Ledakan di Sekolah: Ketika Kekerasan Tak Berideologi

Ledakan itu meletus di tengah khotbah Jumat. Suara yang biasanya menenangkan berubah menjadi dentuman yang memecah udara, mengoyak tenang ruang ibadah, dan menghantam jantung siapa pun yang mendengarnya. Di SMA Negeri 72 Jakarta, di antara sandal-sandal berserakan dan sajadah yang berdebu, anak-anak berlarian, sebagian menangis, sebagian tak tahu apa yang baru saja terjadi. Sekolah—tempat yang seharusnya menjadi taman ilmu dan rasa aman—tiba-tiba menjelma jadi arena ketakutan. Tak ada peringatan. Tak ada logika. Hanya ledakan dan kepanikan. Seolah kehidupan menegur: bahkan di ruang paling damai pun, kekerasan bisa menyusup diam-diam.

Saya rasa kita semua tahu: tragedi seperti ini tak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari celah yang lama kita biarkan terbuka—celah antara anak-anak yang tak didengar dan sistem yang tak peduli. Ketika polisi kemudian mengatakan bahwa pelaku diduga siswa sekolah itu sendiri, sebagian dari kita mungkin terkejut. Tapi bukankah kita sudah berkali-kali membaca kisah serupa, hanya dalam bentuk yang berbeda? Anak yang dibully, dipinggirkan, diolok-olok—lalu suatu hari meledak, secara harfiah maupun batiniah. Bedanya, kali ini benar-benar ada ledakan.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Laporan resmi menyebut 54 korban luka-luka, tujuh di antaranya dirawat intensif. Para petugas berseragam berlarian di kompleks Kodamar TNI AL, membawa peralatan Jibom dan mensterilkan area. Di layar televisi, angka-angka korban naik turun seperti skor pertandingan yang absurd. Tapi di balik statistik itu, ada luka yang lebih dalam: trauma, kehilangan rasa aman, dan ketakutan yang mungkin menetap di kepala anak-anak itu untuk waktu lama. Gubernur DKI menjanjikan biaya pengobatan ditanggung. Presiden meminta prioritas bagi korban. Semua terdengar benar, tapi terasa tak cukup.

Dalam sebuah naskah diskusi masyarakat sipil yang disusun oleh SeRVE Indonesia dan Wahid Foundation tentang perubahan lanskap terorisme di Indonesia, disebutkan bahwa “kekerasan ekstrem kini tidak selalu lahir dari ideologi, melainkan dari faktor emosi.” Kalimat itu, yang semula terdengar akademis, kini terasa seperti ramalan yang tergenapi terlalu cepat. Selama ini kita mengira ekstremisme adalah persoalan doktrin, tafsir, dan kelompok bersenjata di luar sana. Padahal, ia bisa bersembunyi di lorong sekolah, di hati seorang anak yang diam, yang dipermalukan setiap hari dan tak tahu harus menyalurkan amarah ke mana.

Kita hidup di masa ketika bom bisa dirakit dari rasa dendam, bukan hanya bahan peledak. Ketika frustasi bisa menjelma jadi senjata. Dan yang lebih menakutkan—masyarakat justru kian terbiasa menertawakan penderitaan psikologis anak-anak muda. Lihat saja komentar-komentar di media sosial. Sebagian menuduh pelaku “kurang iman,” sebagian lain menyebut “mental lemah.” Jarang sekali yang bertanya: mengapa seorang remaja bisa sampai pada titik di mana menyakiti orang lain terasa seperti satu-satunya cara untuk didengar?

Naskah diskusi itu mengingatkan pula bahwa aparat dan masyarakat sipil perlu bersinergi dalam pencegahan ekstremisme kekerasan (PCVE), karena pola ancaman kini bergeser. Setelah pembubaran Jamaah Islamiyah, ancaman baru muncul bukan dari organisasi besar, melainkan dari individu-individu yang terisolasi, terpapar konten radikal, atau bahkan hanya terbakar emosi. Itulah yang disebut lone wolf phenomenon—serigala tunggal yang terluka, berjalan sendiri, dan kadang menggigit siapa pun yang lewat. SMA 72 mungkin baru saja menjadi contoh paling getir dari bagaimana “teror emosional” bisa sama mematikan dengan “teror ideologis.”

