Opini
Pengeras Suara Netanyahu, Simbol Arrogansi Tanpa Nurani
Saat malam di Gaza. Udara dipenuhi debu reruntuhan, langit masih bergetar oleh dengung pesawat tak berawak, dan anak-anak berusaha tidur di antara suara tembakan jauh di perbatasan. Tiba-tiba, dari truk-truk militer yang merapat, terdengar suara yang tak bisa diabaikan: pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, disiarkan keras melalui pengeras suara. Bukan doa, bukan kabar bantuan, melainkan orasi politik yang memuji kebijakan yang sudah menewaskan puluhan ribu warga. Saya rasa, tak ada ironi yang lebih pahit dari itu.
Langkah pemerintah Netanyahu memasang pengeras suara di depan rumah warga Gaza, seperti dilaporkan Yedioth Ahronoth dan ditegaskan Haaretz, bukan sekadar propaganda. Ini adalah pengumuman lantang bahwa kekuasaan bisa merangsek masuk ke ruang privat manusia, bahkan ke telinga yang sedang ketakutan. Dalam bahasa perang modern, ini disebut psychological warfare. Dalam bahasa kemanusiaan, ini penindasan mental. Dan kita semua tahu, perang yang menargetkan pikiran sama kejamnya dengan serangan yang menargetkan tubuh.
Mari tengok datanya. Sejak 7 Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 65.427 orang tewas dan 167.376 terluka. Setelah gencatan senjata runtuh pada 18 Maret 2025, tambahan 12.939 jiwa melayang, 55.335 lainnya terluka. Di titik distribusi bantuan pun, peluru tak henti: 2.538 orang tewas, lebih dari 18.581 luka-luka. Di tengah angka yang mencabik hati ini, pemerintah Israel memilih… pengeras suara. Sebuah pilihan yang seolah berbisik sinis: derita kalian belum cukup.
Ada yang bilang ini taktik baru. Padahal, sejarah sudah lama mengenalnya. Dari rezim otoriter yang menyalakan speaker di alun-alun kota untuk menyebar pidato pemimpin, sampai era perang dingin yang memutar lagu propaganda di perbatasan. Netanyahu hanya memberi versi abad 21, lengkap dengan teknologi militer dan retorika PBB. Ia tahu suara punya kekuatan: tak terlihat, tak terpegang, tapi menembus dinding dan menancap di kepala. Kekuatan yang menakutkan, apalagi bagi warga yang sudah tak punya tempat berlari.
Ironinya, beberapa perwira Israel sendiri menyebut ide ini “gila” dan mempertanyakan manfaat militernya. Seorang prajurit yang bertugas bahkan mengaku ini tugas paling berbahaya yang pernah ia jalani. Jika para eksekutor di lapangan pun meragukan, apa yang sebenarnya dicari Netanyahu? Kemenangan moral? Sulit. Efek jera? Mungkin. Tapi lebih dari itu, saya melihat ini sebagai pertunjukan ego: ingin dunia tahu bahwa suara seorang perdana menteri bisa menembus tembok Gaza, meski roket tak selalu tepat sasaran.
Dan inilah paradoks paling getir: ketika Netanyahu berdiri di mimbar Majelis Umum PBB, ratusan delegasi negara bangkit dan walkout—sebuah penolakan global yang nyaring tanpa teriakan. Dunia memilih menutup telinga. Sementara itu, di Gaza, telinga warga justru dipaksa terbuka, dipaksa mendengar orasi yang ditinggalkan para diplomat. Di ruang berpendingin PBB, kursi kosong menjadi simbol perlawanan. Di rumah-rumah Gaza, pengeras suara menjadi simbol penaklukan. Dua panggung yang terhubung oleh satu pidato, namun dengan nasib pendengar yang kontras: yang berkuasa bisa memilih diam, yang tertindas dipaksa mendengar.
Kita, di Indonesia, mungkin mengenal suara toa dari masjid yang memanggil subuh atau dari pedagang sayur keliling. Suara yang mengajak, bukan menindas. Ketika alat yang sama digunakan untuk mengintimidasi, rasa akrab itu berubah jadi teror. Analogi sederhana ini membuat langkah Netanyahu terasa lebih absurd. Seolah ia meminjam benda sehari-hari yang netral lalu mengubahnya menjadi senjata jiwa. Ada yang lebih getir daripada menyadari benda yang biasa memanggil ibadah kini memanggil ketakutan?
