Fondasi Sosial-Politik Militer Israel Retak Dari Dalam

Di balik deru mesin tank dan manuver brigade, ada bunyi lain yang lebih pelan tetapi mematikan: retakan. Ia terdengar seperti komentar lirih seorang prajurit yang ragu, bisik-bisik keluarga yang muak, debat di ruang kabinet yang saling curiga. Retakan itu bukan di baja, melainkan di kontrak yang sejak lama menjadikan militer zionis Israel “tentara rakyat”. Ketika kontrak sosial itu pecah, semua yang tampak kokoh di permukaan berubah menjadi façade; catnya mengilap, kayunya lapuk.

Selama puluhan tahun, kekuatan militer zionis bertumpu pada mitos kesetaraan pengorbanan: setiap warga adalah calon serdadu, setiap rumah bagian dari benteng. Mitos ini menyeberangkan mereka dari krisis ke krisis. Tetapi mitos hanya hidup sepanjang ia terasa adil. Saat sebagian warga dibebaskan dari wajib militer bertahun-tahun—sementara yang lain bolak-balik medan tempur dan kehilangan semester kuliah, pekerjaan, bahkan pernikahan—rasa adil itu hancur. Ketika Mahkamah Tinggi memaksa kewajiban yang lama dikecualikan, retakan berubah menjadi sengketa eksistensial.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Di sinilah titik krusial: “tentara rakyat” menuntut solidaritas timbal-balik. Negara menjanjikan tujuan perang yang jelas, pembagian beban yang merata, dan batas waktu yang manusiawi. Rakyat, sebagai imbalannya, menyerahkan masa mudanya. Namun perang yang berlarut menggerus semua janji itu. Ketika pasukan cadangan dihitung ratusan hari, unit berkurang separuh, dan panggilan tugas disambut separuh hati, itu bukan manajemen yang buruk belaka. Itu tanda kontrak batin sedang batal.

Banyak yang ingin mereduksi krisis menjadi “kelelahan”. Tentu, lelah ada. Tapi lelah hanyalah gejala dari sesuatu yang lebih terdalam: hilangnya legitimasi tujuan. Saat prajurit sendiri mengatakan “perang ini tidak lagi adil”, kita tidak sedang mendengar keluh-kesah usai lari lintas medan. Kita mendengar gugatan moral atas arah negara. Keadilan, bukan adrenalina, yang mengikat warga berseragam dan warga sipil menjadi satu tubuh politik. Begitu keadilan patah, disiplin tinggal kulit.

Sistem cadangan yang dulu jitu untuk perang cepat terbukti rapuh menghadapi konflik tanpa kalender pulang. Reservis punya anak masuk sekolah, tesis tertunda, kontrak kerja yang menunggu. Mereka bukan mesin; mereka simpul-simpul ekonomi rumah tangga. Ketika negara meminta “sekali lagi saja” tetapi tidak pernah memberi horizon akhir, patriarki “army first” berubah rasa jadi pemerasan. Di titik ini, absensi bukanlah kemalasan; ia bentuk protes diam terhadap kontrak yang sepihak.

Retakan tambah lebar ketika politik menyetir strategi. Kepala staf boleh menghitung risiko sandera, kesiapan pasukan, dan beban logistik; politisi, sebaliknya, menghitung rating dan umur kabinet. Ketika pimpinan militer meragukan kelayakan operasi besar—dengan alasan realistis—sementara elite mendorong maju demi simbol ketegasan, benih ketidakselarasan sipil-militer tumbuh. Sejarah mengajarkan, jurang semacam ini bukan sekadar perdebatan teknis; ia virus yang merusak kohesi komando.

Lihat juga paradoks “ekspor-impor” legitimasi. Negara yang mengklaim rumah bagi orang Yahudi sedunia kini melirik diaspora untuk menutup lubang rekrutmen. Narasinya terdengar muluk—solidaritas global—namun di rumah sendiri dukungan retak, reservis menimbang ulang, dan koalisi terguncang oleh tuntutan pengecualian. Mengimpor personel untuk menambal defisit kepercayaan domestik ibarat menempel plester di dinding yang fondasinya ambrol: sebentar rapi, lalu runtuh bersama.

Konflik dengan komunitas ultra-Ortodoks menyingkap inti persoalan: ketidaksetaraan kewajiban yang dipelihara politik transaksional. Selama pengecualian menjadi alat tawar kabinet, wajib militer berhenti menjadi ritual kewargaan dan berubah menjadi pajak yang hanya dibayar sebagian. Tidak ada “tentara rakyat” jika sebagian rakyat hidup di luar harga yang sama. Keadilan bukan aksesoris dalam perang panjang; ia sumber energi yang membuat pengorbanan terasa masuk akal.

Di tubuh pasukan sendiri, retakan hadir sebagai pluralitas tujuan. Ada yang masih percaya pada doktrin pertahanan, ada yang melihat operasi sebagai mesin politik, ada yang fokus pada penyelamatan sandera, dan ada pula yang terdorong agenda ideologis kawasan. Satu angkatan, banyak misi di kepala. Ketika kompas moral tidak lagi tunggal, disiplin formal hanya menunda benturan. Unit bisa berbaris rapi, tetapi setiap kepala melangkah ke utara yang berbeda.

