Opini
Eropa Lelah Menjadi Malaikat Bagi Ukraina
Berlalu sudah masa ketika Eropa tampil bak malaikat penyelamat, membuka perbatasannya lebar-lebar demi para pengungsi Ukraina. Di stasiun-stasiun Jerman dulu, relawan berdiri sambil membagikan selimut dan roti. Kamera televisi menyorot wajah-wajah penuh empati, politisi berpidato tentang solidaritas dan nilai kemanusiaan. Kini, suasananya dingin. Tatapan yang dulu hangat berubah menjadi curiga. Dari dapur-dapur rakyat kecil, dari ruang tamu keluarga pekerja, terdengar keluhan yang sama: sampai kapan kami harus membayar kemurahan hati negara ini?
Survei terbaru di Jerman memperlihatkan wajah jujur dari kelelahan itu. Enam puluh enam persen warga menolak pemberian Burgergeld — tunjangan sosial yang mencapai 563 euro per bulan — bagi para pengungsi Ukraina yang tak bekerja. Hanya 17 persen yang masih setuju. Angka itu bukan sekadar statistik, tapi cermin dari perubahan moral publik: dari simpati menjadi sinisme. Negara yang dulu ingin menjadi surga bagi korban perang, kini bergulat dengan pertanyaan sederhana tapi getir — siapa sebenarnya yang butuh diselamatkan?
Pemerintah Jerman menghabiskan 6,3 miliar euro setiap tahun untuk program itu, memberi nafkah pada sekitar 700 ribu warga Ukraina. Namun hanya sepertiga dari mereka yang bekerja. Sisanya hidup dari sistem kesejahteraan yang dibangun dengan pajak rakyat Jerman sendiri. Dan rakyat itu kini mulai bertanya-tanya, dengan nada getir dan dingin: apakah ini solidaritas, atau kebodohan yang disamarkan sebagai empati?
Kita semua tahu, kemurahan hati selalu punya batas. Di negara manapun, solidaritas yang terlalu lama dipelihara tanpa arah akan berubah menjadi beban. Orang-orang Jerman yang harus menanggung kenaikan harga energi, krisis perumahan, dan pajak tinggi kini menatap kebijakan itu dengan rasa jenuh. Mereka melihat para pengungsi bukan lagi sebagai korban perang, melainkan pesaing dalam antrean panjang tunjangan sosial. Situasi ini mirip dengan rumah tangga yang keuangannya morat-marit, tapi masih memaksa menanggung tamu yang tak pernah membantu mencuci piring.
Saya rasa, inilah titik ketika politik berhenti menjadi soal idealisme dan mulai menjadi soal perut. Dari sinilah partai-partai kanan populis seperti AfD mendapat panggung. Mereka tak perlu membuat propaganda; cukup membaca keluhan di media sosial dan menyalinnya ke poster kampanye. “Hentikan uang untuk pengungsi, bantu rakyat sendiri,” begitu kira-kira semangat yang mereka serukan. Dan publik pun mengangguk, karena dalam dunia yang makin mahal dan penuh ketidakpastian, nasionalisme selalu terdengar logis.
Ironinya, kebijakan yang dulu dimaksudkan untuk menunjukkan wajah kemanusiaan Eropa kini menjadi bumerang politik. Kanselir Olaf Scholz dan partai-partai pendukungnya terjebak di antara dua api: jika mereka tetap dermawan, mereka kehilangan suara rakyat. Jika mereka mengetatkan bantuan, mereka dituduh kejam dan anti-kemanusiaan. Inilah absurditas modernitas: bahkan kebaikan pun bisa mematikan karier politik.
Lebih jauh, situasi ini menyingkap paradoks yang lebih dalam. Ukraina, negara yang katanya berjuang mempertahankan kebebasan dan kedaulatan, justru kehilangan tenaga produktifnya karena banyak laki-laki usia perang menetap di Jerman. Mereka tidak dideportasi — Uni Eropa menolak atas dasar hak asasi manusia. Tapi bukankah aneh jika para pejuang keadilan dibiayai oleh pajak orang lain, sementara tanah air mereka terbakar? Di medan perang, darah ditumpahkan; di Berlin, kopi diminum sambil menonton laporan perang di televisi.
