Ketika Damaskus Menjadi Bayangan Pangkalan Amerika

Udara di atas Damaskus mungkin terasa sama seperti kemarin—hangat, berdebu, penuh gema doa dari menara masjid tua yang bertahan melewati perang dan waktu. Tapi di bawah langit yang tampak biasa itu, sesuatu sedang bergeser diam-diam: pesawat militer Amerika mendarat di jantung kota, bukan untuk menyerang, melainkan “membantu” menjaga perdamaian. Ironi besar abad ini—negara yang dulu membombardir Suriah kini menanamkan pangkalan di ibu kotanya, dan semua itu disebut bagian dari “pakta keamanan.” Sebuah frase yang terdengar manis di telinga diplomat, namun getir di hati mereka yang mengerti bahasa kekuasaan.

Damaskus, kota yang dalam sejarah selalu menjadi persimpangan peradaban, kini menjadi panggung bagi bab baru realpolitik. Amerika Serikat, yang selama satu dekade menuduh rezim Suriah sebagai pembunuh rakyatnya sendiri, kini mengulurkan tangan. Tapi tangan itu tak datang kosong—ia membawa perjanjian, pangkalan, dan pengawasan satelit. Semua atas nama “stabilitas kawasan.” Saya rasa, inilah wajah baru penjajahan modern: bukan dengan meriam, tapi dengan nota diplomatik dan pesawat C-130 yang menurunkan “bantuan logistik.”

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Laporan Reuters menyebut enam sumber yang mengonfirmasi rencana AS membangun kehadiran militer di pangkalan udara Damaskus. Tujuannya? Mendukung pakta keamanan antara Suriah dan Israel. Ya, Israel—musuh lama yang dulu menjadi alasan perang dan kebanggaan nasional Suriah. Kini, dua negara itu akan dipertemukan oleh Washington, dijanjikan kedamaian dalam bentuk “zona demiliterisasi.” Kedengarannya seperti skenario utopis, tapi kalau ditelusuri, yang terjadi sebenarnya adalah proses penjinakan. Suriah yang pernah menolak tunduk kini diundang ke meja makan, tapi dengan posisi duduk yang sudah ditentukan.

Presiden baru Suriah, Ahmed al-Sharaa, dijadwalkan bertemu Donald Trump di Gedung Putih. Dunia akan menonton dan sebagian akan bersorak. Tapi di balik jabat tangan itu, ada tanda tanya besar: apakah ini perdamaian, atau sekadar reposisi? Setelah kejatuhan Bashar al-Assad—sekutu Iran dan simbol perlawanan lama—Suriah tampaknya bertransformasi menjadi negara yang “layak diajak bicara.” Washington tentu tak melewatkan momentum ini. Dalam dunia politik, kehancuran sering kali menjadi peluang; reruntuhan adalah lahan subur bagi hegemoni baru.

Rencana pembangunan pangkalan militer di Damaskus disebut untuk “operasi kemanusiaan, logistik, dan pengawasan.” Kalimat yang terdengar lembut, seperti iklan bantuan pangan. Tapi pengalaman panjang menunjukkan bahwa di balik istilah teknis seperti itu selalu tersembunyi agenda strategis. Amerika jarang menanam pangkalan tanpa tujuan jangka panjang. Dari Irak, Afghanistan, hingga Yordania, pola yang sama berulang: atas nama keamanan regional, kedaulatan lokal dikompromikan sedikit demi sedikit.

Apa artinya bagi Suriah? Pertama, kedaulatan menjadi istilah yang lentur. Dalam laporan itu disebut bahwa Suriah akan tetap “memegang kendali penuh atas fasilitas tersebut.” Tapi kendali seperti apa yang dimaksud? Ketika pesawat, radar, dan logistik dikuasai Washington, “kedaulatan penuh” hanya tinggal catatan diplomatik. Kedua, Suriah kini dihadapkan pada dilema moral: antara menjaga muka di depan rakyatnya atau menerima realitas ketergantungan pada kekuatan asing demi bertahan secara ekonomi dan politik.

