Pemilu Suriah: Pertunjukan Demokrasi Semu

Suriah segera menggelar “pemilu”, sebuah pertunjukan demokrasi semu yang terasa seperti sandiwara bagi dunia, tapi bagi rakyatnya, ini adalah tragedi yang terus berulang. Bayangkan sebuah panggung besar, gemerlap lampu, musik dramatis, namun penonton—rakyat—tidak diizinkan naik ke atas panggung, apalagi memilih peran mereka sendiri. 210 kursi parlemen disiapkan, namun 140 di antaranya ditentukan oleh komite regional yang ditunjuk pemerintah, dan 70 kursi lain dipilih langsung oleh Presiden sementara Ahmad al-Sharaa, mantan pemimpin Al-Qaeda. Rakyat? Mereka hanya penonton pasif, menyaksikan kekuasaan diatur seperti catur, tapi tanpa papan untuk memindahkan bidak mereka sendiri.

Jika kita menyinggung wilayah yang dikecualikan dari pemilu, absurditasnya menjadi lebih jelas. Suwayda, tempat ribuan Druze menjadi korban pembantaian, tidak diperbolehkan ikut. Hasakah dan Raqqa—wilayah Kurdi yang masih mempertahankan struktur lokal—juga dikecualikan atas alasan “keamanan.” Kita semua tahu alasan itu hanyalah eufemisme; faktanya, rezim ingin menyingkirkan suara-suara yang tidak tunduk. Demokrasi semu ini menjadi alat penguatan otoritarianisme, bukan perayaan kebebasan.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Ketegangan dengan SDF menambah lapisan kompleks pada tragedi ini. Kelompok milisi yang sudah sepakat bergabung dengan militer terpusat menuntut tetap berada di bawah komando Kurdi, bukan dilebur dan direkrut seperti pasukan biasa. Keputusan pemerintah untuk mengabaikan SDF dalam pembentukan kabinet Maret lalu adalah tanda jelas bahwa inklusivitas hanyalah ilusi. Jika rakyat atau kelompok minoritas tidak bisa mempengaruhi pemerintah, apakah kita bisa benar-benar menyebutnya demokrasi? Jawabannya jelas: tidak.

Komentar dari Khaled Jabr, pengacara dari Hasakah, menegaskan kegelisahan ini. Menurutnya, pemilu Suriah “tidak mencerminkan kehendak rakyat” dan hanyalah “bentuk lain dari kediktatoran dengan topeng baru.” Sejak awal, rakyat kehilangan kendali atas proses politik: mulai dari penyusunan konstitusi transisi, pembentukan badan-badan keadilan, hingga pengangkatan presiden. Semua ini dilakukan oleh segelintir orang yang duduk nyaman di balik meja, sementara rakyat hanya mengamati dari luar jendela.

Masih ada lapisan lain yang tak kalah menyakitkan: kekerasan yang terus terjadi terhadap minoritas. Pembantaian warga Alawite di pesisir, diikuti pembantaian Druze di Suwayda, memperlihatkan pola brutal yang sama—politik sebagai alat kekerasan sistemik. Sementara itu, masyarakat internasional tampak sibuk dengan pengurangan sanksi dan pembicaraan formalitas. Eropa bahkan memberi keringanan sanksi, dan AS diperkirakan akan mencabut sanksi Caesar. Ironisnya, sanksi dicabut bukan karena pemerintah baru berhasil membentuk inklusivitas atau menghormati HAM, tetapi karena kalkulasi geopolitik dan ekonomi.

Bukan hanya politik dan keamanan, ekonomi pun menjadi bagian dari pertunjukan demokrasi semu ini. Pengambilalihan aset senilai lebih dari $1,6 miliar dari pengusaha terkait rezim Assad, yang dilakukan di balik layar oleh Hazem al-Sharaa, menunjukkan bagaimana kekuasaan dan kekayaan terkonsolidasi di tangan segelintir elit. Bagi rakyat biasa, ini seperti menonton drama klasik: ada yang menang, ada yang kalah, tapi aturan main sepenuhnya ditulis oleh mereka yang memegang kendali.

Sisi paling mencolok dari pemilu Suriah adalah sosok Presiden sementara Ahmad al-Sharaa. Mantan pemimpin Al-Qaeda, yang terlibat dalam kejahatan perang di Suriah, Lebanon, dan Irak, kini berperan menentukan 70 anggota parlemen. Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dulu dikenal sebagai Nusra Front, pernah merampok bantuan kemanusiaan dan menjualnya kembali dengan harga selangit. Bagaimana mungkin seorang pemimpin dengan rekam jejak seperti itu bisa dijadikan simbol demokrasi, walau hanya sekadar pertunjukan? Kita boleh tersenyum getir, tapi di balik senyum itu ada kesedihan rakyat yang nyata.

Pemilu Suriah, dalam konteks ini, adalah simbol absurd: demokrasi tanpa partisipasi rakyat, kekuasaan yang dikendalikan oleh bekas ekstremis, dan legitimasi internasional yang dipertimbangkan atas dasar pragmatisme geopolitik, bukan hak rakyat. Pemilu ini hadir bukan untuk mendengar suara rakyat, melainkan untuk menegaskan siapa yang berkuasa, sambil menutupi wajah otoritarianisme dengan topeng formalitas.

Kita bisa melihat ironi yang lebih halus: rezim yang mengklaim melakukan “pemilu” sambil menyingkirkan sebagian warga, menolak suara minoritas, dan menggunakan militer sebagai alat konsolidasi kekuasaan. Demokrasi semu ini menjadi pertunjukan yang memikat kamera, tetapi bagi warga Suriah, layar panggung itu hanyalah cermin retak yang memantulkan kekuasaan tanpa wajah kemanusiaan.

Sebagai pengamat, saya rasa ada pelajaran penting di sini: demokrasi bukan sekadar kata, bukan sekadar kotak suara atau panggung formalitas. Demokrasi berarti rakyat punya suara, pilihan, dan hak untuk mempengaruhi keputusan politik. Ketika rakyat disingkirkan, ketika suara mereka diabaikan, demokrasi hanyalah pertunjukan, dan pemilu hanyalah sandiwara politik. Pemilu Suriah hari ini adalah contoh ekstrem dari paradoks ini, sekaligus peringatan bagi dunia bahwa legitimasi formal tidak selalu berarti kebebasan nyata.

Dalam konteks lokal, kita semua bisa merasakan kedekatan emosionalnya. Bayangkan memilih RT atau kepala desa tapi tidak pernah diizinkan menandatangani surat suara, atau menyaksikan tetangga dipaksa menerima keputusan tanpa diskusi. Inilah yang terjadi di Suriah, tetapi dalam skala negara. Ketika rakyat tidak memiliki suara, ketika pemilu menjadi alat pertunjukan, demokrasi tidak ada—yang ada hanyalah otoritarianisme yang dibalut formalitas.

Akhirnya, pemilu Suriah bukan sekadar proses politik, tapi cermin dari ironi tragis: sebuah negara yang mencoba menampilkan wajah demokrasi, tapi di baliknya, kekuasaan tetap mutlak, minoritas terus tertekan, dan rakyat hanya menjadi penonton dalam panggung besar yang tidak pernah mereka tulis naskahnya sendiri. Demokrasi semu ini bukan hanya kegagalan politik, tapi pengingat pahit bahwa hak rakyat adalah fondasi sejati demokrasi—dan fondasi itu hancur di Suriah hari ini.