Israel, Teknologi, dan Penjara Tanpa Tembok

Tak semua penjara dibangun dari beton, kawat berduri, dan pintu besi. Sebagian kini lahir dari sinyal, algoritma, dan perangkat kecil yang menempel di tubuh manusia, nyaris tak terdengar, nyaris tak terlihat. Di wilayah pendudukan Tepi Barat, Israel sedang memperkenalkan bentuk kurungan baru yang lebih sunyi tetapi lebih intim: pengawasan yang mengikuti langkah, mengukur jarak, dan menentukan ke mana seseorang boleh bergerak tanpa harus menjatuhkannya ke dalam sel. Pada titik inilah teknologi berhenti menjadi alat netral dan mulai berfungsi sebagai arsitektur kekuasaan—sebuah penjara tanpa tembok yang bekerja bukan lewat teriakan penjaga, melainkan lewat denyut data yang tak pernah tidur.

Keputusan militer Israel menyetujui penggunaan gelang pelacak elektronik diumumkan dengan bahasa yang nyaris klinis. “Langkah teknologi,” “alternatif,” “pembatasan pergerakan.” Kata-kata itu terdengar seperti panduan perangkat lunak, bukan kebijakan yang menyentuh hidup manusia. Tetapi justru di situlah kegelisahannya. Ketika kebijakan yang memengaruhi kebebasan dipresentasikan dengan kosakata teknokratis, kita diajak lupa bahwa yang sedang dibahas bukan mesin, melainkan manusia—dengan tubuh, keluarga, rutinitas, dan rasa takut yang sangat nyata.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Gelang pelacak elektronik dipromosikan sebagai pengganti penahanan administratif, sebuah praktik lama yang memungkinkan seseorang ditahan tanpa dakwaan dan tanpa pengadilan. Dalam logika resmi, ini terdengar seperti perbaikan. Lebih ringan. Lebih manusiawi. Namun kita semua tahu, mengganti bentuk tidak selalu berarti mengubah substansi. Jika sebelumnya kebebasan direnggut dengan kunci sel, kini ia dibatasi oleh batas virtual yang tak terlihat, tetapi sama mengikatnya. Penjara tidak lagi memerlukan bangunan; cukup peta digital dan sanksi pidana jika seseorang melampaui garis yang ditentukan.

Di sinilah istilah “penjara tanpa tembok” menemukan maknanya yang paling telanjang. Tubuh manusia berubah menjadi titik bergerak dalam sistem pengawasan. Setiap langkah menjadi data. Setiap jeda menjadi potensi pelanggaran. Pengawasan tidak lagi episodik, melainkan konstan. Dan yang konstan, seperti kita tahu, perlahan terasa normal. Saya rasa, inilah bahaya terbesar dari kebijakan ini: bukan hanya pada siapa ia diterapkan, tetapi pada bagaimana ia menormalisasi hidup di bawah kontrol permanen.

Klaim bahwa gelang pelacak ini bukan kebijakan khusus untuk Palestina. Juga bisa dikenakan kepada warga Israel, terdengar menenangkan, hampir rekonsiliatif. Namun klaim ini berdiri di atas tanah yang rapuh. Fakta bahwa penahanan administratif telah dihapus bagi warga Israel Yahudi, tetapi tetap diberlakukan bagi warga Palestina, berbicara lebih keras daripada pernyataan pers mana pun. Dua sistem hukum berjalan berdampingan di wilayah yang sama, dengan standar yang berbeda. Dalam konteks seperti ini, janji kesetaraan terdengar lebih seperti retorika daripada kenyataan.

Media Israel sempat menggambarkan kebijakan ini sebagai upaya mengendalikan pemukim ekstremis, para “hilltop youth” yang kerap melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Narasi ini menarik, bahkan melegakan bagi sebagian pihak. Negara, katanya, akhirnya bertindak. Namun pertanyaan mendasarnya tetap menggantung: jika kekerasan pemukim adalah masalah hukum pidana, mengapa solusinya bukan penegakan hukum pidana yang tegas dan transparan? Mengapa bukan penyelidikan terbuka, dakwaan jelas, dan pengadilan yang dapat diawasi publik? Mengapa justru teknologi administratif yang dipilih?

Jawaban yang paling jujur mungkin tidak nyaman. Penegakan hukum pidana menuntut akuntabilitas dan kesetaraan. Teknologi, sebaliknya, menawarkan jalan pintas. Ia memberi kesan tindakan tanpa harus menyentuh akar impunitas. Ia mengelola masalah, bukan menyelesaikannya. Dalam konteks ini, gelang pelacak elektronik tampak bukan sebagai solusi keadilan, melainkan sebagai kompromi politik—cara menenangkan kritik tanpa mengganggu struktur kekuasaan yang ada.

