Ketika Gaza Dijadikan Laboratorium Perdamaian Palsu

Di tengah reruntuhan yang masih mengepulkan debu dan tubuh-tubuh yang belum sempat dimakamkan dengan layak, dunia tiba-tiba berbicara tentang “kesepakatan baru” untuk Gaza. Ironis, bukan? Di saat satu generasi Palestina kehilangan rumah dan masa depannya, meja-meja rapat di Ramallah, Washington, dan Tel Aviv justru sibuk merancang bentuk “pemerintahan sementara” yang diklaim akan membawa stabilitas. Seolah yang hancur di Gaza bukan kehidupan, tapi sekadar sistem administrasi yang bisa disusun ulang dengan kertas, pena, dan segel diplomatik.

Saya rasa, absurditas ini bukan hal baru. Setiap kali ada darah, selalu muncul kata “rekonstruksi.” Setiap kali ada kehancuran, muncullah “komite sementara.” Kini, Hamas dan Otoritas Palestina (PA) dikabarkan telah mencapai kesepakatan membentuk sebuah badan sementara untuk mengelola Gaza—sebuah langkah yang, jika dibaca lebih teliti, bukan sekadar kompromi internal, melainkan ujian paling pahit dari makna kedaulatan itu sendiri.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Mousa Abu Marzouk, salah satu tokoh senior Hamas, menyebut komite itu akan berada di bawah koordinasi seorang menteri dari PA. Kedengarannya rapi, sopan, dan administratif. Tapi di balik kata-kata formal itu tersembunyi pertarungan besar tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali atas Gaza. Hamas mungkin sedang berusaha menunjukkan kedewasaan politik, bahwa mereka bisa bernegosiasi tanpa menanggalkan prinsip perlawanan. Namun, dari sisi lain, langkah ini juga bisa dibaca sebagai strategi bertahan—cara elegan untuk menunda serangan berikutnya dari mesin diplomasi Amerika Serikat dan sekutunya.

Mari jujur saja: “perdamaian” yang digagas Washington selalu datang dengan syarat. Tak ada yang gratis dalam politik global, apalagi jika menyangkut Palestina. Draft resolusi yang bocor menunjukkan dengan gamblang bagaimana AS merancang Gaza seolah sebuah proyek investasi. Ada “Board of Peace” yang akan menilai apakah PA sudah cukup “direformasi” sebelum diberi hak memerintah. Bayangkan, sebuah bangsa harus dinilai kelayakannya untuk mengatur dirinya sendiri oleh lembaga asing yang bahkan tidak tahu rasanya hidup di bawah blokade.

Lebih jauh, ada rencana penempatan pasukan internasional untuk mengamankan Gaza—pasukan yang katanya akan menjaga perdamaian, tapi justru menimbulkan pertanyaan: perdamaian untuk siapa? Abu Marzouk menolak keras ide ini. Ia tahu, pasukan internasional hanya akan menjadi wajah baru pendudukan. “Jika Hamas dilucuti, kekacauan akan datang,” katanya, mengingatkan dunia pada kekacauan Irak setelah pembubaran tentaranya oleh Amerika. Dan ia benar. Kita semua tahu, kehancuran negara sering kali dimulai dari satu kesalahan fatal: membiarkan orang lain menentukan siapa yang boleh bersenjata, siapa yang tidak.

Israel, tentu saja, punya pendapat lain. Mereka menolak pasukan PBB masuk ke wilayah yang masih dianggap “dikuasai Hamas.” Artinya, mereka ingin keamanan tanpa pengawasan, kekuasaan tanpa tanggung jawab. Di titik ini, tampak jelas bahwa yang disebut “rencana damai” hanyalah upaya mempermanis bentuk baru kontrol kolonial. AS ingin menata Gaza seperti wilayah eksperimen: dikontrol dari jauh, diberi label pembangunan, tapi tetap diikat tali kekuasaan.