Saya tidak mengatakan ledakan itu pasti aksi terorisme. Pihak kepolisian sendiri berhati-hati, dan itu sikap yang benar. Tapi saya juga percaya, jika kita hanya melihatnya sebagai insiden kriminal biasa, kita sedang menutup mata terhadap tanda-tanda zaman. Sekolah tidak lagi sekadar ruang belajar; ia kini juga cermin dari kegagalan sosial yang lebih besar. Ketika perundungan dianggap hal lumrah, ketika guru kelelahan, ketika anak-anak lebih banyak berbicara dengan algoritma daripada manusia, maka setiap ruang bisa berubah jadi ladang ledakan.

Ironinya, di tengah hiruk-pikuk penanganan korban, hampir tak ada yang bicara tentang luka psikologis pelaku—dan luka sosial yang melahirkannya. Kita gemar mencari siapa yang salah, tapi jarang bertanya apa yang salah. Kita sibuk mencari penyebab teknis: speaker, kabel, atau alat peledak rakitan. Tapi jarang yang menelisik struktur emosi yang membusuk: ejekan teman, kesepian, ketidakmampuan bicara, dan ketidakhadiran empati. Padahal, di situlah bom sesungguhnya tertanam.

Saya teringat satu kalimat dari seorang pakar psikologi forensik yang juga dikutip dalam naskah diskusi itu: “Kita gagal memetakan sekolah-sekolah yang menjadi tempat anak-anak mantan narapidana terorisme, tapi kita juga gagal membaca sekolah-sekolah yang sedang menumbuhkan rasa sakit sosial.” Artinya, bukan hanya anak-anak mantan teroris yang perlu dipantau; anak-anak biasa pun bisa berubah menjadi sumber ancaman jika lingkungannya terus menindas mereka tanpa belas kasih.

Kekerasan tak berideologi seperti ini adalah bom waktu sosial. Ia tak punya manifesto, tak punya panji, tak punya pemimpin. Tapi ia punya bahan bakar: kemarahan, keterasingan, dan ketidakpedulian kita bersama. Setiap ejekan di grup WhatsApp kelas, setiap komentar sinis di media sosial, setiap guru yang menutup mata saat melihat anak diolok, semuanya menumpuk seperti bubuk mesiu. Butuh satu percikan saja untuk meledak. Dan percikan itu bisa datang dari mana saja—kadang dari dalam hati sendiri.

Kita sering bicara tentang pentingnya literasi digital atau pendidikan karakter, tapi di banyak sekolah, yang terjadi justru sebaliknya. Nilai diukur dari angka, bukan dari empati. Sekolah sibuk mengajar anak-anak menjadi pintar, tapi lupa mengajari mereka cara menjadi manusia. Lalu ketika tragedi seperti SMA 72 terjadi, semua pihak bereaksi seperti orang kaget menonton film yang sudah lama diputar di depan mata.

Saya rasa, ini saatnya kita berhenti memandang sekolah sebagai menara gading yang steril dari masalah sosial. Sekolah adalah miniatur bangsa. Jika bangsa ini sedang kehilangan empati, maka sekolah pun akan mencerminkan kehilangan itu. Jika orang dewasa mudah menghina, menuding, dan marah di ruang publik, jangan heran anak-anak meniru, lalu mengekspresikan kemarahan dengan cara yang lebih meledak-ledak.

Kita butuh pendekatan baru: bukan sekadar penegakan hukum, tapi penyembuhan sosial. Bukan hanya memperbaiki pagar sekolah, tapi memperkuat jaringan rasa aman di dalamnya. Pemerintah, guru, orang tua, aparat, dan lembaga sipil harus berkolaborasi, seperti yang ditekankan dalam naskah diskusi tadi—membangun ekosistem pencegahan kekerasan yang berlapis. Karena tanpa itu, setiap sekolah bisa menjadi SMA 72 berikutnya.

Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta seharusnya menjadi peringatan keras, bukan hanya duka nasional yang sebentar lagi dilupakan. Ia menelanjangi betapa rapuhnya kita dalam menghadapi perubahan zaman, betapa mudahnya emosi berubah menjadi bom. Anak-anak kita tumbuh di dunia yang bising, tapi mereka tetap kesepian. Mereka butuh didengar, bukan dicurigai. Mereka butuh dipeluk, bukan diawasi dengan kamera CCTV.

Jika kita gagal memahami pesan dari ledakan ini, kita akan terus sibuk menghitung korban tanpa pernah menyentuh akar masalah. Dan mungkin suatu hari nanti, suara khotbah Jumat akan kembali disela ledakan—bukan karena kita tak punya alat keamanan, tapi karena kita kehabisan empati.