Rencana Trump Bukan Perdamaian, Melainkan Penjajahan Baru

Di sebuah dunia yang katanya semakin terhubung, kita kembali menyaksikan sebuah ironi tua yang terus dipoles ulang: proposal Donald Trump tentang Gaza. Disebut sebagai peta jalan menuju perdamaian, tapi sejak awal sudah terasa getir, sebab yang ditawarkan bukan perdamaian, melainkan sebuah formula penguasaan yang dibungkus dengan kertas kado pembangunan. Saya teringat pada pepatah Jawa, “sing ditutupi rapat-rapat, mesti ono sing mambu.” Yang disembunyikan dalam proposal ini jelas tercium: Gaza bukan dimaksudkan merdeka, melainkan dikendalikan dengan cara lebih halus.

Mari kita jujur sejenak. Apa yang bisa disebut sebagai “rencana perdamaian” jika ia berangkat dari pemaksaan? Trump menyodorkan 20 poin yang katanya membuka jalan stabilitas, tapi di balik itu yang terbaca adalah upaya sistematis untuk menundukkan Hamas, memisahkan Gaza dari denyut perlawanan, dan menjadikan jalur kecil berpenduduk padat itu sebagai laboratorium eksperimen geopolitik. Perdamaian macam apa yang menuntut satu pihak patuh total, sementara pihak lain—zionis—tetap leluasa memperluas hegemoni? Itu bukan kesepakatan, itu ultimatum.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kita semua tahu, sejak 2007 Gaza hidup dalam blokade. Lautnya dijaga, daratannya ditutup, udaranya diawasi. Anak-anak tumbuh dengan suara drone di atas kepala mereka, ibu-ibu memasak dengan listrik yang padam bergantian, dan para nelayan hanya bisa melaut sejauh batas yang ditentukan militer asing. Lalu Trump hadir dengan tawaran investasi, infrastruktur, lapangan kerja—seolah yang kurang dari Gaza hanyalah proyek beton dan kabel listrik. Padahal yang sesungguhnya hilang adalah hak: hak bergerak bebas, hak menentukan masa depan, hak merdeka dari pendudukan. Uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak pernah bisa membeli martabat.

Sekarang mari kita tengok Gaza hari ini. Bukan dalam imajinasi kertas kerja Trump, melainkan di jalan-jalan sempit Gaza City, di mana setengah juta orang terjebak hanya dalam delapan kilometer persegi. Itu artinya lebih dari 70 ribu jiwa menumpuk dalam setiap kilometer persegi—tanpa ruang untuk tenda, tanpa ruang untuk sekadar bernapas lega. UNRWA menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan yang mendekati titik kehancuran total. Anak-anak tidur di trotoar, keluarga kehilangan atap, dan kota yang dulu berdenyut kini berubah menjadi penjara raksasa.

Sementara Trump menjual mimpi infrastruktur, kenyataannya infrastruktur di Gaza sudah rata dengan tanah. Rumah sakit hancur, sekolah runtuh, pasokan air nyaris habis. Famine—kelaparan massal—menghantui, menyebar bersama penyakit dan malnutrisi. Sejak Maret, semua perbatasan ditutup rapat, bantuan pangan diperlambat bahkan dijarah, dan angka kematian melonjak. Lebih dari 66 ribu jiwa sudah terbunuh oleh agresi Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Apa gunanya bicara pembangunan bila yang ada hanya reruntuhan dan kuburan massal?

Di sinilah absurditas rencana Trump benar-benar terbongkar. Gaza yang nyata adalah luka terbuka yang menjerit minta pertolongan, sementara rencana Trump adalah brosur iklan investasi. Seolah mengobati kanker stadium akhir dengan plester luka gores. Orang lapar tidak butuh janji investasi asing, mereka butuh roti hari ini, obat hari ini, atap hari ini. Maka wajar kalau rakyat Palestina melihat rencana ini bukan sebagai solusi, melainkan penghinaan atas penderitaan mereka.

Inilah absurditasnya. Proposal Trump berbicara soal pembangunan ekonomi Gaza, tapi di saat yang sama mengunci semua aspek politik. Ia menuntut Hamas menerima perjanjian dengan konsekuensi jika menolak: isolasi, tekanan, bahkan ancaman militer. Jadi “damai” dalam kamus Trump berarti “patuh atau dihancurkan.” Bagaimana mungkin dunia menelan bulat-bulat retorika itu tanpa merasa ada sesuatu yang salah? Saya rasa, ini bukan sekadar kelemahan logika, melainkan upaya sistematis untuk membolak-balik narasi: penjajahan disulap menjadi solusi.

Lebih jauh, rencana ini mencoba melibatkan negara-negara Arab sekitar. Katanya untuk “menjaga stabilitas,” tapi jelas maknanya adalah menjadikan Gaza bagian dari orbit aliansi regional pro-AS. Palestina dikepung bukan hanya oleh tembok beton, tetapi juga oleh tembok diplomasi. Bayangkan seseorang yang disuruh memilih: tinggal dalam rumah tanpa pintu tapi dengan janji ada renovasi dapur, atau tetap bebas meski atapnya bocor. Trump ingin Gaza memilih rumah tanpa pintu, dengan alasan itu lebih modern. Ironi yang terlalu jelas untuk diabaikan.

