Ketika Pendudukan Menjadi Kejahatan yang Dilembagakan

Malam di Tepi Barat tidak pernah benar-benar gelap; ia diterangi sorot lampu razia, suara pintu digedor, dan langkah sepatu yang terdengar seperti palu mengetuk kesadaran. Ada kegelisahan yang tak perlu dijelaskan panjang—cukup bayangkan rumah Anda dibuka paksa, anak-anak terbangun, dan nama seseorang dipanggil tanpa jaminan pulang. Di sanalah absurditas itu bermula: ketika kekerasan menjadi rutinitas, dan hukum berdiri bukan untuk melindungi, melainkan untuk menjustifikasi. Saya rasa, inilah momen ketika pendudukan berhenti berpura-pura sebagai urusan keamanan, dan mulai mengaku sebagai kejahatan yang dilembagakan.

Laporan Al-Mayadeen menyebut penahanan sedikitnya 45 warga Palestina dalam 24 jam di Tepi Barat, termasuk al-Quds Timur. Angka itu, bagi sebagian orang, mungkin terdengar seperti statistik harian—sesuatu yang lewat di linimasa lalu dilupakan. Tapi statistik punya kebiasaan buruk: ia menghapus wajah. Di balik angka itu ada keluarga yang diobrak-abrik, rumah yang dirusak, dan kehidupan yang digantung tanpa tanggal. Ketika sebuah masyarakat diperlakukan seperti daftar nama yang bisa dicoret sesuka hati, kita sedang menyaksikan kejahatan yang dilembagakan bekerja dengan rapi, dingin, dan berulang.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kepala Palestinian Prisoners’ Society memperingatkan tentang pembaruan status darurat di penjara Israel. Kalimat itu terdengar administratif, bahkan teknokratis. Namun di baliknya tersimpan makna yang lebih gelap: status darurat adalah payung hukum yang membuat penyiksaan terasa “legal”, kelaparan tampak “tak terelakkan”, dan penelantaran medis seolah “prosedural”. Kita semua tahu, ketika kekerasan diberi cap resmi, ia berhenti merasa bersalah. Ia berubah menjadi sistem. Dan sistem, seperti mesin tua, terus berjalan tanpa empati. Inilah esensi kejahatan yang dilembagakan—kejahatan yang tak lagi sembunyi-sembunyi.

Penahanan massal disebut sebagai kebijakan paling mengakar. Hampir 21.000 kasus penangkapan tercatat sejak perang di Gaza dimulai. Angka sebesar itu tak mungkin lahir dari kebetulan. Ia lahir dari desain. Dari logika yang melihat manusia sebagai variabel risiko, bukan subjek hak. Bayangkan sebuah kota yang warganya hidup dengan kemungkinan ditangkap kapan saja—seperti tinggal di perumahan yang setiap malam pintunya bisa dibuka paksa oleh pengelola. Tak ada rasa aman, hanya jeda kecemasan. Dalam situasi seperti ini, keamanan bukan tujuan; ia alibi. Dan alibi itulah yang memberi napas panjang pada kejahatan yang dilembagakan.

Lebih getir lagi, laporan menyebut kematian 87 tahanan Palestina sejak 7 Oktober, 51 di antaranya dari Gaza. Disebut sebagai periode paling mematikan dalam sejarah gerakan tahanan Palestina. Kematian dalam tahanan bukan sekadar kegagalan sistem; ia cermin dari sistem itu sendiri. Ketika penyiksaan, kelaparan, dan penelantaran medis disebut sebagai sebab, kita tak sedang berbicara tentang kecelakaan. Kita sedang berbicara tentang pola. Pola adalah bahasa sistem. Dan sistem yang menghasilkan kematian sebagai keluaran rutin layak disebut kejahatan yang dilembagakan.

Sebagian orang akan berkata: ini semua demi keamanan. Kalimat itu terdengar familiar, seperti dalih yang sering kita dengar di banyak negeri. Tapi keamanan yang seperti apa? Keamanan yang memerlukan pembongkaran rumah, interogasi di tempat, penghancuran properti, dan trauma lintas generasi? Keamanan yang tumbuh dari ketakutan bukanlah keamanan; ia hanya penundaan konflik. Ibarat menutup panci mendidih dengan tutup rapuh—suatu saat, uap akan mencari celah. Di titik ini, saya rasa, keamanan telah dipelintir menjadi slogan kosong yang menutupi kejahatan yang dilembagakan.

