Penangkapan Wali Kota Istanbul, Oposisi Turki Jadi Target Lagi

Udara Istanbul pagi itu mungkin sama saja seperti biasanya—hiruk pikuk jalanan, bau kopi yang menyeruak dari kedai kecil di gang sempit, dan suara klakson yang tak pernah berhenti. Tapi ada yang berbeda. Polisi merangsek ke rumah seorang wali kota, Hasan Mutlu, lalu menggiringnya ke tahanan dengan tuduhan yang terdengar berat: suap, penggelapan, penipuan, manipulasi tender. Seakan-akan, seorang pejabat lokal yang baru saja memimpin distrik kecil Bayrampaşa mendadak berubah jadi penjahat kelas kakap. Ironisnya, kita sudah tahu pola ini. Karena di Turki, oposisi seringkali jadi target empuk.

Saya rasa kita semua pernah melihat drama semacam ini di berbagai negara. Tuduhan korupsi, yang seharusnya menandakan penegakan hukum, tiba-tiba terasa lebih mirip senjata politik ketimbang mekanisme keadilan. Hasan Mutlu menyangkal semua tuduhan. Dia menulis di media sosial bahwa ini hanyalah operasi politik, fitnah yang dikemas rapi. Entah bagaimana, kata-katanya terdengar familiar. Sama seperti para wali kota lain dari Partai Rakyat Republik (CHP) yang ditangkap sebelumnya, termasuk Ekrem İmamoğlu, figur paling menonjol dari oposisi. Apa kebetulan semua tokoh kunci oposisi ternyata korup? Atau ada sesuatu yang lebih gelap bekerja di balik layar?

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Oposisi Turki jadi target. Itu kalimat yang terlalu sering kita dengar, sampai-sampai terasa hambar. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya: apa artinya sebuah demokrasi ketika lawan politik pemerintah selalu ditangkap dengan alasan hukum yang meragukan? Seperti pertandingan sepak bola yang wasitnya terang-terangan memihak satu tim, permainan mungkin tetap berjalan, tapi semua orang tahu hasil akhirnya sudah diatur. Yang ironis, pemerintah tetap menyebut diri mereka sebagai penjaga demokrasi.

Ekrem İmamoğlu, yang disebut-sebut sebagai pesaing utama Recep Tayyip Erdoğan, kini menghadapi ancaman hukuman hampir sembilan tahun penjara hanya karena tuduhan memalsukan ijazah. Tuduhan yang, bagi sebagian orang, terdengar konyol. Mengapa baru sekarang dipersoalkan, setelah ia berhasil mengalahkan partai berkuasa di kota-kota besar? Jika benar-benar soal integritas akademik, kenapa kasusnya tidak muncul bertahun-tahun lalu? Lagi-lagi, pola yang sama: oposisi Turki jadi target, dan hukum menjadi instrumen politik.

Bagi masyarakat Turki, ini bukan sekadar kisah tentang pejabat ditangkap. Ini adalah kisah tentang suara mereka yang ingin dihapus. Ingat, CHP berhasil mempertahankan Istanbul dan Ankara dalam pemilu lokal, bahkan menembus basis tradisional Partai AK. Itu pukulan telak bagi Erdoğan. Bayangkan seperti sebuah pertandingan catur: raja mulai terpojok, maka pion lawan harus segera dipatahkan, satu per satu, sebelum skakmat terjadi. Penangkapan Hasan Mutlu hanyalah satu langkah dalam permainan panjang itu.

Saya jadi teringat kondisi di Indonesia era Orde Baru, ketika lawan politik bisa mendadak tersandung kasus entah apa. Tuduhan subversif, korupsi, atau sekadar “mengganggu stabilitas nasional.” Semua istilah yang tampak sahih, tapi sebenarnya hanyalah kamuflase untuk menyingkirkan ancaman. Bedanya, Turki hari ini masih berusaha mempertahankan topeng demokrasi. Pemilu tetap ada, pengadilan tetap bekerja, tapi substansinya perlahan menguap. Demokrasi tanpa oposisi ibarat kopi tanpa kafein—aroma ada, tapi esensinya hilang.