Saya tidak bisa tidak membandingkannya dengan cara dunia memperlakukan Palestina seperti pasien yang “tidak kompeten” mengatur dirinya sendiri. Ketika rakyat Palestina menuntut kebebasan, mereka disebut ekstremis. Ketika mereka bersikap moderat, mereka dianggap terlalu lemah. Ketika mereka bernegosiasi, dunia malah mengatur syarat tambahan. Seolah-olah Palestina tidak pernah cukup layak untuk merdeka, tidak peduli seberapa banyak darah yang telah ditumpahkan demi kata itu.

Komite bersama Hamas dan PA, jika tidak berhati-hati, bisa berubah menjadi boneka politik baru—alat legitimasi bagi pihak luar untuk mengatakan bahwa Gaza kini “dalam transisi menuju stabilitas.” Stabilitas, dalam kamus mereka, berarti diam. Tidak protes. Tidak melawan. Tidak bersuara tentang keadilan. Kita sudah sering mendengar istilah semacam itu dalam konteks lain: di Irak, di Afghanistan, di Libya. Di semua tempat itu, yang disebut “stabilitas” justru menjadi nama lain bagi kontrol permanen.

Namun, bukan berarti semua harapan pupus. Di balik ketegangan ini, masih ada kemungkinan bahwa kesepakatan ini bisa menjadi langkah awal menuju rekonsiliasi nasional Palestina—jika, dan hanya jika, ia tidak dijadikan alat untuk menyingkirkan perlawanan. Abu Marzouk menegaskan bahwa “pengganti kekuatan Hamas haruslah Palestina dan disepakati bersama.” Pernyataan ini sederhana tapi tajam: ia menolak ide bahwa keamanan Gaza bisa ditentukan oleh Tel Aviv atau Washington.

Sayangnya, banyak negara Arab justru bersikap setengah hati. Beberapa menolak klausul tentang pelucutan senjata Hamas, tapi bukan karena solidaritas ideologis—melainkan karena ketakutan geopolitik. Mereka tahu, jika pasukan internasional benar-benar masuk ke Gaza, pengaruh Amerika akan semakin kuat di kawasan. Jadi, yang mereka tolak bukan penjajahan atas Palestina, melainkan dominasi yang bisa mengancam status quo mereka sendiri. Ironi semacam ini tak asing bagi kita: dunia Arab yang kaya minyak tapi miskin keberanian moral.

Bila dibaca dari perspektif yang lebih luas, laporan ini memperlihatkan pola yang berulang dalam sejarah kolonialisme modern: penghancuran, diikuti “rekonstruksi,” lalu diakhiri dengan penjajahan versi baru yang lebih halus. Gaza kini berada di persimpangan itu. Jika Hamas dan PA gagal mempertahankan prinsip kemandirian, maka mereka hanya akan menjadi aktor figuran dalam sandiwara besar yang disutradarai Washington.

Dan kita, para penonton dari jauh, hanya bisa menonton debu reruntuhan yang disulap menjadi panggung perdamaian palsu. Dunia akan bertepuk tangan untuk “kemajuan diplomatik,” sementara di jalan-jalan Gaza, anak-anak tetap bermain di antara puing. Tak ada yang benar-benar berubah, kecuali bentuk administrasi penjajahan itu sendiri.

Saya rasa, di sinilah letak tragedi sejati Palestina hari ini: bukan hanya karena mereka dijajah, tapi karena dunia telah terbiasa dengan penjajahan itu. Dunia menganggapnya normal, bahkan pantas. Dan selama kita masih menerima logika bahwa perdamaian harus datang dari pelucutan perlawanan, Gaza akan terus menjadi laboratorium bagi eksperimen politik kekuasaan—tempat di mana manusia diperlakukan seperti variabel dalam simulasi, bukan subjek sejarah yang berhak menentukan nasibnya sendiri.

Mungkin, ketika semua “komite” dan “rencana damai” itu gagal seperti yang sudah-sudah, baru dunia akan sadar bahwa yang dibutuhkan Gaza bukan pengawasan internasional, bukan reformasi paksa, dan bukan pasukan penjaga perdamaian. Yang dibutuhkan hanyalah hal paling sederhana namun paling ditakuti oleh mereka yang berkuasa: kebebasan yang sejati, tanpa syarat, tanpa izin.