Eropa Menjual Hukum Demi Dana Perang

Di bawah langit musim gugur yang kelabu, gedung-gedung kaca di Brussels memantulkan bayangan para pejabat yang tergesa. Mereka berbicara tentang “opsi sah secara hukum” dengan nada dingin yang nyaris seperti membacakan resep masakan. Tapi kita tahu, di balik frasa yang rapi itu, berdenyut kegelisahan: bagaimana caranya mengubah hasil investasi dari aset negara lain menjadi amunisi bagi perang yang tak kunjung reda. Ironi pun menebal. Eropa, yang selama puluhan tahun mengajarkan dunia tentang supremasi hukum internasional, kini justru menulis bab baru dalam buku yang sama: bab tentang kelenturan aturan ketika kepentingan mendesak mengetuk pintu.

Saya rasa kita semua paham, kata kunci dalam drama ini adalah “legal creativity”. Satu istilah yang terdengar akademis, tapi sejatinya seperti lembaran kertas yang menutupi lubang di dinding. Uni Eropa, dipelopori Komisi Eropa dan kini didukung Jerman, mengusulkan pemanfaatan keuntungan dari aset Rusia yang dibekukan sejak invasi 2022. Bukan aset pokoknya—sekitar €13 miliar itu tetap tercatat rapi—melainkan hasil investasi sebesar €172 miliar yang selama ini diputar di obligasi pemerintah Barat. “Bukan penyitaan,” kata mereka, hanya memanfaatkan bunga yang muncul. Sungguh, seperti menyebut pencopetan sebagai “penyesuaian kepemilikan sementara”.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Keputusan Jerman menambah lapisan absurditas. Berlin yang dulu berhati-hati kini memberi sinyal lampu hijau. Michael Clauss, penasihat Kanselir Friedrich Merz, menyebut bahwa “Ukraina butuh uang untuk membeli senjata, dan opsinya tidak banyak.” Sebuah kalimat yang terdengar lugas namun sarat makna getir: karena opsi lain sulit, maka melonggarkan prinsip hukum internasional pun dianggap sah. Kita di Indonesia tentu mengenal logika seperti ini—ketika anggaran tak cukup, kreativitas kadang menabrak etika. Tapi yang membedakan, di sini taruhannya bukan sekadar APBD, melainkan reputasi Eropa sebagai benteng peradaban hukum.

Bayangkan skema yang mereka rancang. Uang hasil investasi aset Rusia akan ditukar dengan obligasi tanpa kupon yang dijamin negara anggota. Secara teknis, aset pokok tidak bergerak; secara substansi, nilai ekonominya sudah dipindahkan. Para diplomat menyebutnya “elegan”. Saya menyebutnya sulap finansial. Dan seperti sulap, keberhasilannya bergantung pada seberapa lama penonton mau percaya bahwa trik itu nyata. Namun dunia tak selugu yang mereka kira. Prancis lewat Presiden Macron sudah memperingatkan risiko pelanggaran hukum internasional. Christine Lagarde dari Bank Sentral Eropa menuntut bukti tertulis, seakan berkata: jangan bawa lembaga kami dalam sandiwara ini.

Kita semua tahu, hukum internasional melindungi aset bank sentral dan cadangan devisa. Prinsip ini bukan hiasan; ia fondasi yang membuat sistem keuangan global tetap berdiri. Jika Eropa mengutak-atiknya, negara-negara lain akan bertanya: apakah cadangan kami aman di zona euro? Seperti seseorang yang mendengar tetangga mencuri tabungan tetangganya sendiri, rasa percaya pun luntur. Investor bisa saja mengalihkan cadangan ke mata uang lain, dan kepercayaan terhadap euro sebagai mata uang cadangan dunia bisa tergerus. Itulah risiko yang kini menghantui Brussels, meski mereka jarang menyebutnya secara terbuka.