Ekonomi rumah tangga prajurit adalah medan lain yang jarang disorot. Ratusan hari dinas cadangan bukan hanya memotong gaji; ia mengubah lintasan hidup. Usaha kecil kehilangan pemilik, kampus kehilangan mahasiswa senior, anak kehilangan orang tua. Negara bisa memperpanjang masa dinas dengan dekrit, tetapi kepercayaan tidak bisa diperpanjang dengan pasal. Ia dibangun dari rasa bahwa pengorbanan dibagi, tujuan dijelaskan, dan masa depan masih mungkin. Tanpa itu, loyalitas menguap pelan.

Ada pula soal bahasa. Dulu, narasi “eksistensi” menutup semua perdebatan. Kini, kata-kata itu kehilangan sihirnya ketika gambar warga sipil di layar kaca menjadi rutin, bukan insiden. Prajurit yang menatap layar yang sama pulang ke rumah dengan dada berat. Bukan semua berubah jadi penolak perang; tidak sesederhana itu. Namun munculnya frasa “tak lagi adil” dari dalam seragam adalah indikator bahasa negara gagal menampung pengalaman moral warganya sendiri.

Jika fondasi retak, hasilnya bukan sekadar operasi yang tertunda. Dampaknya adalah perubahan karakter institusi: dari “tentara rakyat” menuju risiko “tentara sektarian”. Ketika komponen-komponen kewargaan mengelupas—kesetaraan beban, horizon tujuan, dan kompromi sipil-militer—yang tersisa adalah kelompok bersenjata yang makin ditentukan oleh basis politik yang menopangnya. Ketahanan strategis bergeser dari daya integrasi menuju daya represi. Itu bukan kemenangan; itu jalan pintas menuju delegitimasi.

Kita juga perlu menyebut krisis kepercayaan lintas 2023–2024 yang menetes ke barak. Para reservis pernah menjadikan ancaman absen sebagai alat tekanan politik, menandai bahwa loyalitas institusional kini dinegosiasikan di ruang publik. Sekali garis itu dilanggar, preseden tinggal menunggu konteks. Hari ini soal ais operasi, besok soal kebijakan lain. Institusi yang terbiasa jadi “tempat terakhir yang solid” kini terseret menjadi arena tarik-uluran wacana. Dingin, tetapi nyata.

Ada yang berkata: semua ini akan selesai jika operasi berhasil. Saya ragu. Keberhasilan militer bisa memperpanjang napas, tetapi tidak memperbaiki kontrak yang telah tercederai. Selama beban tidak merata, tujuan kabur, dan politik meminjam seragam untuk menutup kebuntuan, retakan akan muncul lagi—mungkin di tempat lain, pada momen lain, dengan bahasa lain. Kemenangan tak otomatis mengembalikan kepercayaan; sering kali justru menunda pengakuan bahwa kita sedang kehilangan rumah.

Analogi sederhana: negara adalah rumah besar, militer tiang utamanya. Mengganti genteng (operasi), menambah lampu (teknologi), atau memindahkan sofa (rotasi komando) tidak menyelesaikan apa pun jika tiangnya retak. Tiang butuh penyangga yang namanya keadilan, transparansi tujuan, dan pembagian peran yang sehat antara sipil dan militer. Tanpa itu, beban teras depan atau atap belakang sama saja—semuanya menekan satu retakan yang kian melebar.

Bagaimana jalan keluarnya? Dalam perang, tidak ada resep manis. Namun rumus minimum selalu sama: jujur pada batas kemampuan pasukan, jujur pada risiko sandera, jujur pada rakyat tentang harga yang harus dibayar, dan berhenti memakai perang sebagai alat perpanjangan umur politik. Kembalikan kesetaraan kewajiban sebagai prinsip, bukan komoditas koalisi. Tanpa reposisi politik seperti ini, wacana rekrutmen diaspora hanyalah tiupan angin pada dinding retak.

Pada akhirnya, krisis yang kita saksikan bukan krisis stamina, melainkan krisis tujuan bersama. Tentara bisa bergerak cepat tanpa tidur, teknologi bisa menutup celah taktis, tetapi tidak ada mesin yang bisa menggantikan keyakinan warga bahwa mereka dan negara berada di perahu yang sama. Begitu perahu itu terasa milik golongan, bukan milik semua, setiap aba-aba tempur terdengar seperti perintah dari ruangan lain. Jauh, asing, dan makin tak meyakinkan.

Itulah mengapa saya menyebutnya retakan dari dalam. Ia tidak meledak; ia merayap. Ia bekerja di ruang hening: di meja makan keluarga reservis, di rapat tertutup antara jenderal dan menteri, di kepala prajurit yang menatap daftar panggilan. Hari ini absen, besok enggan, lusa sinis, dan seterusnya. Sampai suatu saat, semua orang bertanya—dengan suara pelan, namun bersamaan—untuk siapa sebenarnya perang ini dilanjutkan?

Ketika pertanyaan itu menjadi mayoritas, hasilnya bukan kekalahan spektakuler, melainkan pengosongan makna. Dan tentara tanpa makna adalah institusi yang paling berbahaya bagi dirinya sendiri. Ia mungkin masih bisa bertarung. Tetapi ia tak lagi tahu mengapa. Dan di sana, tepat di sana, rumah besar bernama negara mulai kehilangan alasan untuk tetap berdiri.