bukan isi kesepakatan itu sendiri—pertukaran tawanan, penghentian sementara perang, penarikan sebagian pasukan. Semua itu sudah pernah terjadi. Yang mengguncang justru respons elite Israel: perpecahan terbuka di kabinet Netanyahu, seperti kapal yang kehilangan nakhoda, tapi semua penumpangnya merasa paling tahu arah pelayaran. Netanyahu dan sekutunya, seperti Menteri Kehakiman Yariv Levin, memuji Trump seolah sedang memuja dewa penolong. Sementara para ekstremis seperti Bezalel Smotrich dan Orit Strock menjerit, menuduh perjanjian itu sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap darah para prajurit.” Ironi itu mencolok: para politisi yang biasanya bersatu dalam membenarkan pembunuhan warga Gaza kini saling tuding atas kesepakatan yang justru mereka anggap terlalu manusiawi.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kita tahu, politik Israel memang dibangun di atas kontradiksi. Tapi yang terjadi kali ini lebih dari sekadar beda pendapat. Ini adalah krisis eksistensial. Negara yang selama puluhan tahun menggantungkan legitimasi pada mitos kekuatan kini mulai goyah oleh fakta bahwa kekuatan itu justru membawa kehancuran moral di dalam negeri. Netanyahu, yang masih bergulat dengan kasus korupsi dan penurunan kepercayaan publik, mencoba menjual kesepakatan ini sebagai “kemenangan diplomatik.” Padahal, publik dunia melihatnya sebagai penanda kegagalan total—sebuah pengakuan diam-diam bahwa Israel tak lagi mampu menaklukkan Gaza meski dengan mesin perang tercanggih sekalipun.

Rencana Trump seolah menjadi panggung baru untuk kebingungan lama. Di satu sisi, ia menjanjikan penghentian pertempuran dan pertukaran tawanan. Di sisi lain, ia menuntut agar Hamas dilucuti tanpa menjelaskan bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya. Logika absurd ini hanya bisa lahir dari kepala politisi Amerika yang menganggap perang di Timur Tengah sebagai permainan catur geopolitik. Trump mungkin percaya bahwa dengan menukar sandera dan menekan Netanyahu, ia bisa kembali tampil sebagai “pembawa damai” menjelang ambisi politiknya di dalam negeri. Tapi di Gaza, perdamaian yang lahir dari kepentingan politik hanya melahirkan jeda di antara dua tragedi.

Namun bagi Hamas, jeda itulah napas kemenangan. Mereka tidak menandatangani seluruh rencana Trump, hanya bagian yang menyangkut pertukaran tahanan dan gencatan senjata sementara. Sebuah langkah taktis yang cerdas—mereka menolak jebakan politik tanpa menolak kemanusiaan. Dalam dunia diplomasi, itu bukan tanda kelemahan, tapi kecerdikan: Hamas memahami bahwa kesepakatan yang dipaksakan dari luar hanyalah bentuk kolonialisme baru yang dibungkus dengan kata “perdamaian.” Saya rasa, di sinilah letak ketakutan sebenarnya bagi elite Israel—bukan pada roket Hamas, tetapi pada fakta bahwa musuh yang mereka rendahkan kini mulai menguasai bahasa politik global.

Baruch Yedid, analis Israel, dengan getir mengakui bahwa pembebasan 250 tahanan Palestina adalah momen bersejarah yang mengingatkan pada 2011, saat Yahya Sinwar dibebaskan dan kemudian menjadi pemimpin perlawanan. Sejarah berulang, katanya, dan kali ini mungkin dengan konsekuensi yang lebih dalam. Hamas, meski terkepung, justru berhasil menunaikan janji “mengosongkan penjara,” sesuatu yang bagi bangsa terjajah punya makna simbolik jauh lebih besar daripada sekadar angka. Sementara itu, Avi Issacharoff—lebih tenang, lebih “netral”—menulis bahwa kedua pihak sama-sama bisa mengklaim kemenangan. Tapi apa arti kemenangan jika yang satu kehilangan moralitas, dan yang lain kehilangan rumah?

