Konsensus Gaza dan Ilusi Kedaulatan dalam Penjajahan

Dalam setiap wacana perdamaian, ada selalu sejumput ironi yang tak bisa disembunyikan: yang paling lantang berbicara tentang “kedaulatan” justru seringkali mereka yang tak lagi memiliki sepenuhnya. Pernyataan bersama faksi-faksi Palestina di Kairo, yang menegaskan komitmen terhadap proyek nasional dan persatuan internal di tengah agresi ke Gaza, tampak pada permukaannya seperti babak baru dari kesadaran politik yang matang. Tapi di balik bahasa diplomatik itu, ada sesuatu yang lebih getir: kenyataan bahwa “konsensus nasional” kini berjalan di bawah bayang-bayang global, diatur dengan tangan-tangan yang mengklaim ingin membawa damai tapi menyimpan agenda yang jauh lebih dingin.

Pernyataan itu mengandung paradoks sejak kalimat pertamanya. Faksi-faksi Palestina menyebut diri sedang “melindungi proyek nasional” dan “memulihkan persatuan,” namun seluruh proses itu berlangsung di bawah pengawasan Mesir, dengan dukungan dari AS, Turki, Qatar, bahkan restu dari Donald Trump — nama yang dalam memori rakyat Gaza lebih lekat dengan blokade dan pengakuan sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel daripada perdamaian. Betapa mudah kata “perdamaian” berubah menjadi perpanjangan kolonialisme, sekadar diberi selimut baru yang bernama “kesepakatan.”

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Dalam pernyataan lanjutan, disebutkan bahwa Gaza akan dikelola oleh sebuah “komite teknokrat Palestina independen” yang bekerja bersama lembaga internasional. Di atas kertas, kalimat itu terdengar indah: teknokrat, apolitis, netral. Namun siapa yang bisa benar-benar netral di tanah yang seluruh udaranya beraroma penjajahan? Netralitas dalam situasi seperti Gaza hanyalah kemewahan konseptual, bukan kenyataan. Karena di baliknya, ada “Board of Peace” yang dipimpin Trump, dengan Tony Blair — arsitek perang Irak — di antara anggotanya. Ironis, bukan? Mereka yang paling banyak meninggalkan reruntuhan di Timur Tengah kini ingin mengatur bagaimana Gaza dibangun kembali.

Hamas, melalui Husam Badran, tampak berusaha menarik garis merah yang tegas. Ia menegaskan pentingnya “konsensus nasional Palestina” dalam pembentukan komite teknokrat tersebut. Sepintas, itu tampak sejalan dengan gagasan di atas. Namun di balik penekanan itu justru tersimpan penolakan halus terhadap intervensi asing. Badran tahu betul bahwa jika rakyat Palestina tak mendefinisikan sendiri siapa yang memimpin mereka, maka semua istilah “komite teknokrat” atau “badan independen” hanyalah eufemisme bagi administrasi kolonial model baru. Dengan menekankan konsensus, Hamas sedang berusaha merebut ruang kedaulatan simbolik — meskipun sangat mungkin ruang itu semakin sempit.

Namun di sinilah paradoksnya: di satu sisi Hamas bicara tentang konsensus dan kedaulatan nasional, tapi di sisi lain, blokade masih dikontrol Israel dan Mesir; bantuan kemanusiaan tetap melewati jalur yang diawasi Washington; dan para “donor rekonstruksi” menetapkan syarat-syarat politik yang halus tapi mengikat. Jadi, apakah yang disebut “konsensus nasional” itu sungguh lahir dari kebebasan, atau hanya pilihan yang tersisa ketika semua pintu lain telah ditutup? Bukankah persetujuan yang lahir di tengah tekanan sering kali hanyalah bentuk lain dari paksaan yang dibungkus rapi?

Sebagian orang mungkin berkata: “Itu kan sudah keputusan faksi-faksi Palestina sendiri. Orang luar seharusnya menghormati.” Benar, tetapi keputusan macam apa yang bisa disebut bebas jika dibuat di bawah situasi pengepungan, di mana udara pun masih dikontrol penjajah? Menghormati rakyat Gaza tidak berarti menelan mentah-mentah setiap hasil konferensi yang mereka “setujui” di bawah tekanan politik dan ekonomi global. Justru penghormatan sejati lahir dari memastikan bahwa rakyat itu punya ruang untuk menolak — ruang yang kini hampir tak tersisa. Karena kedaulatan tanpa opsi untuk menolak hanyalah kepatuhan yang dipoles dengan bahasa diplomasi.

