Ketika Data Menegaskan Nurani: Publik Menolak Pemutihan Sejarah Soeharto

Malam digital kita semakin ramai oleh suara-suara yang menolak lupa. Di antara deru tagar, unggahan nostalgia, dan potongan video TikTok yang menampilkan senyum Soeharto dengan tulisan “piye, enak jamanku toh?”, ada sesuatu yang lebih sunyi namun jauh lebih penting: data. Data yang tidak berteriak, tapi bicara tegas. Dan kali ini, data itu berpihak pada nurani.

Drone Emprit mencatat lebih dari 27 ribu percakapan soal wacana pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto, dengan 26 juta interaksi di dunia maya selama 20 Oktober hingga 7 November 2025. Angka yang fantastis, tapi juga mengerikan. Karena di balik jutaan interaksi itu, ada pertarungan moral besar: antara mereka yang ingin melupakan dan mereka yang bersikeras mengingat.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Dan hasilnya jelas: 63 persen percakapan di platform X (Twitter) bernada penolakan. Hanya di ruang-ruang yang lebih steril—Facebook, YouTube, dan TikTok—narasi positif mendominasi, didorong oleh konten nostalgia tentang harga beras, ketertiban, dan sosok “bapak pembangunan”. Tapi di ruang tempat kesadaran paling hidup—tempat opini bukan diatur redaksi atau algoritma lembut nostalgia—publik bersuara lantang: Soeharto bukan pahlawan.

Saya rasa, ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini adalah benturan antara ingatan dan kepentingan. Antara mereka yang pernah merasakan represi dan mereka yang hanya mewarisi cerita tentang stabilitas. Drone Emprit menemukan polarisasi tajam: media daring lebih banyak menulis positif (64%), sementara percakapan publik di media sosial justru didominasi resistensi. Di situlah absurditas kita tersingkap: ruang yang dikendalikan institusi tampak mendukung, tapi ruang yang dihidupi warga menolak keras.

Ada yang menyebutnya nostalgia. Ada yang menyebutnya rekonsiliasi sejarah. Tapi rekonsiliasi macam apa jika dilakukan dengan menutup mata terhadap luka? Di laporan itu, terlihat bagaimana emosi dominan publik adalah “anger”—kemarahan. Bukan semata kemarahan politik, melainkan kemarahan moral: karena bangsa ini seperti hendak diberi pelajaran buruk bahwa pelanggaran bisa dilupakan asal dibungkus pembangunan.

Drone Emprit bahkan mencatat munculnya istilah hero-washing di ruang digital—sebuah istilah yang tepat sekaligus menohok. Hero-washing adalah upaya memutihkan sejarah dengan penghargaan. Seperti mencuci dosa dengan piagam. Dan bukankah itu yang sedang terjadi? Negara yang dulu membungkam, kini hendak menulis ulang kisahnya dengan tinta kehormatan.

Publik melihat ironi besar ketika nama Soeharto diusulkan bersamaan dengan Marsinah dan Gus Dur—dua figur yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas. Di sini, satire terasa nyaris tak perlu ditulis; kenyataannya sendiri sudah terlalu satir. Ini seperti menaruh pelaku dan korban di satu altar penghormatan yang sama, dan menyebutnya “rekonsiliasi nasional.”

Saya percaya, bangsa yang sehat tidak takut pada ingatan. Tapi laporan ini menunjukkan bahwa sebagian dari kita justru sedang memanipulasi ingatan itu. Lihat saja bagaimana TikTok dan YouTube dipenuhi konten “nostalgia pembangunan”—77 persen di TikTok bernada positif. Video pendek, musik pelan, cuplikan suasana tertib: semua dibingkai rapi agar publik percaya bahwa masa lalu yang menakutkan itu sebenarnya indah. Di sinilah algoritma bekerja seperti bius yang manis: ia tidak memaksa kita melupakan, ia membuat lupa terasa nyaman.

Namun di sisi lain, Twitter menjadi ruang perlawanan moral. Tagar #TolakGelarPahlawanSoeharto dan #SoehartoBukanPahlawan menjadi senjata warga digital. Mereka menulis ulang sejarah dengan cara baru—melalui unggahan, utas, dan komentar pedas. Data Drone Emprit memperlihatkan bahwa narasi kritis lebih dominan di kalangan aktivis dan masyarakat sipil. Di antara ratusan akun yang aktif, ada nama-nama seperti YLBHI, KontraS, dan akun gerakan warga yang menghidupkan kembali semangat reformasi lewat layar ponsel.