Dalam konteks ini, Israel terlihat seperti orang yang mencoba berdiri di atas dua perahu. Satu perahu bernama “keamanan,” satu lagi bernama “politik.” Keduanya berlayar ke arah berlawanan. Netanyahu tahu ia tak bisa menolak tekanan internasional, terutama dari AS yang mulai muak dengan perang tak berujung. Tapi ia juga tahu, jika terlalu tunduk pada Trump, ia akan kehilangan dukungan dari blok sayap kanan yang menjadi tulang punggung koalisinya. Inilah paradoks Israel hari ini: negara yang menguasai teknologi, senjata, dan informasi, tapi lumpuh oleh perhitungan politik dalam negeri sendiri.

Saya sering berpikir, Israel kini seperti penguasa pasar yang rakus, tapi panik saat stok barangnya menipis. Dulu, kekuatan militernya adalah alat dominasi; kini, justru menjadi beban diplomatik. Dunia sudah berubah. Publik global tak lagi mudah dibutakan oleh narasi “hak membela diri” yang selama ini menjadi tameng genosida. Dari Jakarta hingga Johannesburg, dari Buenos Aires hingga Brussels, opini publik mulai berbalik: mereka melihat Gaza bukan sebagai sarang teror, melainkan simbol keteguhan melawan kolonialisme modern. Dan di titik ini, Israel mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada kemenangan militer—kepercayaan moral dunia.

Di sisi lain, peran Trump dalam drama ini juga bukan tanpa kepentingan. Ia memanfaatkan kekacauan ini sebagai modal politik untuk kembali mengukir citra “penyelesai konflik.” Tapi perdamaian versi Trump selalu bersyarat—selalu tentang siapa yang tunduk pada siapa. Ia bukan mediator, ia negosiator dalam pasar global kekuasaan. Maka tak heran bila “kesepakatan damai” ini lebih banyak menguntungkan Washington: memulihkan pengaruhnya di Timur Tengah setelah kegagalan kebijakan sebelumnya, dan sekaligus menekan Iran serta Turki yang kini semakin berani membangun blok baru di luar orbit Barat.

Yang tragis, semua ini berlangsung di atas penderitaan manusia. Di atas puing Gaza, di antara foto anak-anak yang tak sempat tumbuh dewasa. Sementara para elite di Tel Aviv dan Washington berdebat tentang “klausul keamanan,” keluarga para tahanan Palestina hanya menunggu kabar apakah nama anak mereka termasuk dalam daftar pembebasan. Politik global memang sering tampak seperti sandiwara mahal dengan panggung berdarah. Dan di antara aktor-aktornya, hanya sedikit yang benar-benar peduli pada penonton yang sekarat di kursi paling belakang.

Mungkin inilah saatnya kita menyadari bahwa krisis di Israel bukan lagi sekadar konflik bersenjata, tetapi krisis makna. Negara yang dibangun atas trauma kini menjadi sumber trauma baru. Pemimpin yang mengklaim membawa keselamatan justru menjerumuskan rakyatnya ke dalam perpecahan moral. Dan dunia, alih-alih menyaksikan lahirnya perdamaian, hanya melihat tirai ditutup untuk babak sementara—sementara aktor-aktornya bersiap menulis ulang naskah lama: perang, negosiasi, dan perang lagi.

Saya rasa, satu hal yang pasti: gencatan senjata Trump bukanlah penutup kisah, melainkan pembuka bab baru tentang runtuhnya ilusi kekuasaan Israel. Dalam cermin yang diangkat oleh perjanjian ini, dunia melihat bukan kekuatan, melainkan ketakutan. Ketakutan sebuah negara yang akhirnya harus mengakui bahwa ia tak lagi bisa hidup di bawah bayang mitosnya sendiri.