Yang lebih mengganggu adalah hilangnya narasi kemerdekaan. Proposal 2020 Trump masih memakai jargon “dua negara,” meski penuh jebakan. Tetapi proposal terbaru bahkan tidak repot-repot menyebut kedaulatan Palestina. Gaza hanya diposisikan sebagai “kantong masalah” yang bisa disulap menjadi kawasan ekonomi bila rakyatnya mau duduk diam. Bagi saya ini persis seperti seorang majikan yang menawarkan gaji besar kepada buruh, asal buruh itu berhenti menuntut status pekerja tetap. Uang dijadikan umpan untuk membungkam hak.

Kritik tajam muncul dari Jihad Islam Palestina (PIJ) yang langsung menolak. Dan penolakan itu bukan sikap emosional, melainkan rasional. Mereka membaca betul bahwa rencana Trump bukan jalan keluar, melainkan jalan buntu. Kalau diterima, itu berarti melegitimasi status quo: zionis tetap berkuasa, Palestina makin terpinggirkan, dan Gaza kehilangan roh perlawanan. Kalau ditolak, Gaza akan dihantam dengan ancaman baru. Namun, setidaknya dengan menolak, mereka tidak ikut menandatangani kontrak perbudakan yang dikemas rapi dengan pita emas.

Saya kira, kita di Indonesia bisa merasakan logika ini dengan sederhana. Bayangkan jika penjajah datang ke kampung kita, lalu berkata: “Kami akan bangun jalan, sekolah, dan rumah sakit, tapi syaratnya kalian berhenti bicara tentang kemerdekaan.” Siapa yang waras akan mengangguk? Kita tentu menolak mentah-mentah, meski ancamannya berat. Karena bagi bangsa yang pernah dijajah, kita tahu persis bahwa martabat dan kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan dengan infrastruktur. Damai tanpa keadilan hanyalah jeda sebelum penindasan berikutnya.

Trump menyebut ini sebagai “kesempatan terakhir.” Retorika yang terdengar mulia, padahal maknanya lebih mirip ancaman mafia: “terima sekarang, atau habis sudah peluangmu.” Itulah mengapa kritik internasional, dari Hamas hingga PBB, menyebut proposal ini sebagai apartheid gaya baru. Palestina hanya disediakan enclave kecil, tanpa kontrol atas perbatasan, tanpa militer, tanpa kebebasan politik. Mereka dibiarkan hidup, tapi tidak berdaulat. Mirip burung dalam sangkar emas: diberi makan, diberi minum, tapi tetap terkunci.

Di titik inilah kita mesti jujur pada diri sendiri. Dunia kerap bicara tentang “perdamaian di Timur Tengah,” tetapi yang dimaksud sering kali hanyalah perdamaian versi Washington: aman bagi zionis, tenang bagi pasar minyak, dan stabil untuk investor. Gaza, dengan segala luka dan perlawanan, adalah gangguan bagi skenario itu. Maka proposal Trump hanyalah cara baru untuk merapikan gangguan tersebut, agar terlihat rapi di meja diplomasi. Tapi rapi bagi siapa? Bukan bagi rakyat Palestina, jelas.

Saya rasa, menolak proposal ini bukan sekadar soal Palestina, melainkan soal waras tidaknya nurani global. Jika dunia menerima rencana semacam ini, itu berarti kita semua mengakui bahwa penjajahan bisa diberi nama baru: perdamaian. Bahwa keadilan bisa diganti dengan investasi. Dan bahwa suara rakyat bisa dipadamkan dengan janji pembangunan. Kita yang pernah merasakan getirnya kolonialisme seharusnya paling lantang berkata: tidak. Karena kita tahu, kemerdekaan tidak pernah datang sebagai hadiah dari penjajah, melainkan diperjuangkan dengan darah, air mata, dan tekad.

Maka kesimpulannya jelas. Rencana Trump harus ditolak mentah-mentah. Ia bukan perdamaian, ia bukan solusi, ia hanyalah strategi penguasaan Gaza dengan metode yang lebih licin. Dunia boleh terbuai dengan bahasa manisnya, tapi Palestina tidak bisa—dan tidak boleh—tenggelam dalam ilusi itu. Kita, sebagai manusia yang masih menghargai martabat, mestinya ikut berdiri di sisi penolakan. Karena pada akhirnya, sejarah akan menilai siapa yang melawan penjajahan, dan siapa yang berkompromi atas nama “damai.”

Sumber:

• https://www.aljazeera.com/news/2025/9/29/heres-the-full-text-of-trumps-20-point-plan-to-end-israels-war-on-gaza
• https://www.aljazeera.com/news/2025/9/29/trumps-gaza-peace-plan-welcomed-by-arab-and-islamic-countries-the-west
• https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51288218
• https://english.almayadeen.net/news/politics/half-a-million-palestinians-trapped-in-just-8-km2-in-gaza-ci