Yang sering luput dari pembahasan adalah dampak psikologis dari pengawasan semacam ini. Hidup dengan gelang pelacak berarti hidup dengan kesadaran bahwa setiap gerak dicatat. Bahwa kesalahan teknis—sinyal hilang, perangkat rusak—dapat berujung pada konsekuensi hukum. Bahwa kebebasan bergerak bukan lagi hak, melainkan izin yang dapat dicabut kapan saja. Ini bukan sekadar pembatasan fisik; ini adalah pembentukan ulang cara seseorang memandang dirinya sendiri di ruang publik.

Dalam kehidupan sehari-hari, analoginya sederhana. Bayangkan Anda boleh keluar rumah, tetapi dengan syarat ponsel Anda selalu mengirim lokasi ke otoritas, dan kesalahan kecil bisa dianggap pelanggaran. Bayangkan rasa cemas yang muncul setiap kali baterai hampir habis. Bayangkan bagaimana rasa aman berubah menjadi kewaspadaan konstan. Inilah pengalaman yang dinormalisasi oleh penjara tanpa tembok—sunyi, tetapi menggerogoti.

Para pendukung kebijakan ini mungkin akan berkata, lebih baik diawasi daripada dipenjara. Argumen ini terdengar pragmatis, tetapi ia mengandung jebakan logika. Ia memaksa kita memilih antara dua pelanggaran, seolah-olah tidak ada pilihan ketiga: menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Dengan logika seperti ini, standar keadilan terus diturunkan, sedikit demi sedikit, hingga yang tersisa hanyalah manajemen populasi.

Yang juga patut dicermati adalah bagaimana kebijakan ini lahir dari koordinasi lintas institusi: militer, Shin Bet, polisi, kementerian kehakiman. Ini bukan eksperimen kecil atau kebijakan sementara. Ini adalah keputusan sistemik. Ia menandakan bahwa pengawasan berbasis teknologi telah diterima sebagai bagian sah dari tata kelola pendudukan. Sekali teknologi semacam ini dilembagakan, sejarah menunjukkan bahwa ia jarang dicabut. Batas penggunaannya cenderung meluas, bukan menyempit.

Dalam konteks global, kebijakan ini sejalan dengan tren yang lebih luas: penggunaan teknologi untuk mengelola kelompok yang dianggap berisiko. Dari kamera pengenal wajah hingga pelacakan digital, dunia sedang bergerak menuju model keamanan yang lebih canggih secara teknis, tetapi sering kali lebih miskin secara moral. Perbedaannya, di Tepi Barat, semua ini terjadi dalam konteks pendudukan militer yang telah berlangsung puluhan tahun. Teknologi tidak hadir untuk melindungi warga negara, melainkan untuk mengontrol populasi tanpa kedaulatan.

Ada ironi pahit di sini. Teknologi sering dipuja sebagai simbol kemajuan, efisiensi, dan rasionalitas. Namun di tangan kekuasaan yang tidak setara, ia berubah menjadi alat pengunci yang lebih rapi. Tidak ada teriakan. Tidak ada darah. Hanya notifikasi, peta, dan sanksi administratif. Kekerasan menjadi prosedural. Represi menjadi kebijakan.

Saya rasa, inilah alasan mengapa kebijakan gelang pelacak elektronik perlu dikritisi dengan serius, bukan diterima sebagai langkah “lebih baik dari sebelumnya.” Ia bukan sekadar soal metode, tetapi soal arah. Arah ke mana konflik ini dikelola. Arah ke mana pemahaman kita tentang kebebasan bergerak. Arah ke mana batas antara keamanan dan kontrol.

Jika penahanan administratif adalah simbol penjara lama yang brutal dan terang-terangan, maka gelang pelacak elektronik adalah simbol penjara baru yang halus dan modern. Yang satu mengandalkan tembok, yang lain mengandalkan data. Yang satu terlihat kejam, yang lain tampak rasional. Tetapi keduanya berbagi satu kesamaan: sama-sama mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi fondasi.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukanlah apakah teknologi ini efektif, melainkan apakah ia adil. Apakah ia membawa kita lebih dekat pada penyelesaian konflik, atau justru mengukuhkan status quo dengan cara yang lebih efisien. Apakah ia melindungi manusia, atau sekadar memudahkan pengelolaan mereka.

Penjara tanpa tembok mungkin terdengar seperti metafora, tetapi di Tepi Barat, ia sedang menjadi kenyataan kebijakan. Dan seperti semua penjara, ia tidak hanya membatasi mereka yang berada di dalamnya. Ia juga mencerminkan nilai-nilai mereka yang membangunnya. Jika kebebasan dapat dipantau, diukur, dan dibatasi oleh gelang, maka yang sedang dikurung bukan hanya tubuh, tetapi juga imajinasi kita tentang keadilan.