Garis Merah yang Pudar di Lidah Macron

Kata-kata itu meluncur dari bibir Emmanuel Macron dengan ritme yang nyaris teatrikal: “Aneksasi Tepi Barat akan jadi garis merah bagi Eropa.” Sebuah kalimat yang di permukaannya terdengar seperti ancaman diplomatik, tapi di telinga siapa pun yang terbiasa mendengar retorika Barat soal Palestina, kalimat itu menggema seperti gema kosong di aula marmer politik Eropa—indah, bergema, tapi tanpa isi. Ketika Macron bicara soal “garis merah,” dunia tahu, garis itu hanya digambar dengan kapur—bukan tinta, apalagi darah nurani. Sedikit hujan lobi politik, dan ia pun lenyap.

Saya rasa kita semua sudah hafal naskahnya. Setiap kali Israel memperluas permukiman ilegal, membakar rumah di Nablus, atau menembak anak-anak di Jenin, Eropa akan bangkit dari kursi empuknya, mengerutkan dahi, lalu mengeluarkan pernyataan yang berbunyi “kami prihatin.” Sesudah itu, tidak ada sanksi, tidak ada embargo, tidak ada tindak lanjut—hanya konferensi pers dan potret persahabatan dengan Mahmoud Abbas. Prancis, negeri yang gemar bicara tentang “hak asasi manusia,” tetap menjual teknologi militer dan sistem pertahanan yang menopang kekuatan penjajah. Retorika dan realitas berjalan di dua jalur paralel yang tak pernah bertemu.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Ironisnya, Macron berbicara tentang pelanggaran hukum internasional seolah Prancis berdiri di atas moral tertinggi dunia. Padahal, sejarah kolonialisme Prancis sendiri—dari Aljazair hingga Suriah—adalah museum panjang tentang bagaimana hukum internasional sering dijadikan alat, bukan batas. Maka, ketika Macron berbicara soal “stabilitas kawasan,” apa yang ia maksud? Stabilitas bagi rakyat Palestina, atau stabilitas bagi kontrak pertahanan Thales dan Dassault yang bernilai miliaran euro? Kita tahu jawabannya. Politik luar negeri Prancis bukan soal prinsip, tapi kalkulasi—antara citra moral di depan publik dan keuntungan ekonomi di balik pintu.

Fakta-fakta yang disampaikan PBB dan OCHA bukan lagi statistik kemanusiaan—itu daftar panjang dari sebuah sistem kekerasan yang dilegalkan. 264 serangan pemukim dalam satu bulan. 47 anak dibunuh di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Ini bukan sekadar lonjakan kekerasan, tapi puncak dari strategi kolonial yang sudah matang: menciptakan teror agar penduduk asli menyerah secara perlahan. Israel tak perlu mendeklarasikan aneksasi; ia sudah melakukannya setiap hari melalui peluru, buldoser, dan peraturan militer. Tapi bagi Macron, semuanya baru menjadi “masalah” ketika mulai terlihat buruk di televisi.

Kita bisa membayangkan absurditas ini seperti seorang polisi lalu lintas yang berteriak “berhenti!” pada pengemudi yang menabrak pejalan kaki, tapi tetap membiarkan dia melaju karena takut kehilangan sponsor. Prancis dan Uni Eropa sudah lama berada dalam posisi itu—menyaksikan pembunuhan dan pencurian tanah sambil mengutip Piagam PBB, tanpa keberanian untuk menegakkan isinya. Dan ketika Macron berbicara tentang membentuk “komite bersama” dengan Abbas untuk menulis konstitusi Palestina, absurditas itu berubah jadi satire. Konstitusi apa yang bisa hidup di tanah yang setiap hari dirampas? Ini seperti menulis undang-undang di atas pasir yang diguyur hujan penjajahan.