Eropa ingin menjadi pelindung bagi yang tertindas, tapi kini mulai sadar bahwa pelindung juga punya tagihan listrik. Dan ketika angka miliaran euro keluar dari kas negara untuk orang-orang yang belum tentu kembali berterima kasih, simpati berubah menjadi kalkulasi dingin. Pemerintah Jerman kini berencana memangkas tunjangan bagi pengungsi baru sebesar 100 euro per bulan dengan memindahkan mereka ke skema Asylum Seekers’ Benefits Act. Ini bukan sekadar efisiensi anggaran. Ini adalah pernyataan politik: kemurahan hati harus punya batas administratif.
Namun langkah ini juga menandai retaknya ilusi tentang “solidaritas Eropa.” Uni Eropa dibangun di atas keyakinan bahwa setiap krisis harus ditanggung bersama. Tapi ketika krisis itu berubah menjadi beban fiskal, setiap negara mulai menghitung untung-rugi. Jerman, tulang punggung ekonomi Eropa, kini menegaskan bahwa tanggung jawab moral tidak bisa terus-menerus diukur dengan angka nol di laporan keuangan negara.
Ada yang menarik bila kita lihat dari Indonesia. Kita mengenal konsep gotong royong — tapi bahkan dalam gotong royong, semua orang turun tangan. Tidak ada yang hanya menonton. Bayangkan jika di kampung kita, satu keluarga menolak ikut kerja bakti tapi tetap makan nasi dari hasil dapur warga lain. Lama-lama, warga akan berhenti mengundang. Begitu pula Eropa. Solidaritas tanpa partisipasi pada akhirnya hanya akan melahirkan kejengkelan kolektif.
Kelelahan sosial yang kini terasa di Jerman adalah pertanda bahwa moral kemanusiaan Eropa tengah diuji oleh realitas ekonomi. Dulu, Eropa menuduh negara-negara Global South tidak berperikemanusiaan karena menolak pengungsi. Kini, mereka mulai berjalan ke arah yang sama, hanya dengan bahasa yang lebih halus. Mereka tidak menutup pintu, tapi mempersempit celah. Tidak menolak secara frontal, tapi perlahan mengeringkan sumber air.
Dan mungkin, di balik semua ini, ada kesadaran pahit yang mulai tumbuh: perang Ukraina bukan lagi sekadar tragedi kemanusiaan, tapi bisnis politik yang memakan energi solidaritas dunia. Jerman membayar terlalu mahal — bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan kepercayaan sosial yang mulai terkikis. Ketika rakyat merasa negara lebih memihak pengungsi daripada mereka sendiri, jurang antara pemerintah dan masyarakat melebar. Dari situlah populisme lahir, tumbuh, dan berakar.
Eropa, yang selama ini memproyeksikan diri sebagai benteng moral dunia, kini menghadapi cermin yang jujur: di balik semua retorika kemanusiaan, ada rasa lelah, ada egoisme yang perlahan bangkit. Dan mungkin itu manusiawi. Karena tak ada bangsa yang bisa terus bersikap dermawan di tengah krisis yang mereka sendiri belum atasi.
Pada akhirnya, mungkin Jerman hanya sedang melakukan apa yang kita semua lakukan ketika menghadapi kenyataan pahit: berhenti bermimpi jadi pahlawan, dan mulai mengatur ulang keuangan rumah tangga. Tapi seperti setiap keputusan realistis, langkah ini datang dengan harga moral yang mahal. Di mata dunia, Jerman mungkin tampak dingin. Tapi di mata rakyatnya sendiri, ini adalah bentuk kewarasan terakhir.
Dan kalau mau jujur, mungkin dunia butuh sedikit lebih banyak kewarasan, bukan sekadar belas kasihan. Karena tanpa keseimbangan antara nurani dan logika, bahkan malaikat pun bisa jatuh karena kelelahan.
