Membaca Motif AS di Balik Pasukan Internasional untuk Gaza

Ada saat-saat ketika sebuah peta mampu berbicara lebih lantang daripada seribu pidato diplomatik. Garis kuning yang memisahkan Gaza dalam dokumen bocor Centcom itu—tebal, dingin, dan seolah digoreskan dengan tangan yang tak pernah menginjak tanah yang kini dibelahnya—muncul seperti ironi paling getir dari masa kita. Di atas kertas, warnanya hanya kuning pucat. Di lapangan, ia menjelma garis nasib, memisahkan kehidupan yang masih setengah bernapas dari kehancuran yang sudah terlalu lama tak diberi nama. Saya rasa siapa pun yang menatap peta itu cukup lama akan merasakan kegelisahan yang sama: ada sesuatu yang sengaja dirancang dari kehancuran, bukan untuk memulihkan, tetapi untuk menata ulang, seperti arsitektur yang lahir dari puing, bukan dari empati.

Dan di sinilah Amerika Serikat masuk dengan gagasan International Stabilization Force, sebuah istilah yang terdengar rapi, modern, dan pasti sangat nyaman diucapkan dalam ruang rapat ber-AC. Namun kita semua tahu, tak ada istilah militer yang benar-benar netral. Terutama jika digagas setelah 80% bangunan di Gaza rata dengan tanah, dua juta manusia terjepit dalam zona merah yang dibiarkan berantakan, dan masa depan mereka seakan dipotong dengan garis tebal di tengah peta. Jika stabilisasi itu memang niatnya, mengapa jalan yang dipilih justru menyerupai pengelolaan populasi, bukan pemulihan kemanusiaan?

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Rencana ini membagi Gaza menjadi dua ruang besar: zona hijau—disiapkan sebagai wilayah yang akan ‘dibangun kembali’—dan zona merah, tempat nyaris seluruh penduduk terperangkap, dikelilingi kehancuran yang dibiarkan seperti museum terbuka tentang penderitaan. Pecahan bangunan, rumah yang lapuk, jalanan retak, dan sekolah yang tak lagi berdiri tegak dibiarkan menjadi latar kehidupan sehari-hari, seolah tragedi itu harus terus menjadi realitas yang mengurung mereka. Saya merasa pembagian ini terlalu telanjang dalam maksudnya: rekonstruksi dipakai sebagai umpan, bukan sebagai hak. Seolah orang-orang harus “memilih” zona hijau untuk bisa hidup normal, sementara zona merah tetap menjadi pengingat bahwa mereka telah kehilangan segalanya—dan akan terus kehilangan bila tidak mengikuti arah yang ditentukan.

Tidak sulit melihat motif AS dalam skema ini. International Stabilization Force—yang muncul lima hingga tujuh kali dalam dokumen dan pembahasan publik—diusulkan sebagai pasukan multinasional 20.000 personel dengan mandat PBB. Tetapi mari jujur: mandat ini hanya mungkin jika Washington memegang kendali. Eropa sendiri enggan mengirim pasukan besar, hanya Italia yang tampak berminat, itu pun dengan motivasi politiknya sendiri. Dengan kata lain, pasukan “internasional” ini, mau dibungkus seindah apa pun, akan tetap melekat pada kepentingan strategis AS dan Israel. Bukan pada aspirasi warga Gaza yang sebenarnya menginginkan sesuatu yang jauh lebih sederhana: kebebasan dasar.

Jika pasukan internasional ini betul-betul terbentuk, mereka akan ditempatkan setelah “integrasi” dengan pasukan Israel—sebuah kata yang dalam diplomasi berarti subordinasi terselubung. Pasukan asing bukan akan menggantikan kontrol Israel, melainkan menambah legitimasi bagi kontrol yang sudah berlangsung. Strateginya jelas: AS butuh wajah baru untuk struktur lama. Gaza tetap dikendalikan, tapi kini ada bendera-bendera lain yang ikut dikibarkan sehingga kontrol itu tampak lebih… internasional. Seakan-akan dunia telah sepakat bahwa inilah cara yang paling masuk akal untuk menjaga perdamaian. Padahal, kita semua tahu, perdamaian tidak pernah lahir dari ruang yang dipetakan oleh kekuatan yang sama yang membiarkan perang berlanjut selama berbulan-bulan.