Inilah bentuk kolonialisme abad ke-21: tidak lagi menempatkan tank di jalanan, melainkan kontrak di meja konferensi. Tidak lagi menaklukkan lewat invasi, melainkan lewat mekanisme “pembangunan kembali” dan “rekonstruksi damai.” Yang dijajah tidak lagi disebut “koloni,” tapi “wilayah yang dikelola sementara.” Padahal esensinya sama: Gaza tetap tidak berdaulat. Yang berubah hanyalah bentuk pengawasan. Di masa lalu, penjajahan menuntut ketaatan dengan kekerasan. Kini ia menuntut partisipasi — agar penaklukan tampak seperti kesepakatan bersama.

Hamas tampaknya memahami dilema ini. Di hadapan publik internasional, mereka menampilkan wajah kooperatif: menerima kesepakatan, mendukung komite teknokrat, menghargai peran Mesir dan Amerika. Tapi di lapisan dalam, pernyataan Badran adalah perlawanan simbolik: “tidak ada yang berhak mengatur Gaza tanpa konsensus nasional Palestina.” Sebuah pesan yang mengandung nada getir — bahwa bahkan untuk sekadar mempertahankan prinsip kedaulatan, kini mereka harus menyampaikannya dalam bentuk diplomasi lunak agar tak dicap sebagai penghalang perdamaian.

Namun publik dunia sering kali lebih tertarik pada permukaan: headline tentang “faksi Palestina bersatu untuk perdamaian.” Padahal, seperti yang kita tahu, kesatuan tanpa kebebasan hanyalah teater politik. Rakyat Gaza mungkin akan memiliki administrasi baru, tapi apakah itu berarti mereka merdeka? Saya rasa tidak. Karena yang dibutuhkan rakyat Gaza bukan sekadar administrasi baru, tetapi pembebasan sejati dari struktur penjajahan — pembebasan dari sistem yang membuat setiap keputusan harus melewati izin kekuatan asing yang mengaku “penjamin damai.”

Kita semua tentu ingin melihat Gaza tenang, tanpa bom, tanpa jeritan di malam hari. Tapi perdamaian yang dibangun di atas dominasi tidak pernah bertahan lama. Ia hanya menunda letusan berikutnya. Perdamaian sejati tidak lahir dari kesepakatan yang dikawal tank dan diatur lembaga donor. Ia lahir dari keadilan — dari pengakuan atas hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, tanpa dikurung oleh istilah teknokratik yang justru menjauhkan mereka dari politik pembebasan.

Maka pertanyaan yang sesungguhnya bukan lagi “siapa yang akan memerintah Gaza,” tapi “siapa yang benar-benar berdaulat atas Gaza?” Jika jawabannya masih tergantung pada dewan yang diketuai Trump, atau pelatihan polisi oleh Mesir dan Yordania, maka konsensus itu hanyalah bayangan kedaulatan. Gaza mungkin tampak damai, tapi hanya karena ia dijaga agar tetap diam. Dan diam bukanlah perdamaian — ia adalah jeda sebelum kemarahan kembali menemukan suaranya.

Dalam lanskap seperti ini, pernyataan tentang “konsensus nasional Palestina” seharusnya dibaca bukan sebagai akhir dari perjuangan, tapi awal dari babak baru: babak di mana rakyat Gaza harus berjuang bukan hanya melawan pendudukan militer, tapi juga melawan bentuk baru dari penjajahan administratif yang datang dengan senyum diplomatik. Dunia boleh menyebutnya “kesepakatan damai.” Tapi bagi mereka yang hidup di bawah bayangannya, itu hanyalah damai tanpa kebebasan — dan perdamaian macam itu hanyalah nama lain dari penjara.

Sumber:

• https://english.almayadeen.net/news/politics/resistance-factions-agree-on-unity-plan–gaza-ceasefire-impl
• https://www.egypttoday.com/Article/1/143032/Amid-Cairo-talks-Hamas-urges-Palestinian-consensus-on-technocratic-governance