Kritik AS-Israel dan Standar Ganda Pelucutan Senjata

Malam sering kali mengajarkan kita ironi yang tak ingin kita dengar. Di sebuah ruang gelap—baik itu di Gaza, Beirut, Damaskus, Sanaa, atau bahkan Doha—suara dentuman selalu tiba lebih cepat dari resolusi PBB. Namun di podium terang Washington dan Tel Aviv, para pejabatnya kembali memekikkan mantra lama yang terdengar seperti kaset rusak: lucuti senjata Hizbullah, lucuti senjata Hamas, hentikan nuklir Iran, dan seterusnya. Setiap tahun, teriakannya sama. Setiap krisis, nadanya tidak pernah berubah. Tetapi entah bagaimana, tidak ada satu pun negara yang berani mengeluarkan satu kalimat paling sederhana dan paling logis: “Bagaimana dengan senjata kalian sendiri?”

Dan di situlah absurditas itu menyala terang seperti suar di malam hari, menampar kita dengan kejujuran yang tak terhindarkan: dunia tampaknya rela dibimbing oleh logika rimba, tetapi dengan jas diplomasi agar tetap terlihat sopan.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Saya menyebut ini sebagai logika satu arah, logika yang memerintahkan pihak lain untuk menahan diri sambil membiarkan diri sendiri mengamuk. Israel hari ini bukan lagi sekadar aktor negara; ia telah menjadi pengecualian global yang dibiarkan menyerang siapa pun yang dianggap mengganggu “keamanannya”—kata sakti yang bisa menjustifikasi hampir apa pun. Palestina diserang. Lebanon diserang. Suriah diserang. Iran diserang. Yaman masuk daftar. Dan tahun 2025, Qatar pun ikut merasakan “perhatian khusus” dari negara yang katanya haus perdamaian itu. Tapi tetap saja, dunia tak pernah—bahkan tidak iseng sekalipun—membicarakan pelucutan senjata Israel.

Dan ketika pejabat AS atau Israel mengangkat mikrofon sambil berkata, “Stabilitas regional terancam oleh senjata kelompok X,” saya sering bertanya dalam hati: stabilitas versi siapa? Sebab jika definisi stabilitas berarti hanya satu pihak boleh bersenjata, hanya satu negara boleh mencengkeram tombol nuklir, dan hanya satu aktor yang boleh melanggar perbatasan negara lain kapan pun ia mau—ya, itu bukan stabilitas. Itu dominasi. Dan dominasi tidak pernah bisa dibungkus dengan moralitas.

Lihatlah pernyataan terbaru Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang mengancam perang baru terhadap Lebanon jika Hizbullah tidak menyerahkan senjatanya sebelum akhir 2025. Ancaman itu disampaikan seolah-olah ia sedang membaca aturan taman bermain sekolah dasar, bukan bicara soal kemungkinan perang yang bisa memporak-porandakan sebuah negara. “Kami akan melucuti mereka,” katanya, dengan percaya diri yang hanya dimiliki oleh negara yang tahu dirinya dilindungi kekuatan veto terbesar di dunia. Lebih ironis lagi, ia mengaku Washington memberi Lebanon tenggat waktu untuk melucuti kelompok perlawanan itu. Tenggat waktu. Untuk satu negara melucuti kelompok bersenjata internal, di tengah ancaman perang eksternal. Ini bukan logika negara-bangsa; ini logika penjajah.

Yang membuatnya lebih getir adalah ini: Israel sendiri tidak mau disentuh urusan senjata. Tidak ada satupun pernyataan—bahkan yang paling simbolik—yang menyinggung perlunya Israel menahan diri, mengevaluasi persenjataannya, atau setidaknya membuka akses IAEA untuk memeriksa nuklirnya. Tidak ada. Dunia bertindak seolah-olah Israel adalah anak tunggal yang harus selalu ditenangkan, walaupun ia terus merusak rumah tetangga. Dan kita semua tahu, dalam kehidupan nyata, anak seperti itu biasanya bukan “manis”. Ia hanya dilindungi.

