Dunia yang Diam: Venezuela, Minyak, dan Arogansi Amerika

Ada sesuatu yang ganjil dalam cara dunia menatap ancaman Amerika Serikat terhadap Venezuela. Dunia tahu, tapi dunia diam. Persis seperti dulu ketika George W. Bush menyerbu Irak dengan alasan “senjata pemusnah massal” yang ternyata hanya hantu politik. Kini, dua dekade berlalu, Donald Trump tampaknya ingin memainkan naskah lama itu lagi—hanya dengan sedikit revisi naskah: dari “demokratisasi” menjadi “perang melawan narkoterorisme.” Absurd? Tentu. Tapi justru di sanalah ironi terbesar dunia modern ini: kebohongan berulang, dan dunia kembali menontonnya tanpa rasa jemu.

Menurut laporan The New York Times, pemerintahan Trump menyiapkan berbagai opsi militer untuk Venezuela, termasuk serangan udara, operasi rahasia CIA, bahkan rencana merebut ladang minyak negara itu. Semua dibalut dalih hukum yang hendak disusun Departemen Kehakiman agar bisa menyerang tanpa persetujuan Kongres. Dari luar tampak “resmi”, padahal intinya cuma satu: bagaimana menumbangkan Nicolás Maduro dan mengambil alih kekayaan minyak Venezuela—dengan cara apa pun yang bisa dibenarkan di atas kertas.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Saya rasa, inilah definisi paling jujur dari imperialisme abad ke-21. Tidak lagi perlu seragam kolonial atau bendera penjajahan, cukup mengubah narasi dan mengemasnya dalam bahasa yang tampak sah. Label “narcoterrorist organization” yang disematkan kepada pemerintah Venezuela adalah senjata retoris, sama seperti dulu label “axis of evil” dipakai untuk Irak dan Iran. Dengan satu kalimat, hukum internasional bisa dibengkokkan, moralitas global bisa dibungkus ulang. Dunia yang katanya beradab ternyata masih tunduk pada logika kekuasaan yang primitif: siapa kuat, dia benar.

Yang lebih menarik—dan sekaligus menakutkan—adalah bagaimana Trump tampak menimbang keputusan perang bukan dari aspek kemanusiaan, tapi dari potensi ekonomi. Laporan NYT menyebut Trump berkali-kali menanyakan “apa untungnya bagi Amerika?”, terutama terkait nilai cadangan minyak Venezuela yang terbesar di dunia. Artinya, di ruang-ruang rapat Gedung Putih, nasib jutaan rakyat Venezuela mungkin dibahas dengan bahasa bisnis. Soal hidup dan mati diukur dengan harga barel minyak.

Chevron, satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang masih beroperasi di Venezuela, menjadi simbol betapa kaburnya batas antara ekonomi dan invasi. Meski Washington menjatuhkan sanksi keras terhadap Caracas, izin Chevron justru diperpanjang—dengan syarat tertentu yang menjaga kepentingan AS tetap aman. Inilah paradoks yang sudah terlalu sering kita lihat: ketika rakyat Venezuela kelaparan akibat embargo, perusahaan Amerika tetap menambang minyak mereka atas nama “stabilitas pasar.”

Dan dunia? Dunia tetap diam. Tak ada demonstrasi besar, tak ada sidang darurat PBB, tak ada tekanan nyata. Hanya kecaman ringan yang diselipkan di kolom berita, seolah ancaman perang hanyalah laporan ekonomi biasa. Diam seperti ini bukan kebetulan. Diam ini adalah cermin. Cermin bahwa tatanan dunia yang dibangun atas dasar hukum internasional hanyalah mitos yang kita pelihara agar kita bisa tidur nyenyak di tengah ketidakadilan global.

Jika kita kembali ke sejarah, pola ini terlalu familiar. Dari Chile hingga Nikaragua, dari Libya hingga Irak, Amerika selalu datang dengan retorika “membebaskan rakyat” tapi pergi meninggalkan reruntuhan. Dan setiap kali itu terjadi, dunia hanya menggeleng pelan, lalu melanjutkan hidup. Kita semua tahu hasilnya: ribuan nyawa melayang, negara hancur, dan AS tetap berdiri tegak, tak pernah diadili. Kini Venezuela tampak menjadi panggung berikutnya. Dan kalau dunia kembali diam, berarti kita memang tak pernah belajar.

