Perang Gaza: Bom Waktu di Jantung Zionis

Di jalan-jalan Jerusalem, malam itu terlihat seperti adegan dari novel distopia: sebuah van militer dihentikan, dikepung oleh sesama warga negara, bukan musuh di luar. Batu beterbangan, teriakan pecah, gas air mata menyembur — dan seorang tahanan berhasil melarikan diri. Peristiwa ini bukan insiden tunggal yang bisa dilupakan; ia adalah tanda tanya besar di tengah upaya yang disebut “pertahanan nasional”. Saya rasa tidak ada yang lebih ironis daripada sebuah negara yang berperang di luar namun berkonfrontasi dengan dirinya sendiri di dalam.

Perang Gaza telah memaksa pertanyaan lama keluar ke permukaan: siapa yang memikul beban negara dan siapa yang mendapatkan pengecualian? Selama dekade, kaum ultra-Ortodoks menikmati pengecualian wajib militer atas nama studi agama. Di saat yang lain dipanggil berulang kali, ribuan surat panggilan baru kini menembus tembok yeshiva. Ini bukan lagi soal ritual; ini soal keadilan distributif dalam negara yang menegaskan dirinya demokrasi. Hal ini mencairkan batas antara religiusitas dan kewajiban sipil, memicu perdebatan panjang.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Netanyahu, yang selama ini piawai menyeimbangkan kepentingan politik, kini duduk di kursi goyang. Koalisi yang menopangnya bergantung pada partai-partai agama; publik yang marah menuntut pembagian beban. Menunda debat undang-undang hingga setelah hari raya adalah trik lambat; politik menunggu seperti menunda operasi darurat, berharap luka akan mengering sendiri. Padahal, luka itu membusuk setiap hari yang berlalu di medan konfrontasi. Menunda debat menggerogoti kepercayaan publik; waktu bukan obat untuk luka struktural semacam ini.

Perang Gaza bukan hanya soal taktik militer; ia adalah alat ukur legitimasi kenegaraan. Ketika negara menuduh musuh menelan nurani kemanusiaan, ia lupa menengok rumah sendiri. Mereka yang menanggung duka di garis depan melihat yang lain aman bermain peran religius tanpa konsekuensi yang sama. Perasaan ketidakadilan ini menyulut kemarahan yang akhirnya meledak di jalan, bukan hanya di meja parlemen. Krisis semacam ini menuntut keberanian kebijakan, bukan trik politis yang mengulur-ulur waktu.

Saya sering berpikir: perang yang seharusnya mempersatukan kini justru memecah. Ada kesan bahwa retorika “solidaritas nasional” hanyalah jargon untuk menutupi ketidakmampuan redistributif negara. Bila sebagian warga perang dan sebagian lain dikecualikan, solidaritas itu kosong. Kita, sebagai pengamat jauh di Indonesia, sepatutnya memperhatikan: perang yang tidak adil di dalam negeri lebih rentan menghasilkan kegagalan strategis. Ketimpangan ini menimbulkan rasa iri yang sulit diredakan hanya dengan retorika patriotik belaka.

Beban ekonomi menambah berat suasana. Dana publik yang dialokasikan untuk perang menyedot anggaran kesejahteraan; inflasi membebani rumah tangga; investasi ragu untuk masuk. Di Tel Aviv maupun kampung kecil di Lembah Yarden, keluarga menahan napas melihat tabungan menipis. Konflik menyerap sumber daya yang seharusnya memperkuat ketahanan sosial, bukan memecahnya. Dana perang yang tersedot membuat anggaran sosial menjadi korban yang sering luput dari perhatian.

Perlawanan ultra-Ortodoks, yang kini berubah bentuk dari perlawanan kultural menjadi aksi jalanan, mencerminkan ketakutan eksistensial. Mereka melihat wajib militer sebagai pintu masuk nilai-nilai sekuler yang akan mengikis identitas komunitas. Namun, menolak berpartisipasi dalam beban bersama di tengah konflik adalah keputusan politik, bukan hanya religius. Politik itu berbiaya—bukan hanya untuk negara, tetapi untuk kohesi sosial. Para pemimpin komunitas menggunakan narasi agama demi melindungi posisi sosial, bukan hanya keyakinan spiritual.

