Krisis Tentara Israel dan Luka dalam Negara

Pada pagi yang sunyi di Tel Aviv, suara azan dari arah Jaffa bersaing dengan dengung helikopter militer yang terbang rendah. Di bawah langit yang sama, di sebuah rumah di Haifa, seorang pemuda menatap surat panggilan wajib militer dan bertanya pada dirinya sendiri: “Untuk apa lagi?” Itulah absurditas paling telanjang dari negara yang selalu bicara tentang keamanan tetapi kehilangan keinginan untuk berperang. Israel, yang dulu dibangun di atas mitos ketangguhan militernya, kini tengah menghadapi krisis paling mendasar dalam sejarahnya: krisis kepercayaan terhadap senjata, terhadap perang, dan terhadap makna menjadi tentara itu sendiri.

Menurut laporan Ynet, militer Israel kekurangan sekitar 12.000 prajurit, termasuk 7.000 pasukan tempur. Brigadir Jenderal Shai Tayeb, pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan personel, bahkan sudah memperingatkan bahwa jumlah ini akan menurun drastis pada 2027. Kekurangan itu bukan sekadar angka di papan statistik; ia adalah potret masyarakat yang mulai muak. Dalam bahasa sederhana, terlalu banyak perang, terlalu sedikit alasan.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Israel kini tengah mempersiapkan kemungkinan konfrontasi dengan Hizbullah di Lebanon. Namun, di balik retorika kesiapsiagaan, ada kecemasan yang tak lagi bisa disembunyikan. Krisis tentara ini menunjukkan bahwa mesin perang yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan nasional mulai kehilangan bahan bakarnya: kepercayaan warganya sendiri. Ketika negara harus memperpanjang masa wajib militer hingga 36 bulan dan mewajibkan 70 hari dinas cadangan tiap tahun, itu bukan tanda kekuatan, tapi sinyal darurat. Tanda bahwa sesuatu di jantung ideologi “pertahanan diri” Israel sedang runtuh pelan-pelan.

Masalah ini kian terasa getir ketika kita melihat siapa yang enggan ikut berperang. Dari sekitar 80.000 lulusan ultra-Ortodoks yang diwajibkan, hampir 50.000 di antaranya justru menghindar. Pemerintah boleh saja bangga karena angka perekrutan meningkat 60 persen, tapi kenyataannya hanya 2.900 yang mendaftar. Artinya, mayoritas dari kelompok yang paling religius justru menolak menjadi prajurit negara yang katanya “tanah suci yang dijanjikan Tuhan.” Ironi yang menyakitkan, tapi juga sangat manusiawi.

Dan di sinilah paradoks besar itu meledak. Negara yang berdiri atas keyakinan teologis tentang “tanah perjanjian” kini dipaksa mengakui bahwa iman tak otomatis melahirkan loyalitas militer. Mereka yang berdoa paling khusyuk justru menolak mengangkat senjata. Sementara mereka yang berperang, perlahan kehilangan keyakinan pada doa. Perang yang dulu menjadi ritual nasional kini berubah menjadi beban eksistensial.

Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa penolakan wajib militer meningkat dua kali lipat dari target tahunan. Lebih dari 1.200 orang ditangkap tahun ini. Militer, yang dulu dianggap simbol kehormatan, kini menjadi alat penegak hukum melawan warganya sendiri. Di jalan-jalan Israel, tentara kini mengejar “musuh dalam negeri”—pemuda-pemuda yang tak mau ikut perang. Sebuah ironi pahit bagi negara yang mengklaim dirinya demokratis.

Krisis tentara Israel bukan hanya soal jumlah, tapi soal makna. Ketika negara memaksa warganya untuk berperang demi “pertahanan,” padahal perang itu sendiri diciptakan oleh kebijakan agresif yang mereka tolak, maka yang lahir bukan patriotisme, melainkan trauma. Saya rasa kita semua tahu, perang yang berlangsung terlalu lama akan selalu kehilangan moralnya. Dan ketika moral hilang, tak ada jumlah tentara yang bisa menggantikan maknanya.

