Membongkar Arah Politik Saudi: Palestina yang Dijinakkan

Di tengah reruntuhan Gaza yang masih berasap, diplomasi kembali dipentaskan di ruang berpendingin, jauh dari darah dan debu. Kali ini, nama Arab Saudi muncul di panggung depan, membawa jargon besar: “peta jalan menuju negara Palestina.” Kedengarannya mulia, seperti secercah harapan di tengah puing. Tapi saya rasa, siapa pun yang cukup lama menyaksikan sandiwara politik Timur Tengah tahu—tidak semua yang berbau perdamaian berarti pembebasan. Ada perdamaian yang lahir dari pengendalian. Ada pengakuan yang berakar pada penaklukan.

Laporan Reuters pada 10 November menyingkap sinyal keras Riyadh kepada Washington: tak ada normalisasi dengan Israel tanpa kesepakatan menuju kenegaraan Palestina. Sekilas, ini tampak seperti langkah berani, bahkan terhormat. Tapi bila kita mengupas lapisannya, terasa aroma lain—bukan aroma perlawanan, melainkan strategi pendinginan. Sebab Saudi bukan sedang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, melainkan sedang mengatur bagaimana isu Palestina tak lagi menjadi duri dalam rencana stabilitas kawasan. Palestina bukan dibebaskan, melainkan dijinakkan.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kita tahu, Arab Saudi tengah berlari kencang menuju masa depan: proyek Vision 2030, transformasi ekonomi, kota futuristik Neom, dan upaya membangun citra global sebagai kekuatan modern. Semua itu butuh stabilitas. Dan stabilitas, dalam bahasa Riyadh, berarti tak ada lagi api yang bisa membakar jaring-jaring ekonomi dan politiknya. Konflik Palestina-Israel yang terus bergejolak adalah potensi gangguan yang harus dikelola. Maka dari itu, “peta jalan kenegaraan Palestina” yang dituntut bukanlah jalan menuju kemerdekaan sejati, melainkan jalan setapak yang dikontrol, diukur, dan dijaga dari segala bentuk gejolak.

Dalam laporan itu, pejabat Saudi menuntut “penarikan Israel dari Gaza”, “penguatan Otoritas Palestina”, dan “penempatan pasukan perlindungan internasional.” Tiga frasa ini terdengar seperti langkah diplomatik, tapi sejatinya adalah formula manajemen krisis. Penarikan, tapi bertahap; kekuasaan, tapi di tangan yang bisa dikontrol; perlindungan, tapi dengan syarat yang dikawal asing. Dengan kata lain, bukan pembebasan, melainkan pengawasan. Gaza dijinakkan, bukan dibebaskan.

Saya rasa, inilah versi baru kolonialisme modern—bukan dengan senjata, tapi dengan mekanisme keamanan dan lembaga donor. Dan Saudi, sadar atau tidak, mulai mengambil peran sebagai mediator yang memastikan “ketertiban pasca-perlawanan.” Dalam tatanan baru yang diimpikan Riyadh dan Washington, rakyat Palestina mungkin diberi bendera, lagu kebangsaan, dan kursi di forum internasional. Tapi tanah mereka tetap diatur, pergerakan mereka tetap diawasi, dan arah politik mereka tetap bergantung pada kepentingan pihak luar.

Menariknya, langkah ini diambil menjelang kunjungan Putra Mahkota Mohammed bin Salman ke Washington—kunjungan pertama sejak bayang-bayang pembunuhan Jamal Khashoggi menghantui reputasinya. Dalam diplomasi, waktu adalah pesan. MbS tahu, dengan menunjukkan kepedulian terhadap Palestina, ia bisa memulihkan citranya di dunia Arab dan menegosiasikan kembali relasinya dengan Barat tanpa kehilangan wajah. Ia tampil sebagai pelindung dua tanah suci yang tak melupakan penderitaan saudara seiman, tapi tetap sebagai mitra strategis AS yang mampu mengendalikan konflik, bukan memperpanjangnya. Sebuah posisi dua kaki yang, bagi penguasa cerdas, bisa menjadi emas.