Netanyahu menggunakan pidato di Majelis Umum PBB untuk mengecam negara-negara yang mengakui Palestina. Ia menyebut mereka “memberi hadiah pada pembunuh”. Ironi lagi. Di saat yang sama, serangan udara Israel menambah panjang daftar korban sipil. Ini bukan sekadar ironi; ini kebalikan logika. Seseorang yang memimpin operasi militer yang menewaskan puluhan ribu orang, menyebut orang lain sebagai pemberi hadiah pada pembunuh. Kita yang menonton dari jauh pun bisa merasakan absurditas yang menusuk.
Sebagian mungkin berargumen: “Itu hanya pidato, tidak ada peluru.” Tapi saya yakin kita semua tahu, kekerasan bukan cuma soal senjata. Suara yang dipaksakan pada orang yang tak bisa memilih untuk mendengar atau tidak adalah bentuk kekerasan. Apalagi jika suara itu membawa pesan penolakan terhadap keberadaan mereka sebagai bangsa. Itu bukan hanya propaganda; itu penghapusan identitas melalui frekuensi suara.
Dalam tradisi kita, ada pepatah “lidah lebih tajam dari pedang”. Netanyahu tampaknya paham benar soal ini. Pengeras suara di Gaza bukan sekadar alat, melainkan simbol: bahwa lidah politik bisa menjadi peluru yang tak terlihat. Dan seperti pedang, kata-kata bisa melukai lebih dalam karena menembus ke batin.
Saya rasa inilah saatnya kita, masyarakat global, menilai kebijakan ini bukan hanya sebagai taktik perang, tetapi sebagai pelanggaran kemanusiaan. Kita boleh berbeda pendapat tentang solusi politik Timur Tengah, tapi memaksa orang mendengar pidato pemimpin yang memerintahkan serangan ke kota mereka adalah garis merah yang tak boleh dilewati. Ini bukan soal Israel versus Palestina saja; ini soal martabat manusia versus kesewenang-wenangan.
Di Indonesia, kita sering menolak kebisingan dengan cara sederhana: menutup telinga, memutar musik sendiri, atau melapor ke RT. Di Gaza, pilihan itu tak ada. Bagaimana menutup telinga dari pengeras suara militer? Bagaimana memutar lagu pengganti ketika listrik pun sulit didapat? Warga Gaza hanya bisa menunggu suara itu berhenti, seperti menunggu sirene serangan udara. Kedua suara itu sama-sama datang dari langit, sama-sama mengganggu tidur, sama-sama menandakan bahaya.
Ketika dunia sibuk dengan retorika diplomatik, Netanyahu mengirim pesan bahwa penderitaan bisa dipaksa masuk sampai ke ruang keluarga. Ini bukan sekadar kebijakan gila; ini pernyataan kekuasaan yang dingin. Dan mungkin, itu tujuan utamanya: menegaskan bahwa bahkan suara pun bukan milik warga Gaza, melainkan milik negara yang menyerang mereka.
Saya menulis ini dengan kemarahan yang bercampur getir. Marah karena penderitaan manusia dijadikan panggung orasi, getir karena kita hidup di zaman ketika teknologi komunikasi seharusnya membawa empati, tetapi malah dijadikan senjata. Dunia boleh saja sibuk mencari kata-kata halus, tapi saya memilih kata yang sederhana: kejam.
Jika suara adalah doa, Netanyahu menjadikannya senjata. Jika pengeras suara adalah alat komunikasi, Netanyahu menjadikannya alat pendudukan. Kita semua, yang masih percaya pada kemanusiaan, punya tanggung jawab untuk menolaknya. Tidak cukup hanya mengecam di media sosial. Tekanan diplomatik, dukungan kemanusiaan, dan solidaritas nyata harus menjadi jawaban.
Ketika pengeras suara itu akhirnya diam—entah karena kehabisan baterai atau karena dunia akhirnya bersuara lebih keras—yang tertinggal adalah ingatan: bahwa bahkan frekuensi udara bisa diubah jadi alat penindasan. Dan ingatan itu, saya yakin, akan lebih lama bertahan daripada pidato Netanyahu sendiri.
