Perdamaian di Ujung Laras: Rencana Trump Menguasai Gaza

Langit Gaza belum benar-benar reda dari asap. Di atas reruntuhan rumah dan sekolah yang porak-poranda, suara anak-anak yang menangis masih bersaing dengan dengung drone yang tak henti-henti mengintai. Dunia menyebut ini masa transisi, seolah penderitaan bisa dijeda seperti siaran televisi. Lalu datanglah Amerika dengan wajah serius, membawa dokumen yang mereka sebut “rencana keamanan internasional.” Nama resminya: International Security Force—disingkat ISF—yang katanya akan membawa stabilitas. Tapi kita semua tahu, dalam kamus politik Washington, “stabilitas” sering berarti penguasaan yang rapi.

Menurut laporan Axios, Amerika Serikat telah mengirimkan rancangan resolusi ke beberapa anggota Dewan Keamanan PBB untuk membentuk pasukan internasional di Gaza. Pasukan ini akan bertugas selama minimal dua tahun, bahkan bisa diperpanjang hingga setelah 2027. Ia disebut bukan pasukan penjaga perdamaian, melainkan enforcement force—pasukan penegak. Kedengarannya seperti detail administratif, tapi sebenarnya di situlah letak racunnya. Karena “penegak” berarti boleh menembak. Boleh menundukkan. Boleh mengatur Gaza seperti halaman belakang Washington.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Dan yang lebih absurd: Board of Peace—dewan yang akan memimpin proyek besar ini—dipimpin langsung oleh Presiden Donald Trump. Ya, orang yang dulu memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem, mendukung aneksasi Tepi Barat, dan mencabut bantuan bagi pengungsi Palestina. Kini ia datang kembali, bukan dengan bom, tapi dengan pena. Tapi pena yang ujungnya masih berdarah.

Saya rasa, inilah bentuk kolonialisme yang paling halus dan paling berbahaya di abad ini. Kolonialisme yang datang dengan bahasa lembut: “keamanan,” “pembangunan,” “demiliterisasi.” Kita pernah mendengar jargon seperti ini di Irak, di Afghanistan, dan bahkan di Libya. Semua katanya untuk menstabilkan, untuk melatih kepolisian lokal, untuk menciptakan pemerintahan teknokratik. Tapi apa hasilnya? Negara-negara yang hancur, korupsi yang menggurita, dan masyarakat yang kehilangan hak menentukan nasib sendiri. Kini pola itu hendak disalin lagi di Gaza, dengan Trump sebagai arsitek “perdamaian.”

Rencana itu menyebutkan bahwa ISF akan mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, membuka jalur kemanusiaan, serta melatih kepolisian Palestina baru. Di atas kertas, semuanya terdengar rapi dan masuk akal. Tapi jika dibaca di antara baris-barisnya, jelas bahwa tujuan utamanya adalah satu: demiliterisasi Gaza—alias melucuti seluruh kekuatan bersenjata, termasuk Hamas. Padahal tanpa senjata, Gaza hanya akan menjadi wilayah terbuka bagi siapa pun yang ingin kembali menindas. Ini bukan perdamaian, ini pelucutan hak untuk bertahan hidup.

Lucunya, dalam rancangan itu disebut pula bahwa AS dan “negara-negara peserta” akan memerintah Gaza hingga 2027. Pemerintah sementara katanya. Tapi sejarah tahu: tidak ada yang lebih permanen daripada kekuasaan yang mengaku sementara. Inggris pernah bilang hal yang sama ketika datang ke Timur Tengah seabad lalu. “Kami hanya menjaga ketertiban,” katanya. Lalu 30 tahun kemudian, Palestina dipecah, dijajah, dan dijadikan bahan eksperimen geopolitik.

Trump dan timnya bahkan menyiapkan “komite teknokratik apolitis” untuk mengelola Gaza. Sebuah istilah yang indah—apolitis, netral, profesional. Tapi saya curiga, apolitis di sini berarti tidak boleh menentang Amerika. Seolah politik itu kotor, dan hanya teknokrat dari luar yang bisa membersihkan Gaza. Ini penghinaan terhadap rakyat yang sudah berpuluh tahun bertahan dalam penderitaan. Mereka yang kehilangan anak, rumah, dan kebebasan—kini dianggap tidak cukup “kompeten” untuk memerintah diri sendiri.

