Prancis Dukung Ukraina Tapi Tanpa Pasukan

Ada pemandangan yang terasa ironis ketika membaca hasil survei terbaru tentang opini publik Prancis soal Ukraina. Di satu sisi, mayoritas warga negeri itu mendukung agar Kyiv mendapat jaminan keamanan, jalan masuk ke NATO, dan bahkan keanggotaan Uni Eropa. Tetapi di sisi lain, ketika bicara soal mengirim tentara ke medan perang, jawabannya tegas: tidak. Dukungan yang setengah hati ini mengingatkan pada janji manis tanpa kesanggupan menanggung risiko. Ukraina dipeluk dengan retorika, tapi dibiarkan sendirian menghadapi peluru.

Ironi itu semakin nyata jika kita cermati detail survei Ifop yang dikutip Sud Ouest. Lebih dari separuh responden menolak ide pengerahan pasukan Barat. Hanya 47 persen yang bisa membayangkan skema ala kehadiran militer AS di Korea Selatan. Tetapi pada saat yang sama, 75 persen menekankan pentingnya jaminan keamanan, dan 61 persen mendukung jalur integrasi bertahap ke NATO. Artinya, Prancis tolak kirim pasukan Ukraina, tetapi ingin tetap terlihat sebagai pelindung Eropa Timur. Ini kontradiksi yang sulit diabaikan.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Saya rasa, publik Prancis tidak sepenuhnya munafik. Mereka realistis. Prancis punya sejarah panjang intervensi militer di luar negeri, dari Aljazair hingga Mali, dan banyak warganya mulai lelah. Mengirim tentara ke Ukraina, apalagi melawan Rusia, jelas bukan perkara sepele. Risiko eskalasi terlalu tinggi. Jadi penolakan itu lahir dari ketakutan yang masuk akal. Tetapi, bukankah solidaritas sejati diuji justru ketika pengorbanan diminta? Kalau semua dukungan berhenti di level kata-kata, apa artinya bagi Ukraina?

Bandingkan dengan analogi sederhana: bayangkan tetangga kita rumahnya terbakar. Orang sekampung datang, membawa spanduk, berdoa bersama, bahkan menyarankan korban ikut arisan RT supaya lebih kuat secara sosial. Semua tampak heroik. Tapi saat diminta bantuan air dan tenaga, jawabannya, “Maaf, jangan libatkan kami langsung, nanti repot.” Begitulah wajah solidaritas Prancis. Ramai di permukaan, rapuh saat diuji tindakan nyata.

Selain itu, ada soal uang. Survei Elabe/BFMTV pada Maret 2025 mencatat, 64 persen warga Prancis mendukung peningkatan atau setidaknya mempertahankan bantuan militer. Tetapi ketika ditanya apakah rela membayar pajak lebih tinggi, tiga perempat menolak. Lagi-lagi paradoks. Ingin Ukraina menang, tapi tak mau keluar biaya tambahan. Seperti fans sepak bola yang mendukung timnya mati-matian, tapi menolak membeli tiket—cukup nonton gratis di televisi.

Presiden Emmanuel Macron tampaknya berada dalam posisi serba salah. Ia ingin tampil sebagai pemimpin Eropa yang berani, bahkan bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ia menginisiasi coalition of the willing. Tetapi bagaimana mungkin ia mengirim pasukan jika rakyatnya menolak? Akhirnya yang tersisa hanya rapat besar, janji-janji kabur, dan pernyataan keras yang lebih banyak bergema di podium ketimbang di medan perang. Prancis tolak kirim pasukan Ukraina, sementara Macron tetap sibuk bermain retorika.

Faktor Rusia menambah kerumitan. Sergey Lavrov sudah memberi peringatan, kehadiran pasukan NATO di Ukraina—entah sebagai “penjaga perdamaian” atau nama lain—akan dianggap ancaman langsung. Publik Prancis tentu memahami konsekuensi itu. Dan ketakutan ini memperkuat alasan untuk menolak pengerahan pasukan. Tapi di balik sikap hati-hati ini, pesan yang sampai ke Kyiv jelas: dukungan ada, tapi jangan berharap terlalu jauh.

Kita bisa menilai sikap ini dari dua sisi. Dari sisi kemanusiaan, wajar jika rakyat Prancis menolak menyerahkan anak-anak muda mereka ke garis depan. Tetapi dari sisi moral politik, dukungan yang bersyarat ini justru menegaskan pola lama: Ukraina hanya diberi cukup bantuan untuk bertahan, tidak untuk menang. Konflik pun dibiarkan berlarut-larut, seolah lebih nyaman menjaga status quo ketimbang menanggung risiko besar.

Kita di Indonesia sebenarnya tak asing dengan pola ini. Lihat saja solidaritas untuk Palestina. Doa bersama, spanduk di jalan, orasi berapi-api. Semua ada. Tapi begitu bicara soal aksi nyata yang menuntut pengorbanan serius, semangat itu sering meredup. Semua orang ingin terlihat peduli, tapi tak banyak yang berani benar-benar menanggung risiko. Situasi Prancis dengan Ukraina hanyalah versi lain dari cerita yang sama. Solidaritas menjadi lebih banyak pertunjukan moral ketimbang komitmen nyata.

Saya kira, di sinilah absurditas itu benar-benar kentara. Macron berbicara soal “keamanan Eropa” dengan nada penuh wibawa, seakan Prancis siap menjadi garda depan. Tetapi survei menunjukkan mayoritas rakyatnya justru menarik garis batas tegas: tidak ada pasukan tempur. Kata-kata indah tentang kebebasan dan solidaritas akhirnya terdengar kosong, karena publik sendiri tak mau membayar harga, baik dengan darah maupun dompet mereka.

Dari sini kita bisa menyimpulkan dua hal. Pertama, opini publik adalah rem keras bagi ambisi politik luar negeri. Macron bisa bicara sebesar apa pun, tapi tanpa dukungan rakyatnya, itu hanya mimpi. Kedua, dukungan pada Ukraina dari Eropa Barat memang nyata, tapi tetap bersyarat. Ada batas yang tidak akan dilewati: batas darah dan uang. Semua orang ingin Ukraina menang, asalkan bukan mereka yang menanggung harga.

Pada akhirnya, judul ini merangkum kenyataan: Prancis dukung Ukraina tapi tanpa pasukan. Sebuah kalimat sederhana, tapi sarat ironi. Solidaritas yang digembar-gemborkan ternyata berhenti pada garis tipis, di mana kepentingan sendiri lebih penting dari nasib pihak yang didukung. Kita semua tahu, solidaritas macam ini hanya membuat perang terus berlangsung tanpa akhir yang jelas. Dan mungkin, itulah yang paling diinginkan oleh para penguasa: perang yang tak pernah selesai, tapi selalu bisa dijadikan panggung.