Namun bagi rakyat Palestina, logika semacam ini terasa getir. Mereka tahu, setiap kali nama mereka muncul di meja perundingan, itu bukan untuk memberi ruang hidup yang lebih luas, melainkan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlalu keras menuntut. Seperti anak yang selalu disuruh diam demi ketenangan keluarga besar. Dalam kerangka itulah “peta jalan kenegaraan” berubah menjadi peta penjinakan: mereka diberi hak bicara, tapi tidak hak menentukan arah.

Riyadh paham betul, setelah 7 Oktober 2023, simpati terhadap Palestina kembali membuncah di dunia Islam. Di jalanan Jakarta, Kairo, hingga Rabat, massa kembali berseru menolak genosida Israel. Tapi di ruang-ruang diplomasi, gelombang itu diubah menjadi wacana yang lebih “beradab”—tentang perdamaian, rekonstruksi, dan keamanan regional. Kata-kata indah yang menenangkan pasar saham dan menidurkan hati umat. Dan di tengahnya, Saudi tampil sebagai juru damai yang elegan, padahal yang dilakukan lebih mirip penjaga pagar agar api tak merembet ke dalam rumahnya sendiri.

Di sinilah absurditas itu terasa: solidaritas berubah menjadi strategi. Pembelaan menjadi perhitungan. Dan saya rasa, tak ada yang lebih ironis daripada melihat Palestina—simbol perlawanan global—diubah menjadi proyek diplomatik yang dikemas rapi demi stabilitas ekonomi kawasan. Israel mungkin tetap menembak, tapi sekarang ada yang mengatur jamnya; Gaza mungkin tetap terkepung, tapi dengan label “zona aman internasional.” Semua tampak lebih beradab, padahal yang mati tetap sama: kebebasan.

Riyadh tak sendirian dalam ilusi ini. Dunia Barat pun menyukai versi “Palestina jinak” yang bisa dinegosiasikan tanpa perlu menghadapi kata pendudukan. Itulah kenapa AS menyambut baik tuntutan Saudi. Karena di baliknya, mereka tahu: ini bukan ancaman terhadap Israel, tapi peluang untuk mengendalikan narasi. Dan selama yang disebut “negara Palestina” tak benar-benar berdaulat, mereka bisa tetap mengklaim keberhasilan diplomatik tanpa kehilangan satu jengkal pun tanah yang direbut dengan darah.

Kita semua tahu, ada perbedaan besar antara perdamaian yang adil dan perdamaian yang nyaman. Arab Saudi tampaknya sedang menyiapkan yang kedua—perdamaian yang aman bagi para penguasa, tapi hampa bagi mereka yang kehilangan tanah, keluarga, dan masa depan. Perdamaian yang bisa dijual di forum ekonomi, tapi tak bisa dirasakan di tenda pengungsian Rafah.

Dalam politik, bahasa sering kali jadi senjata paling halus. Dan Saudi, dalam keheningan diplomatiknya, telah menciptakan bahasa baru untuk menggantikan “pembebasan Palestina” dengan istilah yang lebih bisa diterima dunia: “peta jalan.” Begitulah, kata “pembebasan” terlalu keras, terlalu ideologis, terlalu berbahaya. Tapi “peta jalan”? Ah, itu terdengar terencana, rasional, modern—dan tentu saja, aman bagi investor.

Saya rasa kita harus berhenti menganggap langkah semacam ini sebagai kemajuan. Karena jika arah politik Saudi terhadap Palestina hanya bergerak di lingkaran stabilitas, maka Palestina akan tetap menjadi nama yang hidup tanpa kemerdekaan. Sebuah bangsa yang selalu dijanjikan hari esok, tapi tak pernah sampai ke sana.

Pada akhirnya, politik Saudi terhadap Palestina bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang mengendalikan definisi “perdamaian.” Dan selama yang berkuasa tetap mendikte arti damai, maka Palestina akan terus dijinakkan—bukan dibebaskan. Dunia akan menepuk tangan, kamera akan menyorot tanda tangan di meja perundingan, dan rakyat Palestina? Mereka akan menatap langit yang sama, tapi dengan rantai yang lebih halus, lebih diplomatis, lebih modern.
Arab Saudi menegaskan syarat normalisasi dengan Israel, namun arah politiknya lebih menekankan stabilitas ketimbang kemerdekaan Palestina.