Dalam laporan itu juga disebutkan beberapa negara Muslim seperti Indonesia, Mesir, Azerbaijan, dan Turkiye disebut-sebut bersedia berpartisipasi dalam pasukan tersebut. Indonesia, negara dengan sejarah panjang dalam gerakan anti-kolonial, mungkin akan dilemparkan ke situasi dilematis: apakah ikut dalam proyek yang diklaim untuk kemanusiaan, atau menolak karena tahu bahwa “kemanusiaan” itu hanyalah wajah baru intervensi? Ini seperti diminta ikut memadamkan api dengan bensin.

Trump tahu cara memainkan citra. Dengan melibatkan negara-negara Muslim, ia akan menciptakan ilusi bahwa dunia Islam turut menyetujui proyek ini. Tapi siapa yang menentukan mandatnya? Siapa yang memegang kontrol penuh atas operasi, pendanaan, dan tujuan akhir? Jawabannya: Washington. Pasukan multinasional hanyalah topeng bagi kekuasaan tunggal. Gaza akan dijaga oleh tentara yang mengaku netral tapi bekerja di bawah komando kepentingan Amerika dan Israel.

Dan Israel? Mereka tentu bahagia. Mereka bahkan diberi ruang untuk menolak siapa saja yang tak disukai. Israel menolak keikutsertaan Turkiye dan Qatar, dengan alasan keduanya bisa “memperkuat Hamas.” Betapa ironis. Penjajah kini ikut menentukan siapa yang boleh ikut menjaga wilayah yang mereka jajah. Bayangkan seorang perampok yang juga diberi hak untuk memilih polisi yang akan “mengamankan” rumah korbannya.

Yang paling menggelikan, laporan itu menyebutkan bahwa Trump menyebut dirinya akan “memimpin dewan perdamaian.” Sebuah pernyataan yang lebih mirip parodi politik daripada rencana diplomatik. Perdamaian versi Trump bukan tentang menghentikan kekerasan, tapi tentang memastikan siapa yang berhak melanjutkannya. Seperti pemain lama yang mengganti kostum, tapi tetap memainkan peran yang sama.

Kita semua tahu, Gaza bukan sekadar wilayah kecil di peta. Ia simbol dari perlawanan terhadap ketidakadilan global. Dan setiap kali Gaza hendak dibungkam dengan alasan keamanan, yang sebenarnya sedang dibungkam adalah gagasan tentang kebebasan. Rencana Trump untuk membentuk pasukan internasional bukan solusi, tapi penundaan. Ia tidak menjawab akar persoalan: penjajahan Israel, blokade ekonomi, dan pelanggaran hak asasi yang sistematis. Ia hanya menata ulang bentuk pengawasan agar tampak lebih beradab.

Saya membayangkan, dua tahun setelah pasukan itu masuk, Gaza mungkin terlihat lebih tenang. Tak ada serangan besar, tak ada roket. Tapi juga tak ada kebebasan berbicara, tak ada ruang politik, dan tak ada identitas perlawanan. Dunia akan berkata: “Lihat, Gaza sudah damai.” Padahal di dalamnya, rakyat hidup dalam perdamaian yang dipaksa. Seperti taman yang sunyi bukan karena damai, tapi karena semua burungnya sudah dikurung.

Rencana ini, jika diterima, akan menjadi preseden berbahaya. Ia membuka jalan bagi bentuk baru dari penjajahan global: kolonialisme multilateral. Tak perlu bendera, cukup logo PBB dan jargon “humanitarian mission.” Tak perlu tank besar, cukup drone dan dokumen resolusi. Dunia internasional akan tampak seperti pahlawan, sementara Gaza menjadi laboratorium politik.

Kita, warga dunia—termasuk di Indonesia—harus melihat ini bukan sebagai konflik jauh di Timur Tengah, tetapi sebagai cermin. Sebab setiap kali kekuasaan besar berhasil menjadikan penderitaan sebagai komoditas diplomasi, kita semua kehilangan sebagian dari kemanusiaan kita. Gaza adalah luka bersama. Dan setiap upaya mengelolanya tanpa mendengar suara rakyatnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah manusia itu sendiri.

Mungkin dunia akan kembali diam. Tapi diam, seperti yang kita pelajari dari sejarah, selalu berpihak pada penindas. Maka, ketika Trump berbicara tentang “perdamaian di Gaza,” saya hanya mendengar gema lama dari politik imperium: perdamaian untuk penjajah, ketertiban untuk pasar, dan keheningan untuk korban.

Dan di bawah langit Gaza yang berdebu, mungkin seorang anak masih bertanya: mengapa setiap kali Amerika berbicara tentang perdamaian, yang datang selalu pasukan bersenjata?