Mungkin sebagian orang akan berkata, “tapi itu urusan politik global, tak ada sangkut pautnya dengan kita di sini.” Salah besar. Diamnya dunia terhadap Venezuela menciptakan preseden yang merembes ke mana-mana. Jika hukum bisa ditafsir seenaknya oleh negara kuat, maka negara lemah tak akan punya perlindungan apa pun. Prinsip kedaulatan bisa berubah menjadi lelucon. Dan cepat atau lambat, pola seperti ini bisa diterapkan di belahan dunia mana pun—dengan alasan baru, tapi logika lama.

Kita tahu, Amerika adalah pemain lama dalam politik minyak. Dari Timur Tengah hingga Amerika Latin, minyak selalu menjadi bahan bakar bagi kebijakan luar negeri mereka—secara harfiah dan metaforis. Tapi yang membuat rencana Trump terhadap Venezuela begitu mencolok adalah kejujurannya yang telanjang. Tidak ada basa-basi diplomatik; hanya kalkulasi untung-rugi. Ia menunda keputusan bukan karena takut perang, tapi karena takut gagal. Ia bukan pemimpin yang ragu demi moralitas, melainkan pebisnis yang berhitung soal laba.

Trump juga tahu dunia sedang lesu moral. Tidak ada kekuatan besar yang benar-benar berani menentang. Uni Eropa sibuk dengan krisisnya sendiri. PBB sudah lama kehilangan taring. Negara-negara Amerika Latin terpecah, sebagian justru berharap intervensi bisa menjatuhkan Maduro. Maka, dengan sedikit propaganda dan sejumput sinisme, Trump bisa membuat langkah paling berbahaya terasa wajar.

Yang membuat semua ini lebih getir adalah kenyataan bahwa retorika “melawan narkotika” bisa dipakai untuk menghapus batas moral. Padahal, klaim bahwa Maduro memimpin “Cartel de los Soles” tak pernah terbukti. Tapi bukti tidak lagi penting dalam politik kekuasaan. Yang penting adalah keyakinan publik Amerika bahwa mereka sedang melawan kejahatan. Selebihnya, kebenaran bisa diatur oleh juru bicara Gedung Putih dan headline media arus utama.

Kita bisa menertawakan absurditas ini, tapi tawa itu pahit. Sebab setiap kali Amerika memutuskan untuk “membebaskan” suatu negara, yang terbebas hanyalah pasukan mereka dari rasa bersalah. Dunia, sekali lagi, memilih jadi penonton. Seperti orang yang menonton rumah tetangga terbakar tapi sibuk merekamnya untuk unggahan media sosial.

Saya tidak tahu apa yang lebih menyedihkan—bahwa Amerika masih bernafsu menguasai minyak negara lain, atau bahwa dunia sudah terbiasa menerima hal itu sebagai kenormalan. Tapi yang jelas, jika dunia benar-benar diam kali ini, maka bukan hanya Venezuela yang akan kehilangan kedaulatannya. Dunia akan kehilangan akalnya. Karena begitu kita membiarkan hukum internasional dikendalikan oleh nafsu minyak dan kesombongan militer, maka tak ada lagi batas antara “demokrasi” dan “penjajahan.”

Trump mungkin gagal memutuskan kapan harus menyerang, tapi niatnya sudah cukup menunjukkan arah dunia yang sedang kita jalani: dunia di mana ambisi pribadi seorang pemimpin bisa mengguncang tatanan global, sementara miliaran manusia hanya menatapnya dari layar berita. Dunia yang menukar moralitas dengan minyak, dan kemanusiaan dengan keuntungan politik. Dunia yang tahu, tapi diam.

Dan seperti yang sejarah ajarkan, diam kadang lebih berbahaya daripada perang itu sendiri.