Inggris Mengutuk Genosida, Tapi Menjual Senjata

Langit Gaza masih berwarna merah. Bukan karena senja, tapi karena ledakan yang tak henti-hentinya memecah udara. Di saat dunia menjerit melihat anak-anak terpanggang di reruntuhan, Inggris—negara yang konon menjunjung tinggi hak asasi manusia—justru sedang mencatat rekor baru: ekspor senjata terbanyak ke Israel. Ironi yang begitu pekat hingga tak perlu dijelaskan. Seolah, darah Palestina adalah bahan bakar bagi industri perang yang menjaga ekonomi London tetap berdenyut.

Saya rasa kita semua sudah terlalu sering mendengar frasa “kekhawatiran mendalam” dari para pejabat Eropa setiap kali Gaza diserang. Kata-kata yang indah tapi hampa. Seperti bunga plastik di atas makam—tak layu, tapi juga tak hidup. Laporan Channel 4 menguak kenyataan yang selama ini disembunyikan di balik diplomasi Inggris: lebih dari 340 lisensi ekspor senjata masih aktif hingga pertengahan 2025, 160 di antaranya secara eksplisit untuk keperluan militer. Dan itu terjadi setelah pemerintah Keir Starmer sempat menyatakan “menangguhkan sebagian izin” karena khawatir digunakan untuk genosida.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Khawatir, katanya. Tapi tetap kirim barangnya.

Inilah absurditas moral yang kini melekat pada kebijakan luar negeri Inggris terhadap Israel. Dalam satu napas mereka mengakui negara Palestina, dalam napas berikutnya mereka menandatangani izin pengiriman komponen F-35, mortir, dan peluncur granat. Semua dilakukan atas nama “hubungan strategis” dan “komitmen terhadap keamanan regional.” Kalimat-kalimat yang terdengar sopan di podium parlemen, tapi mematikan di medan perang Gaza.

Channel 4 mencatat bahwa pada Juni 2025 saja, Israel menerima perlengkapan militer senilai £408.000—angka tertinggi sejak catatan dimulai pada 2022. Angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada tubuh-tubuh yang hangus, rumah-rumah yang lenyap, dan kota yang berubah menjadi puing. Tapi bagi para pejabat Inggris, itu hanya data ekonomi.

Mereka berdalih bahwa sebagian peralatan “tidak untuk digunakan oleh IDF” atau “ditujukan untuk keperluan sipil.” Dalih yang nyaris sama dengan pedagang yang mengaku tak tahu rokoknya dijual ke anak sekolah. Sikap seperti ini menegaskan bahwa kebijakan Inggris terhadap Israel bukan sekadar soal politik luar negeri—tapi cermin dari watak kolonial lama yang belum sembuh.

Sejak zaman Mandat Inggris di Palestina, London sudah terbiasa mengatur nasib bangsa lain dari balik meja. Kini mereka mengulang sejarah dalam bentuk yang lebih modern: dengan lisensi senjata, bukan mandat administratif. Perbedaannya hanya satu—dulu Inggris menjajah dengan bendera, kini dengan ekspor militer.

Sementara itu, Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh yang dulu dikenal sebagai suara moral kelas pekerja, kini tampak lebih seperti manajer korporasi senjata. Partainya yang dulu berdiri di atas prinsip keadilan sosial kini sibuk mengatur keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan etika publik. Ia tahu rakyat Inggris banyak yang muak dengan genosida di Gaza, tapi ia juga tahu industri pertahanan adalah penyumbang besar bagi ekonomi nasional. Dan seperti biasa, ketika moral bertemu dengan uang, yang kalah sudah bisa ditebak.

Beberapa orang di Inggris mungkin akan berkata, “Kami hanya menjual suku cadang, bukan bom.” Tapi bagi warga Gaza, perbedaan itu tak berarti. Sebuah baut di pesawat F-35 bisa sama mematikan dengan peluru di tangan prajurit. Tidak ada istilah “komponen netral” ketika barang itu menjadi bagian dari mesin pembunuh.

Yang membuat ironi ini semakin pekat adalah kenyataan bahwa di saat Inggris terus menyalurkan senjata, Spanyol justru memutuskan embargo total terhadap Israel. Langkah sederhana, tapi bermakna. Karena moralitas, pada akhirnya, diukur bukan dari berapa kali sebuah negara berbicara di forum PBB, tapi dari seberapa jauh ia berani kehilangan laba demi menghentikan darah yang tumpah.

Kita semua tahu, perang di Gaza bukan hanya konflik militer, tapi juga pasar. Dan di pasar itu, Inggris menempati posisi penting sebagai penjual. Sama seperti negara-negara Eropa lainnya yang membeli senjata buatan Israel senilai delapan miliar dolar tahun lalu. Siklusnya sempurna: Eropa membeli senjata dari Israel, Israel membeli komponen dari Eropa, lalu keduanya mengutuk kekerasan dengan nada lirih di televisi. Dunia seolah menonton drama moral tanpa sadar sedang membiayai produksi filmnya.

Saya sering berpikir, mungkin tragedi Gaza bukan hanya akibat kekejaman militer Israel, tapi juga akibat ketakutan kolektif Barat untuk kehilangan kontrol atas narasi. Mereka ingin tampak beradab, tapi tak siap hidup tanpa keuntungan dari perang. Mereka ingin jadi penjaga moral dunia, tapi masih berbisnis dengan para pelanggar moral.

Dan di sinilah letak kemunafikan Inggris paling jelas: pengakuan terhadap negara Palestina dijadikan kosmetik politik untuk menutupi luka yang mereka sendiri perparah. Mereka ingin tampak berbelas kasih, tapi tetap menandatangani izin ekspor. Mereka ingin disebut “pembela keadilan,” tapi tangan mereka basah oleh minyak senjata.

Dalam konteks ini, sikap Inggris terhadap Israel bukan sekadar kebijakan yang keliru—tapi kejahatan yang dibungkus sopan santun. Mereka tidak menekan tombol rudal, tapi mereka menjual baut yang membuat rudal itu terbang. Mereka tidak menembak anak-anak Gaza, tapi mereka menandatangani dokumen yang membuat peluru itu ada.

Kita di Indonesia mungkin merasa jauh dari semua itu, tapi sebenarnya tidak. Sebab yang sedang dipertontonkan Inggris hari ini adalah wajah universal dari kekuasaan yang kehilangan hati nurani: wajah yang rela menukar prinsip dengan profit, kemanusiaan dengan kontrak.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa banyak lisensi ekspor yang dikeluarkan, tapi berapa banyak jiwa yang lenyap karena kelalaian moral. Inggris mungkin bisa bersembunyi di balik bahasa diplomasi, tapi mereka tak bisa bersembunyi dari catatan sejarah. Karena setiap baut yang mereka jual, setiap izin yang mereka tandatangani, adalah tanda tangan di atas tubuh-tubuh yang belum sempat tumbuh dewasa di Gaza.

Dan entah kapan, mungkin di masa depan, anak-anak Inggris sendiri akan bertanya: mengapa negara mereka yang mengaku menjunjung kemanusiaan justru menjadi pemasok bagi mesin genosida.