Ada alasan praktis yang mendorong langkah ini. Ukraina menghadapi defisit anggaran besar pada 2026, sementara dukungan Amerika Serikat kian menurun sejak Donald Trump kembali berkuasa. Eropa merasa dipaksa memikul beban sendiri. Bagi politisi, memanfaatkan hasil investasi aset Rusia tampak sebagai jalan yang tak membebani pembayar pajak. Namun alasan praktis tak lantas membuat tindakan ini sah. Kita tidak bisa menjustifikasi pengambilalihan nilai ekonomi dengan dalih “warga kami tak mau menanggung beban.” Di kampung kita, logika seperti itu setara dengan mencongkel celengan tetangga demi membiayai pesta hajatan sendiri.

Ironi lain muncul ketika kita melihat cara Eropa menamai langkahnya. “Memanfaatkan hasil investasi,” kata mereka, seakan bunga bank tumbuh di pohon yang tak bertuan. Padahal kita tahu, setiap rupiah—atau euro—itu adalah hak milik yang sah dari Federasi Rusia. Seberapa pun kita tidak menyukai kebijakan Kremlin, hak milik tetaplah hak milik. Menggantinya dengan obligasi yang dijamin negara anggota hanyalah memindahkan masalah dari satu laci ke laci lain, berharap pemilik asli tak sempat mengetuk pintu pengadilan internasional.

Saya teringat perbincangan warung kopi tentang “akal-akalan” dalam keuangan publik. Di tingkat lokal, kita sering mendengar cerita dana desa yang diputar-putar, dialihkan, diberi nama program baru agar tampak sesuai aturan. Bedanya, skala di Brussels ini bukan miliaran rupiah, melainkan ratusan miliar euro. Namun polanya sama: semantik mengalahkan substansi, prosedur mengalahkan moral. Kita semua bisa melihat bahwa di balik kilau retorika Eropa, ini tetap pengambilalihan paksa yang dibungkus rapi.

Dampak geopolitik pun tak bisa diabaikan. Moskow pasti memandang langkah ini sebagai provokasi. Balasan bisa datang dalam bentuk diplomasi yang beku, gangguan pasokan energi, atau serangan siber yang lebih gencar. Eropa sedang mempertaruhkan hubungan jangka panjang demi solusi jangka pendek. Mereka mungkin menang satu babak pendanaan, tetapi bisa kalah dalam kepercayaan global—modal yang jauh lebih sulit dipulihkan dibanding uang tunai.

Di Indonesia, kita diajarkan pepatah “sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya.” Pepatah ini terasa pas untuk Eropa hari ini. Sekali mereka mengesahkan jalan pintas ini, siapa yang bisa menjamin bahwa besok mereka tidak melakukan hal serupa pada aset negara lain yang dianggap bermasalah? Jika hari ini Rusia, esok bisa saja Iran, atau siapa pun yang berseberangan dengan kebijakan luar negeri mereka. Dunia selatan yang selama ini menaruh cadangan devisa di bank-bank Eropa tentu mencatat dengan cermat.

Dan bukankah ini yang paling menakutkan bagi Eropa sendiri? Kredibilitas yang hilang perlahan, seperti air yang menetes mengikis batu. Ketika negara-negara mulai meragukan netralitas dan keamanan euro, ketika investor global menimbang ulang apakah “safe haven” itu masih aman, barulah mereka sadar bahwa miliaran yang kini terasa seperti jackpot bisa berubah menjadi bumerang.

Mungkin para birokrat di Brussels percaya bahwa kerumitan bahasa dan lapisan hukum bisa mengaburkan niat asli. Tetapi dunia semakin pandai membaca pola. Kita, yang sehari-hari bergulat dengan harga cabai dan biaya listrik, pun bisa merasakan aroma ketidakadilan ketika uang milik orang lain diutak-atik tanpa izin. Eropa boleh saja menyebutnya kreativitas hukum; bagi banyak orang, ini tak lebih dari perampokan bersarung sutra.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita ajukan sederhana namun pedas: apakah Eropa siap membayar harga dari kemewahan politik sesaat ini? Karena uang bisa diputar, obligasi bisa diterbitkan, tapi kepercayaan—sekali pecah—jarang bisa direkatkan kembali. Seperti kaca patri di katedral tua, retaknya mungkin nyaris tak terlihat dari jauh, namun sinarnya tak pernah sama lagi.