Gelombang Emigrasi yang Mengguncang Fondasi Israel

Angin sore di sebuah kota kecil di Israel mungkin tampak biasa: suara kendaraan lewat, lampu toko menyala satu per satu, dan aroma roti dari sebuah kedai yang tak pernah benar-benar sepi. Namun di balik rutinitas itu, ada kegelisahan yang merayap perlahan—sejenis kekosongan yang tak terlihat tetapi terasa, seperti udara yang tiba-tiba lebih berat dari biasanya. Saya rasa siapa pun yang jeli akan memahami bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak: keinginan massal untuk pergi, menjauh, meninggalkan tanah yang selama puluhan tahun diklaim sebagai rumah yang tak tergantikan. Itulah absurditas yang kini mencengkeram negara itu—bahwa cinta pada negeri bisa kalah oleh rasa takut akan masa depannya sendiri.

Fenomena ini bukan ilusi. Data yang dipaparkan menunjukkan kenyataan pahit: 27 persen warga Israel mempertimbangkan emigrasi, sebuah frasa yang terlihat sederhana tetapi memiliki daya ledak politik dan sosial yang tak bisa diabaikan. Ketika seperempat populasi mulai membayangkan hidup di luar negeri, itu tanda bahwa retakan sudah menjalar ke pondasi. Mereka bukan sekadar ingin mencari “tempat baru”; sering kali mereka hanya ingin menjauh dari Israel. Saya kira itu adalah kalimat paling mencolok dalam laporan tersebut—kepergian bukan soal tujuan, melainkan pelarian.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Transisi ini membawa kita pada gambaran yang lebih kelam: perang yang berlarut-larut, ketidakpastian politik, beban hidup yang semakin menyesakkan. Kita semua tahu bagaimana tekanan ekonomi bisa menghancurkan optimisme. Setiap orang Indonesia yang pernah terjebak di tengah inflasi tinggi atau kenaikan harga kebutuhan pokok pasti mengerti bagaimana rasa frustrasi itu bekerja. Namun di Israel, frustrasi itu tidak berdiri sendiri; ia menempel pada ketakutan eksistensial sebagai sebuah negara yang selalu berada dalam kondisi siaga. Tak heran bila banyak yang menggambarkan arah negara sebagai “buruk”. Buruk dalam makna yang paling jujur—menakutkan.

Yang lebih ironis, golongan yang paling ingin pergi justru mereka yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi: kaum sekuler, profesional muda, pekerja high-tech, para dokter, para insinyur, para pemegang paspor ganda. Enam puluh persen pemuda Yahudi sekuler mempertimbangkan emigrasi. Delapan puluh persen warga berpenghasilan tinggi yang memegang paspor asing bahkan sudah siap angkat kaki kapan saja. Ini seperti menonton rumah kebakaran, tetapi justru para pemadam kebakaranlah yang lebih dulu melarikan diri. Kita tahu apa artinya: negara kehilangan kapasitas internalnya dari hari ke hari.

Jika kita memindahkan logika ini ke konteks Indonesia, mungkin analoginya seperti ketika anak-anak muda dari kota besar, terutama yang sudah menempuh pendidikan tinggi, memilih tidak kembali setelah studi luar negeri. Bedanya, dalam kasus Israel, diasporanya tidak hanya memilih tidak kembali—banyak yang bahkan sudah memutus hubungan emosional dengan tanah kelahiran. Ketika laporan menyebut delapan dari sepuluh warga Israel di luar negeri tidak ingin pulang, itu bukan sekadar statistik; itu adalah deklarasi patah hati kolektif.

Dalam arus cerita ini, kelompok ultra-Ortodoks menjadi pengecualian menarik. Hanya empat persen dari mereka mempertimbangkan emigrasi. Ini bukan angka kecil, tetapi ketimpangan antara kelompok religius dengan kelompok sekuler begitu mencolok. Jika tren ini berlanjut, maka struktur sosial Israel akan berubah drastis: lebih religius, lebih konservatif, dan lebih jauh dari gambaran negara modern berbasis teknologi yang selama ini menjadi wajah globalnya. Perubahan demografis sebesar ini sering kali memicu pergolakan politik; sejarah dunia sudah memberi cukup banyak contoh untuk kita pelajari.

