Opini
Mengapa Soeharto Terus Didorong Jadi Pahlawan Nasional?
Di negeri ini, sejarah sering berjalan pincang. Kadang ia tergesa-gesa melupakan luka, kadang pura-pura tuli pada jeritan masa lalu. Dan kini, di tengah riuh demokrasi yang makin bising namun kehilangan arah, muncul lagi satu kabar yang terasa seperti déjà vu: Soeharto kembali diajukan sebagai pahlawan nasional. Sudah bukan kali pertama. Setidaknya tiga kali nama itu didorong naik ke altar penghormatan negara, seolah bangsa ini masih ingin meyakinkan dirinya bahwa yang dulu menindas kini layak dimuliakan.
Ada sesuatu yang absurd di sana. Sosok yang pernah digulingkan karena dianggap simbol kekuasaan yang korup, kini diserukan untuk dimasukkan dalam daftar orang suci republik. Rasanya seperti meminta korban untuk mengangkat pelaku sebagai penolong. Tapi entah bagaimana, absurditas itu tampak normal di mata sebagian orang. Bukan hanya oleh politisi yang punya kepentingan citra, tapi juga oleh ormas besar yang seharusnya menjadi penjaga moral publik — bahkan NU dan Muhammadiyah pun memberi sinyal dukungan. Di titik inilah, saya rasa, ironi sejarah kita menemukan bentuknya yang paling menyakitkan.
Dukung Vichara dengan berdonasi 💛
Bagi sebagian pihak, Soeharto adalah bapak pembangunan. Bagi yang lain, ia adalah bayangan panjang ketakutan, sensor, dan ketidakadilan. Namun perdebatan itu kini bukan sekadar soal menilai masa lalu. Ia telah berubah menjadi soal bagaimana masa depan akan menilai masa kini. Jika negara akhirnya memberi gelar “pahlawan nasional” pada Soeharto, maka itu bukan sekadar penghargaan simbolik. Itu adalah proses pembersihan dosa sejarah secara resmi. Sebuah absolusi politik yang menghapus batas antara korban dan penguasa.
Saya tidak percaya ini terjadi begitu saja. Ada semacam langkah sistematis, meskipun tidak selalu terkoordinasi secara terbuka. Sejak lama, kita bisa melihat tanda-tandanya: nostalgia terhadap Orde Baru yang terus ditanam, narasi tentang “masa stabil dan aman” yang diulang seperti mantra, hingga keluarga Cendana yang pelan-pelan kembali ke panggung politik. Dalam survei Indikator Politik pada 2022, lebih dari 60% responden muda menilai masa Soeharto lebih baik daripada era reformasi. Itu bukan angka kecil. Itu tanda keberhasilan rekayasa ingatan.
Narasi “jaman Pak Harto enak” bukan sekadar candaan di meme Facebook. Ia adalah strategi komunikasi. Nostalgia dikelola menjadi alat politik. Ketika demokrasi hari ini tampak lelah, korup, dan gaduh, publik dengan mudah merindukan figur “tegas dan stabil” — sebuah rindu yang disulut, dipelihara, lalu diarahkan. Dan ketika rasa rindu itu cukup kuat, barulah langkah berikutnya bisa dijalankan: rehabilitasi moral.
Caranya halus. Soeharto ditampilkan bukan lagi sebagai penguasa yang rakus, melainkan kakek bijak yang sederhana, religius, dan dermawan. Gambar Soeharto yang tersenyum lembut dengan teks “Piye, enak jamanku toh?” bukan sekadar nostalgia polos, melainkan strategi framing yang luar biasa efektif. Ia menciptakan disonansi kognitif: publik tahu masa itu represif, tapi juga diingat sebagai masa harga murah dan hidup teratur. Dalam psikologi sosial, ketegangan semacam itu biasanya diselesaikan dengan rasionalisasi: “Ya, memang keras, tapi berhasil.” Dari sana lahirlah pembenaran moral yang berbahaya.
Dan ketika pembenaran itu sudah mengakar, langkah berikutnya adalah penormalan simbolik. Lambang-lambang Orde Baru mulai muncul kembali — jargon “stabilitas nasional”, istilah “pembangunan berkelanjutan” dengan nada paternalistik, dan glorifikasi tokoh-tokoh lama. Anak-anak Cendana mulai tampil kembali di politik, bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai pewaris sah “keberhasilan pembangunan”. Simbol bekerja di bawah sadar, dan tanpa sadar pula kita menerima bahwa yang dulu menindas kini pantas diberi tempat di masa kini.
Dukungan ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah terhadap gelar pahlawan Soeharto memperkuat kesan bahwa rehabilitasi ini sudah mendapat legitimasi moral. Padahal, di balik itu, ada persoalan yang jauh lebih besar: negara belum pernah benar-benar mengakui kejahatan masa lalu — pelanggaran HAM, pembungkaman pers, korupsi besar-besaran, dan penghancuran politik sipil. Tapi kini, dengan dalih “rekonsiliasi nasional”, semua itu seperti hendak dimaafkan tanpa pernah diakui.