Ada pertanyaan moral yang tak mudah dijawab: apakah negara berhak memaksa semua warga berdiri di baris yang sama ketika perang menuntut? Saya percaya jawabannya bergantung pada konsistensi norma-norma negara itu sendiri. Jika negara menuntut pengorbanan, negara harus mewujudkan keadilan; jika tidak, tuntutan itu kehilangan legitimasi. Dalam kasus ini, legitimasi itu tergerus oleh ketimpangan internal. Keputusan untuk menolak tugas sipil adalah politik praktis yang akan berbalik pada struktur sosial itu sendiri.

Analogi sederhana mungkin membantu: bayangkan sebuah keluarga besar yang menghadapi bencana banjir. Sebagian anggota disuruh berjaga di pintu, sebagian lain dibiarkan tidur lelap. Ketika air naik, rasa marah akan meletus. Begitu pula dalam skala nasional—ketidakadilan dalam pembagian beban mempercepat kehancuran solidaritas. Perang yang tidak menuntut pengorbanan yang sama tidak akan bertahan sebagai proyek bersama. Rasa dikhianati itulah yang kemudian menyalakan kemarahan kolektif di jalan-jalan kota.

Kegagalan politik juga berpotensi memperparah krisis militer. Ketika elite politik fokus mempertahankan kursi dengan perhitungan koalisi, keputusan strategis bisa melorot menjadi kalkulasi jangka pendek. Para komandan membutuhkan sumber daya manusia yang stabil; sementara itu, perdebatan domestik memecah perhatian. Dalam situasi seperti ini, kemenangan di medan pertempuran menjadi ilusi jika negeri sendiri terkoyak. Kebijakan tanpa kompensasi sosial memperlebar jurang, membuat dialog antarkelompok kian sulit dilakukan.

Sindiran halus kepada retorika yang sering dimainkan elite: ketika mereka menyerukan “kemenangan”, mereka lupa menjelaskan untuk siapa kemenangan itu dan siapa yang akan menanggung biayanya. Adakah sebagian warga yang akan menang sementara yang lain terus berduka? Jika konflik ini berakhir tanpa perubahan struktural, maka “kemenangan” hanya akan menjadi kata lain dari melanjutkan ketidakadilan. Elite politik harus menyadari, kebijakan yang timpang adalah racun bagi persatuan nasional jangka panjang.

Kita juga tak boleh lupa dimensi kemanusiaan yang lebih luas. Puluhan ribu nyawa yang hilang bukan hanya statistik; itu luka yang menimbulkan reaksi global dan memengaruhi legitimasi eksternal negara penyerang. Isu ini memperbesar isolasi internasional, yang selanjutnya menekan ekonomi dan memperkuat ketidakpuasan domestik. Dengan kata lain, konflik berputar seperti lingkaran yang mengakar masalah satu sama lain. Respons internasional terhadap korban kemanusiaan menambah tekanan yang memperburuk kondisi domestik negara itu.

Dalam konteks lokal Indonesia, pembelajaran jelas: konflik yang memecah internal adalah awal dari krisis berkepanjangan. Ketika pemimpin kita berdebat soal pembagian beban dalam masyarakat, kita harus menilai pola yang sama: apakah kebijakan yang dipilih justru memperkuat fragmentasi sosial? Observasi terhadap situasi ini adalah peringatan yang relevan untuk setiap negara yang mengabaikan keadilan internal. Pelajaran dari situasi ini adalah bahwa keamanan sejati haruslah inklusif dan adil bagi seluruh warga.

Saya yakin ada alternatif yang masih mungkin diupayakan: dialog yang jujur, reformasi kebijakan wajib militer yang substansial, dan solusi transisional yang menghormati tradisi sembari membagi tanggung jawab. Namun, semua itu memerlukan keberanian politik yang nyata, bukan akrobat politik. Tanpa itu, penundaan hanya memperpendek waktu sebelum ledakan berikutnya. Dialog yang nyata harus diprioritaskan—bukan amanat moral kosong yang hanya memperpanjang konflik antarwarga.

Akhirnya, konflik yang sedang berlangsung telah menjadi lebih dari perang antarnegara; ia adalah laboratorium kegagalan politik domestik yang terbuka untuk umum. Ketika tentara menatap ke luar dan warga menatap satu sama lain dengan rasa dikhianati, siapa yang sebenarnya merasakan keamanan? Saya menutup dengan keyakinan ini: perang yang tidak menyatukan, melainkan memecah, bukanlah jalan menuju kemenangan. Tanpa reformasi struktural, ledakan sosial berikutnya hanya tinggal menunggu waktu untuk meletus.