Jebakan Perdamaian Gaza: Ketika Indonesia Didorong ke Garis Api

Tak ada yang lebih ganjil dari kalimat yang tampak baik di permukaan tapi menyimpan bara di dalamnya. Kata “perdamaian”, misalnya, yang di mulut para politisi kerap berubah makna jadi “penaklukan dengan cara lebih sopan.” Begitulah ketika Donald Trump, dengan retorika khasnya yang membubung antara kesombongan dan ilusi, kembali menggemparkan dunia dengan klaim bahwa sejumlah negara Timur Tengah — bahkan Indonesia — siap mengirim pasukan ke Gaza untuk “menertibkan Hamas.” Sebuah pernyataan yang diucapkan seolah ringan, tapi sesungguhnya berpotensi menyeret kita ke dalam labirin politik yang licin dan beracun.

Trump menulis di Truth Social seolah dunia masih berputar di orbitnya: bahwa “sekutu-sekutu besar” Amerika di Timur Tengah dengan semangat menunggu perintah untuk masuk ke Gaza dan “meluruskan Hamas.” Kalimat itu terdengar seperti naskah dari teater lama: AS sebagai pengatur harmoni dunia, sementara negara lain menjadi figuran yang siap menjalankan peran. Namun yang membuat situasi ini menggelisahkan bukanlah Trump semata, melainkan diamnya sebagian pihak yang bisa ditafsir sebagai persetujuan. Dan di antara semua nama yang disebut, Indonesia menjadi satu yang paling mengusik nurani publik.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Bagaimana tidak? Indonesia selama ini dikenal sebagai suara lantang di dunia Islam yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi tiba-tiba, lewat klaim Trump, nama Indonesia muncul dalam konteks yang membingungkan: apakah benar kita siap mengirim pasukan ke Gaza untuk “melawan Hamas”? Padahal bagi sebagian besar rakyat negeri ini, Hamas bukan semata organisasi bersenjata, melainkan simbol perlawanan terhadap penjajahan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Maka ketika nama Indonesia muncul dalam kalimat yang sama dengan ancaman “menghancurkan Hamas”, nalar publik pun bergolak.

Presiden Prabowo, dalam pernyataannya usai menghadiri KTT di Mesir, menyebut bahwa Indonesia siap jika diminta mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Nada yang tenang, diplomatis, dan terdengar penuh itikad baik. Tapi di sinilah letak problemnya: Prabowo tidak menegaskan siapa yang berhak meminta itu — apakah PBB, atau Amerika Serikat dan koalisi Arab yang kini sedang dibujuk Trump untuk membentuk pasukan sendiri. Ambiguitas ini berbahaya. Sebab dalam politik global, satu kalimat tanpa penegasan bisa diolah menjadi legitimasi bagi tindakan yang bertentangan dengan maksud aslinya. Diam adalah konfirmasi.

Trump paham betul seni menggiring makna. Ia tahu bahwa citra Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia bisa menjadi “stempel moral” untuk menjustifikasi operasi militer yang sejatinya agresif. Dengan mencatut nama Indonesia, Trump sedang menjual narasi bahwa dunia Islam — bahkan negara yang paling vokal membela Palestina — kini sejalan dengan misinya “menumpas terorisme.” Padahal dalam praktiknya, yang disebut “terorisme” itu sering kali hanyalah label baru bagi mereka yang menolak tunduk pada hegemoni.

Ironinya, narasi ini muncul di tengah situasi yang justru memperlihatkan siapa sebenarnya agresor. Sejak gencatan senjata diumumkan pada 10 Oktober, zionis Israel telah membunuh hampir seratus warga Palestina, menolak masuknya bantuan kemanusiaan, dan mengebom wilayah yang disebut zona aman. Lebih dari 68.000 warga Palestina telah tewas sejak serangan besar dimulai dua tahun lalu. Gaza bukan lagi wilayah konflik — ia kini adalah kuburan terbuka, di mana setiap reruntuhan menyimpan tubuh dan nama yang hilang. Lalu, di tengah tragedi ini, Trump berbicara tentang “perdamaian yang indah untuk disaksikan.” Ironi macam apa ini?

Kita perlu jujur pada diri sendiri: tidak semua pasukan yang membawa nama “perdamaian” adalah pembawa kedamaian. Dunia sudah terlalu sering menyaksikan pasukan yang datang dengan seragam PBB, tapi di belakangnya ada agenda politik negara-negara besar. Indonesia tentu tahu sejarah panjang itu — dari Bosnia hingga Afghanistan, dari Irak hingga Libya. Selalu dimulai dengan jargon “stabilitas regional,” lalu berakhir dengan kekacauan dan penderitaan baru. Jika kali ini Indonesia ikut dalam misi “perdamaian” yang tidak jelas mandatnya, maka kita berisiko menjadi bagian dari pola yang sama: pasukan yang dikirim untuk mengamankan kepentingan, bukan kemanusiaan.