Namun, jangan salah. Macron bukan satu-satunya aktor dalam teater ini. Uni Eropa secara keseluruhan telah menguasai seni “kecaman tanpa konsekuensi.” Mereka menolak kekerasan tapi mengizinkan perdagangan senjata. Mereka menyerukan dua negara tapi terus mengakui satu kekuasaan. Bahkan lembaga-lembaga yang konon menjunjung tinggi hukum internasional ikut bermain dalam ilusi ini. Dunia menonton genosida di Gaza, dan Eropa menanggapinya dengan diskusi panel. Seolah-olah tragedi manusia bisa diselesaikan dengan diplomasi berbasis PowerPoint.

Saya tidak tahu apakah Macron benar-benar percaya dengan apa yang ia katakan, atau hanya membaca naskah yang disiapkan oleh penasihat politiknya. Tapi saya tahu satu hal: bahasa politik Eropa terhadap Palestina telah kehilangan maknanya. “Garis merah,” “solusi dua negara,” “perdamaian abadi”—semuanya telah menjadi mantra yang diulang untuk menenangkan rasa bersalah kolonial yang tak pernah selesai. Ini bukan diplomasi; ini terapi moral bagi bangsa-bangsa yang dulu menjajah Afrika dan kini tak tahu bagaimana menghadapi kolonialisme modern yang dilakukan sekutunya sendiri.

Kalau Eropa benar-benar ingin menegakkan hukum internasional, seharusnya mereka mulai dengan langkah sederhana: berhenti membiayai penjajahan yang mereka kecam. Prancis bisa memutuskan kontrak ekspor senjata, menarik dukungan ekonomi untuk perusahaan yang membangun infrastruktur di permukiman ilegal, atau mendukung proses hukum internasional terhadap pejabat Israel. Tapi tidak, langkah-langkah seperti itu dianggap “terlalu ekstrem.” Sebab bagi Eropa, ekstrem bukanlah membunuh anak-anak, tapi memboikot pelaku pembunuhan. Inilah ironi yang setiap hari kita saksikan: kemanusiaan didefinisikan oleh siapa yang berbicara, bukan oleh siapa yang menderita.

Saya teringat pepatah lama: garis merah tak pernah menakutkan bagi yang tak takut tinta. Israel sudah berkali-kali melintasi “garis merah” itu—dari aneksasi de facto hingga apartheid struktural—tanpa sedikit pun konsekuensi. Mereka tahu, Eropa hanya akan menggertak, lalu melupakan. Setiap ancaman berubah jadi undangan baru untuk berdialog. Setiap kecaman berubah jadi konferensi donor. Dan setiap kali korban bertambah, dunia hanya bergeser dari kemarahan ke kebosanan. Itulah kemenangan sejati penjajahan: ketika penderitaan menjadi rutinitas yang bisa diabaikan.

Dalam konteks Indonesia, kita tahu rasa getir itu. Sejarah kita juga pernah ditulis dengan tinta penjajahan dan diplomasi palsu. Maka, sulit bagi kita untuk menelan retorika seperti Macron tanpa rasa muak. Dunia berbicara tentang “keamanan Israel” tapi tak pernah menyebut “keamanan Palestina.” Mereka memuja demokrasi Israel sambil menutup mata pada apartheid yang dijalankan atas nama Tuhan dan nasionalisme. Kita semua tahu, tak ada demokrasi yang bisa dibangun di atas puing rumah orang lain.

Pada akhirnya, ucapan Macron hanyalah gema lain dari orkestra lama: musik lembut yang dimainkan agar dunia tetap tenang sementara api penjajahan terus menyala. “Garis merah” yang ia maksud bukanlah batas moral terhadap Israel, melainkan batas kenyamanan politik Prancis sendiri. Ketika kepentingan ekonomi terganggu, garis itu pudar. Ketika tekanan publik reda, garis itu hilang. Dan selama dunia terus percaya pada garis semu itu, penderitaan Palestina akan tetap berlanjut—bukan karena kurangnya kecaman, tapi karena kebanyakan kata-kata yang tak diikuti keberanian.