Apakah rakyat Turki menyadari absurditas ini? Tentu saja. Warga turun ke jalan ketika İmamoğlu ditangkap. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Tapi protes itu selalu berhadapan dengan aparat yang tak segan menggunakan kekerasan. Ini menciptakan dilema: apakah terus melawan dan berisiko ditangkap, atau diam dan menyaksikan negeri tergelincir lebih jauh ke jurang otoritarianisme. Dan diam, sebagaimana kita tahu, sering kali menjadi pilihan yang paling menyakitkan.

Pemerintah bersikeras bahwa pengadilan di Turki independen. Klaim itu terdengar seperti slogan kosong. Kita semua tahu, ketika sebuah institusi selalu menghasilkan putusan yang menguntungkan penguasa, independensi hanyalah mitos yang dijual untuk menenangkan dunia luar. Dan dunia luar, sayangnya, sering kali pura-pura percaya. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan NATO membutuhkan Turki dalam berbagai isu geopolitik, sehingga pelanggaran demokrasi di dalam negeri kerap ditoleransi. Sebuah kompromi yang pahit.

Kisah Hasan Mutlu ini juga menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa merembes hingga ke level paling lokal. Bayrampaşa bukanlah pusat kekuasaan Turki. Itu hanyalah distrik kecil di Istanbul. Tapi penangkapan wali kotanya punya makna simbolis: tidak ada oposisi yang terlalu kecil untuk ditakuti, tidak ada jabatan yang terlalu sepele untuk dihancurkan jika dianggap berpotensi mengganggu. Ini bukan sekadar soal menjaga kekuasaan, melainkan soal mengirim pesan—bahwa siapa pun bisa menjadi sasaran.

Oposisi Turki jadi target lagi dan lagi. Dan dalam pola repetitif itu, kita menemukan sesuatu yang lebih berbahaya: normalisasi represi. Ketika setiap penangkapan hanya dianggap “berita biasa,” ketika publik mulai menganggapnya rutin, saat itulah demokrasi benar-benar mati. Demokrasi tidak mati dengan letusan senjata, melainkan dengan tepukan tangan yang pelan, dengan pembiaran, dengan rasa lelah kolektif.

Saya rasa, kita di Indonesia juga bisa bercermin. Bukankah kita pun sering menyaksikan oposisi dilemahkan dengan cara-cara halus, entah lewat kooptasi politik, kasus hukum yang mencurigakan, atau pembusukan citra di media? Bedanya, mungkin Turki melakukannya dengan lebih telanjang, lebih terang-terangan. Dan justru karena itu, kita bisa belajar. Demokrasi bukan sesuatu yang otomatis bertahan. Ia rapuh, ia bisa direkayasa, ia bisa dicabut kapan saja oleh mereka yang merasa berhak atas kekuasaan.

Penangkapan Hasan Mutlu mungkin hanya satu bab kecil dalam drama besar politik Turki. Namun, ia menjadi cermin betapa oposisi Turki jadi target sistematis, dijadikan kambing hitam demi memperpanjang napas kekuasaan. Sementara rakyat dipaksa memilih antara tunduk atau berjuang, dunia luar memilih bungkam, dan pemerintah terus memainkan permainan hukum yang sinis. Dan kita semua tahu, dalam permainan seperti ini, bukan keadilan yang menang, melainkan siapa yang paling lihai mengatur papan catur.

Dan barangkali, justru di titik inilah absurditas itu terasa paling telak: ketika penjara lebih penuh dengan politisi oposisi ketimbang koruptor sejati, ketika ruang sidang lebih sibuk mengadili lawan politik ketimbang mencari kebenaran, dan ketika demokrasi masih dipajang di etalase, padahal isinya sudah diganti dengan replika murahan.