Saya rasa ini saatnya pemerintah menarik garis merah yang tegas. Bahwa Indonesia hanya akan mengirim pasukan penjaga perdamaian jika dan hanya jika mandat datang dari PBB, bukan dari koalisi politik buatan Trump. Sebab mandat PBB — meski tidak sempurna — masih memiliki dasar legitimasi internasional. Sedangkan mandat koalisi, meskipun tampak sah secara diplomatik, sering kali hanyalah kedok bagi operasi militer sepihak. Kita tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu negara-negara Arab yang, karena pragmatisme dan tekanan ekonomi, akhirnya menjadi alat dalam proyek penjajahan baru.

Di sini saya melihat jebakan halus yang dirancang dengan cermat. Trump membungkus rencana militernya dengan retorika “kerjasama kemanusiaan.” Ia mengucapkan terima kasih kepada Indonesia, menyebut nama kita “besar dan berpengaruh”, lalu memuji “semangat cinta Timur Tengah yang belum pernah terlihat dalam seribu tahun.” Kalimat semacam ini bukan sekadar basa-basi diplomatik; ini adalah pancingan psikologis agar negara-negara Muslim merasa dihormati, padahal sedang diarahkan untuk menjadi pion. Bahasa yang manis, tapi bermakna racun.

Dan jika pemerintah kita tak segera memperjelas sikap, maka bukan tidak mungkin nama Indonesia akan dimasukkan dalam daftar negara yang “mendukung operasi melawan Hamas.” Bayangkan dampaknya — diplomatik, politik, bahkan moral. Indonesia bisa kehilangan kepercayaan dari negara-negara Muslim lain, termasuk kelompok perlawanan yang selama ini memandang kita sebagai mitra yang adil. Di mata rakyat Palestina, Indonesia bisa tampak seperti saudara yang datang membawa bendera damai, tapi diam-diam berdiri di barisan musuh.

Lebih jauh, kita juga harus melihat sisi domestik. Dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar sikap politik, melainkan bagian dari kesadaran historis. Palestina adalah simbol keadilan yang kita perjuangkan bersama sejak masa kemerdekaan. Maka bila pemerintah terkesan mendua — mendukung Palestina di satu sisi tapi membuka peluang intervensi militer di sisi lain — akan muncul kegelisahan publik yang sulit dikendalikan. Dalam politik, kehilangan kepercayaan publik jauh lebih berbahaya daripada tekanan internasional.

Trump memang lihai memainkan “teater geopolitik.” Ia tahu bagaimana membalikkan makna dari gencatan senjata menjadi ancaman baru, dari solidaritas menjadi subordinasi. Dan sayangnya, dalam situasi dunia yang kacau, banyak negara memilih diam, berharap badai berlalu. Tapi sejarah menunjukkan: diam justru memperpanjang badai. Apalagi ketika diam itu diucapkan oleh negara yang selama ini dikenal berani bicara tentang keadilan global.

Indonesia tidak boleh terjebak dalam permainan makna itu. Kita perlu menegaskan kembali bahwa dukungan terhadap perdamaian di Gaza bukan berarti dukungan terhadap upaya melucuti perlawanan rakyat Palestina. Perdamaian sejati tidak lahir dari penghancuran satu pihak, tapi dari pengakuan atas hak hidup dan martabat semua manusia. Selama penjajahan masih berlangsung, maka perdamaian hanyalah ilusi.

Saya percaya, politik luar negeri Indonesia masih punya fondasi moral yang kokoh. Tapi fondasi itu hanya akan berarti jika kita berani berdiri di atasnya, bukan menjadikannya pajangan diplomatik. Ketika Trump mencoba mencatut nama Indonesia untuk melegitimasi operasi militer, pemerintah harus menjawab dengan tegas: Indonesia hanya berpihak pada kemanusiaan, bukan pada kekuasaan. Hanya pada kemerdekaan, bukan pada penjajahan.

Karena kalau tidak, sejarah akan menulis dengan getir: bahwa di tengah reruntuhan Gaza, ada nama Indonesia yang disebut — bukan sebagai pembela, tapi sebagai bagian dari “pasukan perdamaian” versi Trump yang datang membawa senjata. Dan itu, bagi bangsa yang dibangun atas penderitaan penjajahan, adalah bentuk pengkhianatan yang paling sunyi, tapi paling menyakitkan.

Sumber:

• https://www.aljazeera.com/news/2025/10/21/trump-claims-middle-east-countries-offered-to-fight-hamas-in-gaza
• https://setkab.go.id/keterangan-pers-doorstop-presiden-republik-indonesia-saat-tiba-di-tanah-air-usai-hadiri-ktt-perdamaian-dan-penghentian-perang-gaza-di-pangkalan-tni-au-halim-perdanakusuma-kota-administrasi-jakarta/