Ironinya, langkah ini disebut sebagai bagian dari “pakta keamanan Suriah-Israel.” Dua negara yang pernah saling menembak di Dataran Golan kini diminta berpelukan atas nama stabilitas. Bagi Israel, ini kemenangan tanpa perang. Bagi Amerika, ini bukti keberhasilan arsitektur keamanan regional. Tapi bagi Suriah? Ini kompromi paling pahit dalam sejarah modernnya. Bayangkan, dari negara yang menjadi simbol penentangan terhadap Zionisme, kini justru menjadi bagian dari sistem yang melindungi perbatasan Israel.

Jika kita tarik ke konteks yang lebih luas, ini adalah upaya Amerika untuk menggambar ulang peta pengaruh di Timur Tengah. Setelah normalisasi Israel–Arab Saudi dan gencatan senjata Hamas–Israel yang diawasi Washington, kini giliran Damaskus dijinakkan. Ketiganya punya pola sama: setiap perjanjian damai baru berarti bertambahnya pangkalan, bertambahnya pengawasan, dan berkurangnya ruang bagi keputusan nasional. Washington menempatkan diri sebagai “penjamin perdamaian,” padahal sesungguhnya sebagai penjaga struktur dominasi.

Saya teringat pepatah lama: “Jika seseorang memberi Anda perlindungan, tanyakan dari siapa Anda dilindungi.” Dalam kasus ini, Suriah dilindungi dari ancaman yang sebagian besar diciptakan oleh sistem yang sama. ISIS, konflik internal, embargo ekonomi—semuanya menjadi alat legitimasi bagi intervensi baru yang dikemas dalam wajah ramah. Barat mengajarkan bahwa stabilitas adalah hadiah yang harus dibayar dengan ketaatan.

Kita di Indonesia mungkin merasa jauh dari hiruk-pikuk Timur Tengah. Tapi sebenarnya tidak. Pola yang sama terjadi di mana-mana: negara-negara kecil diposisikan sebagai satelit dari kekuatan besar, diberi sedikit ruang untuk bernapas asal tidak keluar orbit. Dalam bahasa globalisasi, ini disebut “kemitraan strategis.” Dalam bahasa rakyat, ini disebut ketergantungan. Dan ketergantungan adalah bentuk baru penjajahan, hanya lebih sopan dan berjas.

Kehadiran militer AS di Damaskus akan dijual sebagai langkah menuju “perdamaian abadi.” Tapi perdamaian macam apa yang lahir dari paksaan? Sejarah menunjukkan bahwa stabilitas buatan tidak bertahan lama. Ketika rakyat sadar bahwa negaranya tak lagi berdaulat, kemarahan itu akan tumbuh perlahan, seperti bara di bawah abu. Suatu hari, ia akan menyala lagi. Dan setiap pangkalan militer akan berubah dari simbol keamanan menjadi tanda arogansi.

Saya rasa, dunia sedang menyaksikan bagaimana Suriah dijadikan contoh dari apa yang disebut “transformasi pascaperang.” Amerika akan memuji Suriah sebagai model sukses: dari negara terisolasi menjadi mitra strategis. Tapi di balik pujian itu ada pelajaran getir: bahwa dalam politik global, kemenangan sering kali berarti kehilangan diri. Dan mungkin, di sinilah tragedi sejati Damaskus—bukan karena ia kalah, tetapi karena ia dipaksa berdamai dengan kekalahan itu.

Pada akhirnya, semua ini adalah cermin bagi kita semua. Di dunia yang semakin kompleks, kedaulatan bukan lagi soal bendera atau pasukan, tapi soal siapa yang menentukan arah masa depan kita. Suriah telah kehilangan hak itu, dan Damaskus kini menjadi pangkalan—bukan hanya bagi pesawat Amerika, tapi juga bagi ironi yang akan bertahan lama.