Lalu ada hal yang paling mengganggu dalam rencana ini: hampir tidak ada jalur jelas menuju pemerintahan Palestina yang berdaulat. Israel “akan mempertimbangkan kondisi untuk penarikan” pada suatu waktu di masa depan. Kalimat itu menarik, bukan karena menjanjikan, tetapi karena repetisinya yang selalu membawa kita ke kesimpulan yang sama—kondisi itu tidak pernah terpenuhi dalam realitas. Jika setiap langkah menuju pengalihan kontrol harus menunggu kondisi yang ditentukan oleh pihak yang sudah 17 tahun memblokade wilayah ini, kita tahu siapa yang menulis akhir cerita. Dan itu bukan warga Gaza.

Pemisahan zona ini pada akhirnya lebih mirip skenario “manajemen permanen”. Zona merah sebagai ruang penampungan besar yang tak diberi masa depan, zona hijau sebagai ruang yang dikurasi dan dikendalikan ketat, dan zona kuning sebagai urat nadi kontrol Israel yang diabadikan dengan tinta diplomasi. Jika kita tarik garisnya, ini seperti skema urban yang dimiliki kota-kota modern: pusat kota yang tertata rapi di bawah pengawasan ketat, pinggiran yang dibiarkan kumuh, dan pagar tak kasat mata yang menentukan siapa boleh masuk dan siapa hanya melintas. Bedanya, ini bukan kota; ini wilayah konflik yang penduduknya bertahan hidup di antara reruntuhan.

Saya rasa publik internasional sering lupa satu detail krusial. Bahwa strategi seperti ini tidak hanya memecah ruang, tetapi memecah psikologi kolektif. Ketika rekonstruksi hanya diberikan sebagai imbalan kepatuhan, ketika gerak warga ditentukan garis-garis di peta, ketika pasukan internasional tampil sebagai wajah “perdamaian” padahal menguatkan struktur lama, maka yang terjadi bukan stabilisasi, tetapi pendalaman ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang dipelihara adalah pupuk bagi konflik yang tak pernah selesai. Gaza menjadi laboratorium jangka panjang: bagaimana mengelola dua juta manusia tanpa memberikan kebebasan politik apa pun, tetapi tetap membuatnya tampak seperti proses internasional yang sah.

Bagi pembaca Indonesia, mungkin analogi yang paling dekat adalah bagaimana kita memperlakukan kawasan yang rusak akibat bencana. Kita perbaiki semuanya secepat mungkin, bukan karena wilayah itu strategis, tetapi karena manusia yang tinggal di dalamnya punya hak yang sama untuk bangkit. Bayangkan bila pemerintah berkata: “Yang boleh dibangun ulang hanya 20% wilayah. Sisanya dibiarkan porak-poranda untuk sementara—entah sampai kapan.” Tak masuk akal, bukan? Tetapi itulah yang terjadi di Gaza, dan itu dilakukan dengan segala keanggunan bahasa diplomatik yang dipoles rapi oleh Washington.

Ironinya, rencana ini mungkin akan dipromosikan sebagai bagian dari strategi perdamaian regional. Seakan pembagian wilayah berdasarkan kehancuran adalah langkah pragmatis. Seakan penempatan pasukan internasional adalah jawaban dari krisis kemanusiaan. Padahal, kenyataannya tak lebih dari upaya mematenkan hasil perang tanpa menyebutnya demikian. Sebuah normalisasi kekacauan yang sudah berlangsung terlalu lama. Dan di tengah itu semua, nama Palestina kembali tenggelam di balik akronim-akronim militer, resolusi PBB yang menggantung, serta pertemuan-pertemuan diplomatik yang menghasilkan kewaspadaan, bukan kepastian.

Pada titik ini, saya berani mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai International Stabilization Force bukanlah pintu menuju solusi. Ia adalah pintu yang dirancang mengarah ke ruangan kecil, gelap, dan tanpa jendela. Ruang tempat konflik dibekukan, bukan diselesaikan. Ruang tempat penderitaan diberi struktur, bukan diakhiri. Ruang tempat masa depan Palestina dipadatkan menjadi wilayah kecil bernama zona hijau, karena zona merah harus terus memikul beban narasi keamanan.

Dan ketika pasukan internasional akhirnya tiba—jika tiba—mereka mungkin akan mengaku datang untuk menjaga perdamaian. Tapi jika garis kuning pada peta itu tetap berdiri, perdamaian itu hanya akan menjadi kata yang kosong. Gaza tetap terbelah. Palestina tetap dibisukan. Dan kita semua harus bertanya: stabilisasi untuk siapa?