Opini
Gelombang Pemogokan Prancis Guncang Kekuasaan Emmanuel Macron
Bau asap dari tong-tong sampah yang dibakar bercampur dengan aroma kopi pagi di kafe-kafe Paris. Suara peluit serikat pekerja menembus riuh lalu lintas yang macet. Di balik jendela apartemen, warga menatap jalanan yang penuh spanduk, merasakan getir yang sama: Prancis sedang bergolak. Ketika pemerintah mengumumkan rencana pemotongan anggaran senilai €44 miliar, negeri yang dikenal dengan revolusi dan semangat egalité itu kembali memanggil ingatan kolektif tentang perlawanan. Ironi pun hadir—negara kaya budaya dan sejarah ini mendadak seperti panggung sandiwara yang diulang, di mana sang presiden berdiri sendirian melawan kemarahan rakyatnya.
Kita semua tahu, Presiden Prancis Emmanuel Macron bukan pemain baru. Ia pernah menantang massa dengan reformasi pensiun tahun lalu, menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Saat itu, protes panjang sempat mengguncang Paris, namun ia bertahan. Kini, ia kembali mengedepankan jargon “disiplin fiskal” dengan menghapus dua hari libur nasional dan memangkas belanja sosial. Seolah-olah, dengan menukar hari libur dengan neraca keuangan, luka sosial bisa sembuh. Saya rasa ini bukan sekadar kebijakan, melainkan sinyal betapa jauhnya jarak antara istana Élysée dan trotoar kota.
Dukung Vichara dengan berdonasi 💛
Dari laporan-laporan yang beredar, sekitar 600 ribu hingga 900 ribu orang turun ke jalan. Angka yang mencengangkan, lebih besar dari gelombang protes 2023. Guru, tenaga kesehatan, pekerja transportasi—semuanya bersatu. Bahkan sembilan dari sepuluh apotek menutup pintu. Jika kita bayangkan di Jakarta, sepertiga guru mogok, sebagian besar apotek tutup, dan MRT hanya mengoperasikan beberapa jalur, apa yang terjadi? Kota akan lumpuh. Dan Prancis mengalaminya dalam skala nasional. Sebuah pesan keras: rakyat tidak hanya marah, mereka bosan.
Sébastien Lecornu, perdana menteri yang baru seumur jagung, seolah dilempar ke medan perang sebelum sempat mengatur napas. Janjinya untuk “mereset hubungan dengan pemilih” terdengar hambar di tengah suara peluit dan dentuman drum demonstrasi. Tak heran, serikat guru menanggapi dengan sinis. Mereka tahu pergantian wajah tidak berarti pergantian arah kebijakan. Ini bukan persoalan siapa yang memimpin, melainkan apa yang dipaksakan dari atas. Lecornu, meski berniat berdialog, kini berdiri di persimpangan yang licin, diapit tekanan presiden dan amarah jalanan.
Macron tampak yakin bahwa defisit anggaran 113 persen dari PDB adalah bom waktu. Ia berpegang pada logika teknokratik: utang menumpuk, maka sabuk harus dikencangkan. Tetapi rakyat mendengar nada lain: penghematan yang membebani mereka yang paling rentan. Bagi buruh yang gajinya habis sebelum tanggal lima belas, wacana pemangkasan hanya berarti satu hal—pengorbanan tanpa jaminan. Seperti menambal perahu bocor dengan menutup lubang kecil, sementara air terus masuk dari sisi lain. Sebuah kebijakan yang, dalam bahasa sehari-hari, terasa “nggak nyambung.”
Ironi berikutnya adalah pengerahan 80 ribu polisi lengkap dengan drone, meriam air, dan kendaraan lapis baja. Pemerintah mengaku takut akan sabotase kelompok kiri ekstrem. Namun bagi banyak warga, kehadiran aparat besar justru menegaskan bahwa negara lebih sibuk menjaga ketertiban ketimbang mendengar jeritan warganya. Kita tentu ingat, di Indonesia pun tak jarang aparat dikerahkan besar-besaran ketika rakyat menuntut keadilan. Hasilnya? Bukannya tenang, justru kian panas. Macron tampaknya mengulang kesalahan klasik: mengira kehadiran kekuatan fisik bisa meredam kekuatan moral.
Krisis ini tidak berdiri sendiri. Dalam setahun terakhir, dua perdana menteri sebelumnya tumbang karena kebijakan serupa. Far-left dan far-right yang biasanya saling bertolak belakang kini menemukan musuh bersama: kebijakan pemotongan anggaran. Bayangkan, kiri dan kanan sepakat menolak rancangan 2026 yang digagas pendahulu Lecornu. Ini menandakan bahwa masalah Macron bukan sekadar lawan politik, tetapi kehilangan simpati lintas spektrum. Ketika oposisi berbeda ideologi bergandengan tangan, presiden mana pun patut khawatir.
Dampaknya bagi Macron jelas: legitimasi semakin menipis. Popularitasnya merosot tajam, dan sisa 18 bulan masa jabatannya terasa seperti maraton di medan lumpur. Ia memang tak bisa begitu saja dimakzulkan—konstitusi Prancis tidak memberi celah seperti itu—tetapi pemerintahan yang terus goyah sama mematikannya dengan pemakzulan. Ia bisa terpaksa membubarkan parlemen, menggelar pemilu dini, atau berulang kali merombak kabinet. Setiap langkah itu menandakan kelemahan, bukan kekuatan. Dan publik bisa membacanya dengan sangat jelas.
Bagi Uni Eropa, ketidakstabilan di ekonomi terbesar kedua bagaikan riak yang bisa menjadi gelombang. Pasar melihat Prancis sebagai jangkar kebijakan fiskal Eropa. Jika jangkar itu oleng, negara lain yang juga menanggung utang pasca-pandemi akan gelisah. Bahkan bagi Indonesia, kita bisa belajar: kebijakan penghematan yang mengabaikan keadilan sosial hanya akan memantik perlawanan. Kita sering mendengar kata “efisiensi” dari pejabat, tetapi efisiensi tanpa empati adalah jalan pintas menuju krisis kepercayaan.
Saya tidak heran jika sebagian rakyat Prancis melihat Macron sebagai simbol technocrat yang jauh dari realitas. Ia berbicara angka, mereka berbicara perut. Ia menyebut disiplin fiskal, mereka menyebut hidup yang kian sulit. Ada jurang makna yang tak terjembatani. Dalam politik, jurang semacam itu berbahaya. Seperti api kecil yang dibiarkan di hutan kering, cepat atau lambat akan membakar segalanya.
Pada akhirnya, pertanyaan yang menggantung bukan sekadar apakah Macron akan menyelesaikan masa jabatannya—kemungkinan besar iya. Pertanyaannya, dalam kondisi seperti apa ia akan bertahan? Apakah sebagai presiden yang memaksa rakyat menelan pil pahit dan meninggalkan luka politik mendalam, atau sebagai pemimpin yang akhirnya belajar mendengar? Waktu yang akan menjawab, tetapi jam pasir terus menipis.
Sumber:
Pingback: Austerity Prancis: Janji Defisit, Nyawa Rakyat - vichara.id
Pingback: Krisis Politik Prancis: Republik yang Tersesat
Pingback: Prancis di Persimpangan: Krisis Arah Emmanuel Macron