Kita juga harus melihat dimensi emosional yang tak tercatat dalam grafik atau tabel—sebuah rasa lelah berkepanjangan. Perang yang tidak berhenti selama lebih dari 18 bulan menorehkan luka mental nasional. Laporan itu bahkan dilakukan sebelum konfrontasi dengan Iran pada Juni dan sebelum jeda terbaru di Gaza. Artinya, data ini muncul ketika situasi belum mencapai titik terburuknya. Saya rasa tidak sulit membayangkan bagaimana perasaan orang tua yang setiap pagi harus menimbang apakah masa depan anaknya lebih aman jauh dari tanah kelahiran. Banyak dari kita, bahkan yang jauh dari konflik, sering memikirkan hal semacam itu ketika negara terasa tidak stabil. Di Israel, kecemasan itu dilipatgandakan.

Migrasi bukan hanya angka; ia adalah pilihan moral, ekonomi, emosional, bahkan spiritual. Ketika keluarga disebut sebagai hambatan utama untuk pergi, itu memberi kita gambaran bahwa banyak dari mereka sebenarnya sudah setengah jalan menuju pintu keluar—tinggal menunggu siapa anggota keluarga yang berani lebih dulu meninggalkan negara itu. Jika satu orang pergi, rantai akan mengikuti. Migrasi sering bekerja seperti itu: bukan keputusan individu, tetapi keputusan berantai.

Dalam situasi kacau seperti ini, pemerintah mencoba merespons. Namun apa yang dilakukan justru menunjukkan kepanikan lebih dari ketenangan. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich kemudian mengumumkan kebijakan pajak penghasilan 0 persen untuk imigran dan warga yang kembali pada 2026. Dalam bahasa sehari-hari: “tolonglah kembali, kami butuh kalian.” Ketika kebijakan fiskal ekstrem seperti ini diumumkan, itu berarti negara sedang berdiri di tepi jurang. Insentif sebesar itu bukan untuk menarik imigran biasa; itu untuk mengatasi exodus yang sudah tidak bisa dibendung.

Sementara itu, data Knesset menunjukkan 145.900 lebih banyak orang pergi dibanding kembali antara 2020 dan 2024. Angka-angka itu bukan lagi sinyal bahaya; itu sudah alarm darurat. Tahun 2023 mencatat 82.800 orang keluar, dan dalam delapan bulan pertama 2024, sudah 49.000 menyusul. Angka ini mengingatkan saya pada istilah yang digunakan seorang anggota Knesset: “tsunami”. Dan seperti tsunami fisik, gelombang ini tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga merusak ingatan kolektif, rasa aman, dan kepercayaan pada masa depan.

Saya kira inti dari semua ini sederhana namun pedih: semakin lama krisis berlangsung, semakin banyak orang yang merasa bahwa tinggal di negara itu adalah tindakan yang semakin sulit dipertahankan secara moral maupun praktis. Pada akhirnya, manusia ingin merasa aman. Bahkan ideologi, nasionalisme, atau nostalgia tidak selalu cukup kuat untuk melawan rasa takut. Ketika realitas sehari-hari dihantui ketidakpastian, banyak yang memilih pergi bukan karena mereka membenci tanahnya, tetapi karena mereka mencintai hidupnya.

Dan inilah ironi paling getir: negara yang selama puluhan tahun memaknai dirinya sebagai tanah harapan kini justru ditinggalkan oleh penduduknya sendiri. Gelombang emigrasi menjadi potret paling jujur tentang apa yang sedang terjadi—bahwa retak kecil di fondasi kini berubah menjadi belahan besar yang tak bisa disembunyikan lagi.