Yang lebih menggelikan—atau mungkin menyedihkan—adalah bagaimana Israel berusaha mengalihkan beban ini ke negara lain. Tekanan terhadap Tentara Lebanon (LAF) untuk melakukan penggeledahan rumah ke rumah demi melucuti Hizbullah adalah bentuk keputusasaan diplomatik. Israel tahu, LAF tak akan pernah melakukan itu, karena tindakan semacam itu akan memicu perang saudara baru di Lebanon. Tapi tekanan itu tetap dilayangkan, seolah-olah dengan menuntut orang lain memerangi musuhnya, beban moral Israel bisa dilupakan. Ketika LAF menolak, Israel menanggapinya dengan serangan udara dan pemboman perbatasan.

Lebih dari 40 warga sipil Lebanon tewas dalam enam minggu terakhir, termasuk Samir Faqih yang dibunuh drone di Bisariyeh. Dua rumah diledakkan di Hula. Semua itu terjadi ketika Israel seharusnya sedang bernegosiasi melalui mekanisme gencatan senjata yang melibatkan Washington, Paris, dan UNIFIL. Bukankah ini absurditas yang nyaris teatrikal? Negara yang mengeluh kekurangan tentara justru menambah musuh, seolah kekerasan adalah obat bagi luka yang diciptakannya sendiri.

Saya tak bisa tidak membandingkan situasi ini dengan kehidupan di banyak negara lain—termasuk kita. Ketika negara menghadapi krisis legitimasi, ia sering menutupi kelemahan itu dengan ancaman eksternal. Narasi “musuh di perbatasan” adalah cara paling klasik untuk mempersatukan rakyat yang mulai kehilangan kepercayaan. Israel sedang memainkan naskah lama itu. Tapi bedanya, kini penontonnya mulai bosan. Rakyatnya sendiri mulai menolak peran dalam drama perang yang tak berkesudahan.

Ada semacam kelelahan kolektif yang tak bisa ditutupi oleh propaganda. Dan kelelahan itu berbahaya. Sebab di sanalah muncul ruang bagi kesadaran baru: bahwa keamanan sejati tak mungkin lahir dari senjata. Krisis tentara Israel memperlihatkan momen langka di mana mitos “kekuatan militer” runtuh di hadapan realitas sosial. Negara yang hidup dari perang kini terancam mati karenanya.

Mungkin inilah saatnya dunia—termasuk Israel sendiri—berhenti menganggap perang sebagai bahasa politik. Sebab perang, sejatinya, tak pernah menyelesaikan apa pun. Ia hanya memperpanjang siklus penderitaan dengan wajah yang berbeda. Saya kira para pemuda yang menolak wajib militer itu bukan pengecut; mereka hanyalah generasi pertama yang berani mengatakan: cukup. Mereka mungkin tak sadar, tapi penolakan mereka adalah bentuk perlawanan terhadap absurditas sejarah yang telah terlalu lama memenjarakan Israel.

Dan di sinilah letak paradoks paling indah sekaligus paling getir: negara yang selama ini memuja kekuatan sedang diajari kelemahan oleh anak-anaknya sendiri. Sebuah pelajaran yang mahal, tapi barangkali satu-satunya jalan menuju kedewasaan.

Israel boleh saja menambah masa wajib militer, memperketat penegakan hukum, bahkan memenjarakan penghindar dinas. Tapi tak ada peraturan yang bisa memaksa orang untuk percaya. Krisis tentara Israel adalah krisis kepercayaan yang tak bisa disembuhkan dengan senjata atau propaganda. Ia hanya bisa diatasi jika negara berani menatap cermin dan mengakui: perang bukan lagi jawaban.

Dan ketika hari itu tiba—jika pernah tiba—mungkin Israel akhirnya akan memahami bahwa keamanan sejati bukan soal jumlah pasukan, melainkan kemampuan untuk berhenti berperang.