Saya tidak menolak ide rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi tanpa pengakuan adalah penipuan. Ia bukan perdamaian, melainkan pelupaan yang disengaja. Dan pelupaan itu kini diinstitusikan melalui simbol tertinggi kehormatan negara. Ketika Soeharto menjadi pahlawan, maka sejarah resmi negara akan menulisnya sebagai penyelamat bangsa — bukan penindas kebebasan. Korban-korban yang hilang, yang dibungkam, yang tak pernah mendapat keadilan, akan kehilangan posisi moral dalam memori nasional.
Inilah inti dari strategi simbolik yang saya maksud. Ia bukan sekadar agenda personal, melainkan kerja panjang membangun legitimasi moral bagi masa depan yang serupa dengan masa lalu. Sebab Soeharto hari ini bukan hanya nama orang, melainkan metafora kekuasaan yang ingin stabil tanpa dikritik, kuat tanpa diawasi, dan sakral tanpa bisa digugat. Ketika nama itu dimuliakan, nilai-nilai yang dikandungnya ikut dihidupkan kembali. Dan di situlah bahaya terbesarnya.
Sebagian orang mungkin berkata: “Ah, itu hanya simbol. Tidak perlu dibesar-besarkan.” Tapi simbol selalu bekerja diam-diam. Ia mengatur cara kita memandang dunia. Ketika negara mengangkat simbol pelanggar sebagai pahlawan, maka moral publik ikut bergeser. Kita jadi terbiasa memaafkan kekuasaan yang menindas asal memberi hasil. Kita menilai pemimpin bukan dari integritasnya, tapi dari seberapa keras ia menertibkan. Lama-lama, demokrasi kehilangan makna, karena masyarakat sudah diajari bahwa ketertiban lebih penting dari keadilan.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia bagian dari gelombang global nostalgia otoritarian. Di berbagai negara, dari Rusia hingga Filipina, pemimpin masa lalu yang keras kembali dimuliakan ketika demokrasi dianggap gagal. Indonesia hanya mengikuti arus itu — dengan versi lokalnya: membangkitkan Soeharto sebagai simbol stabilitas dan kemakmuran semu. Tapi di balik stabilitas itu, kita tahu, ada darah, penjara, dan sunyi yang tak terhitung.
Kita seharusnya belajar dari sejarah, bukan mensterilkan sejarah. Jika Orde Baru benar-benar dianggap masa sukses, maka seharusnya ia dipelajari dengan jujur, bukan disucikan. Tapi jujur itu berisiko. Karena kejujuran sejarah akan memperlihatkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan. Maka, lebih mudah memang menjadikan Soeharto pahlawan — agar semua dosa masa lalu ikut dikubur bersama jasanya.
Saya rasa, inilah bentuk paling canggih dari politik ingatan. Bukan sekadar melupakan, tapi menulis ulang ingatan itu sendiri. Dan menulis ulang dengan cara yang tampak sah, tampak rukun, tampak “nasionalis.” Itulah mengapa langkah ini tidak bisa dianggap sederhana. Ia telah disusun perlahan, sejak lama — dari pengenduran kritik terhadap Orde Baru, munculnya narasi nostalgia, hingga legitimasi moral lewat lembaga agama dan kini langkah final: pengangkatan sebagai pahlawan.
Jika langkah itu berhasil, maka bukan hanya nama Soeharto yang dimuliakan. Orde Baru sendiri akan hidup lagi dalam bentuk baru, dengan wajah yang lebih sopan tapi roh yang sama: sentralisasi kekuasaan, depolitisasi masyarakat, dan pembungkaman atas nama stabilitas. Demokrasi akan kehilangan daya gigitnya, karena kritik terhadap kekuasaan dianggap tidak sopan kepada “warisan pembangunan”.
Kita mungkin sedang menyaksikan proses itu berlangsung — pelan tapi pasti. Dan sebagian dari kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang dirayu oleh masa lalu. Padahal, bangsa yang jatuh cinta pada masa lalunya terlalu dalam akan sulit menatap masa depannya dengan jernih.
Mungkin benar, Soeharto sudah wafat. Tapi ide tentang kekuasaan tanpa batas, yang dibungkus dalam senyum stabilitas dan jargon pembangunan, masih hidup. Ia menunggu saat yang tepat untuk kembali disebut “normal.” Dan ketika negara menobatkannya sebagai pahlawan, maka kematian Orde Baru akan resmi dibatalkan. Kita bukan lagi bangsa yang belajar dari sejarah, tapi bangsa yang justru berdoa pada masa lalunya sendiri.
Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang gelar pahlawan. Ini soal moral kolektif. Apakah kita masih punya keberanian untuk menyebut salah sebagai salah, atau kita sudah terlalu letih sehingga memilih nyaman dalam kepalsuan yang teratur? Sejarah tidak akan menghukum kita hari ini. Tapi anak cucu mungkin akan bertanya: mengapa kita membiarkan kebenaran dibungkus dengan pita penghargaan?
Sumber:
Pingback: Publik Menolak Pemutihan Sejarah Soeharto
Pingback: Ketika Sejarah Dipaksa Berlutut di Istana - vichara.id