Ketika Hizbullah disuruh melucuti senjata, tuntutannya dibungkus dengan dalih stabilitas kawasan. Tetapi stabilitas macam apa yang ingin diciptakan ketika negara yang telah menyerang lima negara dalam lima tahun terakhir justru semakin diberi ruang untuk melebarkan operasi militernya? Bukankah stabilitas itu secara logika paling sederhana justru dimulai dari menghentikan pihak yang paling sering menyerang? Namun tampaknya logika seperti itu tidak berlaku jika pelakunya adalah negara klien superpower.

Israel bahkan sedang mempertimbangkan menarik diri dari kesepakatan maritim dengan Lebanon yang ditandatangani 2022. Alasannya? Banyak “kelemahan” dalam perjanjian itu. Apa pun yang tidak memberinya keuntungan absolut dianggap lemah. Sementara Lebanon sendiri belum memperoleh manfaat apa-apa dari perjanjian itu, karena konsorsium energi—yang juga berada dalam orbit Barat—belum menyerahkan laporan teknis dan menyatakan tidak ada gas komersial di Qana. Ironinya terasa seperti adegan komedi gelap yang terlalu menyakitkan untuk ditertawakan: negara yang tidak mendapatkan apa-apa dianggap harus mematuhi perjanjian, sementara pihak yang mendapatkan semuanya merasa berhak membatalkannya.

Namun absurditas terbesar justru kelihatan ketika AS memaksa Lebanon melucuti Hizbullah “meski berisiko memicu perang saudara.” Anda bisa merasakan dinginnya logika ini: jika sebuah negara hancur karena tunduk pada tekanan geopolitik, itu dianggap “harga yang wajar.” Tetapi jika Israel tersinggung sedikit saja, dunia langsung ribut seolah-olah kiamat sudah dekat. Ketimpangan moral ini bukan lagi sekadar bias; ia sudah menjelma menjadi sistem.

Dengan semua ini, wajar jika orang merasa hidup di dalam rimba. Karena apa yang sebenarnya membedakan rimba dari peradaban? Hanya satu: moralitas. Jika moralitas hilang, kita tinggal menghitung berapa banyak gedung kaca dan mikrofon yang dipakai untuk menyamarkan kekerasan. Dan saya kira, banyak negara hari ini lebih pandai menyembunyikan rimbanya ketimbang mengatasi akar masalahnya.

Saya rasa kita perlu bicara apa adanya: kritik terhadap AS-Israel yang terus berteriak soal pelucutan senjata bukan sekadar kritik retoris. Ini kritik terhadap struktur dunia yang mengizinkan satu pihak memainkan peran hakim sekaligus algojo, tanpa pernah menerima pemeriksaan. Kata kunci seperti “pelucutan senjata,” “non-proliferation,” “keamanan regional” hanyalah bahasa halus untuk mengatur siapa boleh punya kekuatan dan siapa harus tunduk. Dan dalam permainan semacam ini, moralitas tidak pernah benar-benar dipertimbangkan. Ia hanya dipakai sebagai ornamen, seperti janur kuning di pinggir jalan sebelum acara besar: terlihat indah, tapi tidak mengubah apa pun.

Namun di tengah semua itu, kita tidak boleh lupa: ironi hanya terasa tajam jika kita masih punya harapan. Dan satir hanya efektif jika dunia masih punya sisa nalar untuk mendengarnya. Jadi mungkin benar, kita sedang hidup di rimba yang dipoles. Tetapi rimba pun bisa berubah jika cukup banyak suara menolak menjadi penonton pasif. Karena pada akhirnya, meski aksi Israel dan AS tampak seperti naskah yang sudah mereka hafal sejak lama, sejarah selalu punya cara unik untuk mematahkan kepongahan.

Kadang lewat ketahanan rakyat kecil. Kadang lewat runtuhnya narasi besar. Kadang lewat perlawanan yang tidak bisa lagi disenyapkan. Dan kadang melalui satu pertanyaan sederhana yang terus kita ulangi: “Jika mereka harus melucuti senjatanya, mengapa kalian tidak?”

Pertanyaan itu, sebetulnya, cukup untuk mengguncang retorika yang paling mapan sekalipun. Karena logika rimba tidak pernah tahan terhadap cermin.