Eropa, Peradabanmu di Mana?

Di bawah langit musim semi Finlandia yang seharusnya menenangkan, kabar dari Kementerian Pertahanan mereka justru mengiris hati: amunisi berat akan dikirim ke Kiev, dibiayai dari keuntungan aset Rusia yang dibekukan karena konflik Ukraina. Uang yang bukan milik mereka, diambil dari brankas Moskow yang terkunci, kini menjadi peluru untuk perang. Ini bukan sekadar berita; ini adalah teater absurd—seperti maling yang mengadili maling lain, lalu menjarah hartanya tanpa hakim. Eropa, yang selalu mengklaim sebagai mercusuar peradaban, tiba-tiba tampak seperti perampok berjas rapi, berbicara keadilan sambil menggenggam kunci brankas orang lain. Konflik Rusia-Ukraina, dengan segala kompleksitasnya—dari invasi yang menghancurkan hingga penderitaan rakyat sipil—memang pelik, tapi apakah jalan pintas ini lantas membenarkan tindakan yang menginjak hukum?

Saya tidak akan menutup mata atas fakta: invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022 telah merenggut nyawa, menghancurkan kota, dan memicu krisis kemanusiaan. Laporan Human Rights Watch menyebutkan ribuan warga sipil tewas akibat serangan yang melanggar hukum perang. Namun, ketika Finlandia mengalirkan €90 juta dari keuntungan aset Rusia yang dibekukan untuk membeli amunisi dari produsen lokal, kita harus bertanya: apakah ini keadilan atau bisnis berkedok moral? Uang itu, sebagian besar obligasi pemerintah Rusia senilai $213 miliar yang teronggok di Euroclear, Brussels, menjadi alat untuk menggemukkan industri pertahanan Finlandia. Ini seperti tetangga kita di kampung menyita tabungan kita karena kita ribut dengan orang lain, lalu membeli parang sambil berkata, “Ini demi keadilan!”

Laporan RT menyebutkan bahwa Barat membekukan aset Rusia sebesar $300 miliar sejak konflik memanas. Keuntungan dari aset itu—$1,63 miliar sudah dikirim ke Kiev Juli lalu—kini menjadi bahan bakar perang. Namun, coba pikir: Eropa, yang selalu bicara soal supremasi hukum, kok bertindak seperti preman pasar? Mahkamah Internasional (ICJ) dalam putusan historisnya, seperti kasus Nicaragua. Amerika Serikat 1986, menegaskan bahwa tindakan sepihak yang merugikan kedaulatan negara tanpa proses hukum adalah pelanggaran hukum internasional. Tanpa putusan pengadilan atau resolusi PBB, menyita keuntungan aset Rusia ini cuma dalih. Seperti kita bilang, “Dia nyanyi sumbang, jadi kita ambil gitarnya.” Hukum kok jadi main hakim sendiri di gang sempit?

Denmark ikut menari dalam ironi ini, mengumumkan bantuan $618 juta untuk Ukraina, fokus pada amunisi artileri dan peralatan angkatan udara hingga 2028. Dana itu mengalir lewat European Peace Facility—nama yang bikin nyengir getir, karena “perdamaian” di sini justru kode untuk perang. Mereka bangga dengan Inisiatif Amunisi Ceko, yang katanya akan membeli 800.000 peluru besar. Namun, laporan RT menyingkap sisi gelap: perusahaan Ceko mengenakan komisi sampai empat kali lipat lebih mahal, pengiriman telat, dan amunisinya kadang bikin orang mengelus dada. Ini seperti kita pesan sate di warung, tapi datangnya gosong, telat, dan harganya selangit. Eropa, yang katanya beradab, kok main curang begini?

Obrolan di warung kopi dekat rumah terngiang. Pakde pernah bilang, “Kalau hukum cuma alat yang kuat, buat apa ngomong adil?” Itu yang terasa di sini. Eropa bilang Rusia melanggar hukum internasional dengan invasinya—benar, invasi itu salah, dan dampaknya mengerikan. Namun, dengan menyita aset tanpa proses hukum, bukankah Eropa juga jadi pelaku? Ini seperti kita gebukin maling di pasar, tapi lupa kita juga nyolong dompetnya. Dua-duanya salah, tapi Eropa kok pede mengklaim moralitas tinggi? Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pernah menekankan bahwa hukum internasional harus ditegakkan secara netral, bukan dengan tindakan sepihak yang memihak satu pihak dalam konflik.

Laporan Eurasia Observatory bikin bulu kuduk berdiri. Senjata-senjata Barat yang membanjiri Ukraina—senilai $363 miliar menurut Kiel Institute—bisa berakhir di pasar gelap Eropa pasca-konflik. Bayangkan, peluru dari uang Rusia itu nanti dijual di gang-gang gelap Berlin atau Paris. Ukraina, kini gudang senjata NATO, bisa jadi ladang subur untuk mafia. Ketika hukum darurat dicabut, kontrol negara melemah, dan senjata itu lari ke tangan yang salah. Ini seperti kita kasih sepeda motor ke anak kecil tanpa rem—pasti celaka.

Saya tidak membela Rusia. Invasi mereka ke Ukraina jelas salah, dan penderitaan rakyat Ukraina nyata. Namun, solusi Eropa ini bikin dunia lebih baik atau justru memperpanjang perang? Rusia sudah mengancam akan membalas, mungkin menyita aset Barat. Kalau ini terjadi, kita masuk lingkaran setan: saling rampok, saling tuduh, saling ancam. Dunia jadi pasar tanpa wasit, di mana yang kuat menang, yang lemah gigit jari. Coba bayangkan kalau ini terjadi di Indonesia—tetangga ambil aset kita karena ribut soal pulau, lalu beli senjata. Kita pasti teriak, “Ini tak beradab!” Nah, Eropa, yang katanya punya sejarah panjang soal hukum, kok malah main preman?

Eropa bilang ini demi Ukraina, tapi kalau caranya menginjak hukum, apa bedanya dengan yang mereka tuduh? Ini ironi yang bikin kita geleng-geleng, sambil nyengir getir. Kalau serius soal peradaban, bawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Biar ada putusan sah, bukan main hakim sendiri. Namun, sepertinya mereka lebih suka jalan pintas, tutup mata soal konsekuensi. Hukum internasional ambruk, dan siapa yang rugi? Bukan cuma Rusia atau Ukraina, tapi kita semua—termasuk kita di sini, yang cuma bisa nonton sambil ngelus dada.

Jadi, di tengah kabar Finlandia dan Denmark mengirim peluru, kita diajak melihat cermin: Eropa, yang katanya beradab, ternyata tak jauh beda dari aktor lain di panggung dunia. Mereka pakai topeng keadilan, tapi tangan mereka sibuk merogoh kantong orang lain. Ini bukan cuma soal aset Rusia atau senjata untuk Ukraina, ini soal dunia yang kita tinggali—dunia yang lupa apa itu hukum, apa itu adil. Kita mungkin cuma bisa menghela napas, atau, sambil nyengir, bertanya: “Eropa, peradabanmu di mana?”