Saya jadi teringat kalimat dalam tulisan saya sebelumnya: “Rekonsiliasi tanpa pengakuan hanyalah penghapusan dengan sopan santun.” Laporan Drone Emprit kini membuktikan bahwa publik memahami itu. Bahwa di balik setiap narasi “pembangunan,” mereka masih mencium bau darah masa lalu. Karena sejarah tidak bisa disucikan hanya karena dibacakan dengan nada lembut.

Yang menarik, laporan itu juga menunjukkan jurang antara elite dan rakyat. Fadli Zon, Gus Ipul, dan tokoh Muhammadiyah seperti Dadang Kahmad mendukung dengan alasan prosedural. Tapi di akar rumput, suara yang muncul bukan sekadar perbedaan pendapat—melainkan bentuk pertahanan moral. Mereka menolak bukan karena benci, tapi karena tidak ingin bangsa ini kehilangan arah kompas etiknya.

Dan di tengah semua itu, saya melihat paradoks yang pahit. Di era informasi yang begitu terbuka, narasi yang salah justru bisa menyebar lebih cepat daripada yang benar. “Zaman Pak Harto enak,” kata banyak orang di kolom komentar. Dan benar, algoritma senang pada kalimat sederhana yang mudah disukai. Tapi yang sederhana tidak selalu benar. Laporan Drone Emprit menunjukkan bahwa meski sentimen positif lebih tinggi di platform hiburan, percakapan yang paling berpengaruh—yang menciptakan gelombang opini nasional—justru datang dari mereka yang menolak pelupaan. Nurani digital, ternyata, masih hidup.

Namun saya tak bisa menahan rasa getir. Karena sekalipun data ini menegaskan penolakan publik, sejarah kita telah lama menunjukkan: kebenaran tidak selalu menang dalam keputusan formal. Pemerintah bisa saja tetap memberi gelar itu, dengan alasan prosedural, administratif, bahkan “aspiratif.” Tapi jika itu terjadi, maka data Drone Emprit akan menjadi dokumen moral—bukti bahwa rakyat pernah menolak, dan negara memilih untuk tak mendengar.

Saya rasa, inilah ujian paling serius bagi bangsa ini: apakah kita masih bisa membedakan antara penghormatan dan penyesatan. Ketika gelar pahlawan bisa diberikan kepada mereka yang pernah menindas, maka kata “pahlawan” kehilangan maknanya. Ia berubah menjadi sekadar medali politik, bukan cermin nurani.

Laporan Drone Emprit memperlihatkan bahwa sebagian besar publik menolak “pemutihan sejarah Soeharto.” Dan saya sepakat: penolakan ini bukan kebencian, melainkan upaya mempertahankan ingatan kolektif. Sebab ingatan adalah bentuk terakhir dari keadilan, terutama ketika hukum dan negara gagal memberikannya.

Dalam konteks itu, data bukan sekadar angka. Ia menjadi saksi zaman. Ketika publik digital menolak lupa, mereka sedang menulis sejarah baru dengan cara mereka sendiri—di ruang yang tak bisa dibredel, di antara tagar dan komentar. Mungkin inilah cara paling modern untuk mengatakan “tidak” terhadap pengulangan kekuasaan lama.

Kita semua tahu, bangsa ini punya kebiasaan aneh: terlalu cepat memaafkan tanpa pernah benar-benar menyesal. Tapi kali ini, data berkata lain. Ada gelombang kesadaran yang tumbuh—pelan, tapi pasti—bahwa masa lalu tak bisa dipoles dengan jargon pembangunan. Bahwa stabilitas tidak bisa dibeli dengan kebisuan. Bahwa gelar pahlawan tidak bisa dipakai untuk menghapus luka sejarah.

Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, nurani kolektif kita menemukan sekutu yang kuat: data. Bukan sekadar opini atau teriakan di jalan, tapi bukti kuantitatif bahwa rakyat menolak pelupaan yang disamarkan sebagai penghargaan.

Ketika negara mencoba memutihkan masa lalu, publik menegaskan bahwa sejarah tidak bisa dicuci bersih dengan upacara. Ketika kekuasaan ingin menulis ulang moral bangsa, warga digital menulisnya kembali di linimasa. Mungkin di sanalah harapan kecil kita bertahan—di antara jutaan karakter yang menolak lupa.

Dan jika suatu hari nanti negara benar-benar memutuskan memberi gelar pahlawan pada Soeharto, maka setidaknya kita punya catatan bahwa sebelum itu terjadi, data sudah berpihak pada nurani. Bahwa rakyat pernah berkata tidak. Bahwa di tengah derasnya arus hero-washing, bangsa ini masih punya sebagian dari dirinya yang waras—yang tahu bahwa ingatan bukan beban, tapi bentuk paling jujur dari cinta pada negeri.