Lalu ada kabar tentang rancangan undang-undang yang mengusulkan eksekusi dengan cara gantung. Kita diminta percaya bahwa ini soal ketertiban hukum. Namun metode, simbol, dan imunitas yang menyertainya berkata lain. Gantung bukan sekadar teknik; ia pesan. Pesan tentang kekuasaan absolut, tentang hukuman yang ingin ditonton sejarah. Ketika negara memilih simbol kekerasan paling telanjang, ia sedang berbicara kepada dunia dengan bahasa yang kasar namun jelas: ketakutan adalah kebijakan. Di sinilah kejahatan yang dilembagakan menemukan panggung ideologisnya.

Ironinya tajam. Negara modern mengklaim supremasi hukum, tetapi menyiapkan imunitas penuh bagi pelaksana hukuman mati. Publikasi detail eksekusi dijanjikan, sementara identitas pelaksana dirahasiakan. Transparan untuk yang dihukum, gelap untuk yang menghukum. Satir tak perlu ditulis; ia sudah terjadi. Seperti papan pengumuman yang memamerkan hukuman tanpa pernah menyebutkan siapa yang bertanggung jawab. Kita semua tahu, ketimpangan semacam ini bukan kebetulan—ia dirancang. Ia adalah tanda kejahatan yang dilembagakan yang sudah percaya diri.

Sebagian pembaca mungkin bertanya, apa relevansinya bagi kita di sini? Banyak. Kita hidup di dunia yang saling terhubung oleh preseden. Ketika kekerasan dilegalkan di satu tempat, ia menginspirasi tempat lain. Ketika pendudukan berubah menjadi rezim hukuman permanen, ia memberi contoh buruk bahwa hukum bisa dibengkokkan tanpa konsekuensi. Seperti tetangga yang membakar sampah beracun—asapnya tak berhenti di pagar. Dalam dunia global, kejahatan yang dilembagakan menular lewat normalisasi.

Saya teringat analogi sederhana: jika sebuah sekolah mulai menghukum murid dengan kelaparan dan pengurungan tanpa akses kesehatan, lalu menyebutnya “disiplin”, kita akan marah. Kita akan protes. Tapi ketika skala membesar dan pelakunya negara, kemarahan sering melemah oleh jargon. Inilah ironi terbesar zaman kita: semakin besar kekuasaan, semakin halus bahasa yang dipakai untuk menutupinya. Padahal substansinya sama. Kekerasan. Dan ketika kekerasan itu berulang, terlindungi, dan dibenarkan, ia sah disebut kejahatan yang dilembagakan.

Narasi ini bukan ajakan untuk kebencian, melainkan seruan untuk kewarasan. Mengkritik kebijakan bukan menyerang identitas. Menolak penyiksaan bukan memusuhi keamanan. Kita bisa—dan harus—memisahkan keduanya. Jika tidak, kita terjebak dalam logika biner yang hanya menguntungkan ekstremisme. Saya rasa, posisi tegas justru diperlukan untuk membuka ruang diskusi yang jujur. Tanpa itu, kejahatan yang dilembagakan akan terus bersembunyi di balik kata “darurat”.

Di akhir, saya ingin jujur: membaca laporan ini membuat marah, tapi juga letih. Letih karena pola yang sama diulang dengan keyakinan bahwa dunia akan terbiasa. Namun sejarah mengajarkan hal lain. Dunia mungkin lambat, tapi tidak tuli. Ketika kejahatan diinstitusionalisasi, ia meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Pengadilan moral—dan sering kali hukum—datang belakangan, tetapi ia datang. Pertanyaannya sederhana: apakah kita akan diam sampai itu terjadi, atau bersuara sekarang?

Sikap saya jelas. Yang kita saksikan bukan sekadar kebijakan keras; ini adalah kejahatan yang dilembagakan. Menyebutnya apa adanya bukan provokasi, melainkan kejujuran. Dan kejujuran, meski pahit, adalah satu-satunya jalan keluar dari absurditas yang kita biarkan menjadi normal.