Digitalisasi Prematur di Negeri Mesin yang Kehilangan Kompas

Ada ironi yang menarik dari Jerman—negara yang selama puluhan tahun dikenal sebagai jantung teknologi Eropa, rumah bagi mesin-mesin paling presisi di dunia, kini justru terengah-engah mengejar zaman digital. Negeri yang dulu mengajarkan dunia tentang efisiensi kini gelagapan menghadapi efisiensi baru: kecerdasan buatan. Dan ketika para pejabatnya berbicara tentang “Modernization Agenda” atau “High-Tech Agenda,” terdengar semacam nada panik yang disamarkan dengan jargon kemajuan. Seolah-olah digitalisasi adalah mantra penyelamat yang bisa memotong birokrasi hanya dengan satu klik. Tapi, seperti banyak hal yang terlalu terburu-buru, langkah Jerman kali ini berisiko menjadi digitalisasi prematur—sebuah modernisasi tanpa fondasi yang jelas, tergesa dan rapuh.

Saya rasa kita semua bisa memahami ambisi itu. Siapa yang tak ingin birokrasi menjadi cepat, efisien, transparan? Dunia sudah bergerak menuju otomatisasi, dan Jerman, yang kerap dijuluki “negara mesin,” tentu tak mau tertinggal. Kanselir Friedrich Merz bahkan menargetkan pemangkasan biaya birokrasi sebesar 25% pada 2029, dan mendorong layanan publik berbasis AI. Ada janji efisiensi di sana: visa diproses lebih cepat, informasi ekspor lebih mudah diakses, dan data publik tersusun rapi di platform digital. Semua tampak cemerlang—di atas kertas. Tapi pertanyaannya sederhana: apakah mereka benar-benar siap?

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Yang membuat langkah Jerman tampak aneh bukan niatnya, melainkan caranya. Mereka ingin melompat dari birokrasi kertas langsung ke birokrasi algoritma. Tanpa cukup jeda untuk memahami apa yang sedang mereka buat. Dalam laporan Deutsche Welle, disebutkan bagaimana pemerintah kini mengintegrasikan AI dalam pelayanan publik, termasuk penggunaan avatar digital bernama Weimatar, versi buatan dari Menteri Kebudayaan Wolfram Weimer. AI itu diklaim mampu berbicara seratus bahasa dan menjadi simbol “AI yang adil dan melindungi kreativitas.” Di atas kertas, ini terdengar futuristik. Di dunia nyata, agak menggelikan. Alih-alih memperbaiki sistem birokrasi yang lambat, Jerman malah menciptakan pejabat digital baru—yang berbicara banyak bahasa tapi mungkin tak paham masalah rakyatnya.

Digitalisasi prematur ini punya akar yang dalam: keinginan untuk terlihat maju. Ketika Amerika Serikat dan Tiongkok berlomba-lomba memimpin revolusi AI, Eropa tampak seperti pemain lama yang baru sadar bahwa pertandingan sudah dimulai. Maka muncullah gebrakan serba cepat, termasuk kerja sama antara OpenAI dan SAP. Namun justru di sini letak jebakannya. Profesor Holger Hoos dari RWTH Aachen memperingatkan bahwa langkah itu menciptakan ketergantungan baru terhadap teknologi asing. Publik Jerman dijanjikan “kedaulatan digital,” tapi kenyataannya, data negara bisa saja mengalir ke server asing yang tidak bisa mereka awasi sepenuhnya. Ironis sekali: di negeri yang begitu ketat dengan privasi, pemerintahnya justru menyerahkan sebagian sistem digitalnya ke perusahaan luar negeri.

Ada sesuatu yang tidak klop di sini. Kita sedang menyaksikan Jerman yang dulu identik dengan rasionalitas, kini terbuai oleh euforia algoritma. Wildberger, sang Menteri Digitalisasi, bahkan mengatakan bahwa “AI adalah kunci pertumbuhan masa depan” dan “akan mengubah dunia lebih dari teknologi mana pun sebelumnya.” Kalimat itu terdengar seperti propaganda Silicon Valley ketimbang refleksi seorang birokrat Eropa. Entah sejak kapan politik Jerman begitu percaya diri pada narasi teknologi tanpa keraguan etis. Padahal, seperti diingatkan oleh banyak ahli, AI bukan sekadar alat pintar. Ia bisa bias, bisa salah, bisa menyingkirkan manusia dari proses pengambilan keputusan yang seharusnya demokratis.

Yang paling mengkhawatirkan adalah penerapannya di bidang sensitif: peradilan, imigrasi, kesehatan. Di sinilah digitalisasi prematur bisa berubah menjadi bencana sosial. AI mungkin bisa membantu memilah dokumen visa atau mendeteksi penyakit lebih awal, tapi bagaimana jika terjadi kesalahan algoritmik? Siapa yang bertanggung jawab jika seorang pemohon visa ditolak karena kesalahan sistem? Siapa yang menjelaskan jika diagnosis AI di rumah sakit meleset? Dalam masyarakat yang menempatkan martabat manusia di pusat hukum, menyerahkan sebagian keputusan itu pada mesin adalah langkah berbahaya. Bahkan mahasiswa hukum seperti Jan Christian Swoboda mengingatkan bahwa AI hanya pantas digunakan untuk kasus standar—sementara untuk kasus yang menyangkut hak asasi, “penilaian manusia tetap tak tergantikan.”

Namun, tampaknya pemerintah Jerman ingin berjalan cepat. Terlalu cepat. Mereka meluncurkan chatbot pemerintah, sistem perencanaan kota berbasis AI di Köln, manajemen sampah di München, hingga deteksi dini penyakit di Heidelberg. Semua dilakukan serentak, seperti negara yang baru sadar bangun terlambat lalu berlari tanpa arah. Inilah wajah klasik dari digitalisasi prematur: obsesi pada alat, tanpa kejelasan pada nilai. Pemerintah menganggap AI sebagai tujuan, bukan sarana. Seolah-olah selama sistemnya otomatis, maka semuanya pasti efisien dan adil.

Kita di Indonesia tentu mengenal pola seperti ini. Di sini pun, banyak program digital diluncurkan dengan gegap gempita: aplikasi serba ada, platform layanan publik yang dijanjikan “tanpa antrian,” tapi akhirnya menambah satu lapisan kerumitan baru. Server sering down, sistem tak terintegrasi, dan warga kebingungan. Bedanya, Jerman melakukan kesalahan serupa di panggung dunia yang jauh lebih terang. Negara yang selama ini dianggap paling siap secara teknologi justru terjebak dalam jebakan yang biasanya terjadi di negara berkembang: modernisasi tanpa arah, digitalisasi tanpa pemahaman.

Saya rasa inilah yang membuat kasus Jerman menarik—dan sekaligus menyedihkan. Ia menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bukan jaminan kematangan digital. Bahwa bangsa dengan universitas, ilmuwan, dan infrastruktur supermaju pun bisa terjebak pada mitos teknologi: percaya bahwa algoritma akan menyelesaikan segalanya. Di sinilah letak paradoks besar modernitas: semakin kita ingin menyerahkan segalanya kepada mesin, semakin kita kehilangan kendali atasnya. AI dijanjikan untuk menghemat waktu manusia, tapi ia juga mulai mengambil alih ruang refleksi manusia.

Jika Jerman sungguh ingin memodernisasi negaranya, maka jalannya bukan melalui digitalisasi prematur. Bukan lewat avatar menteri atau perjanjian dengan korporasi asing. Jalan yang lebih sulit—tapi lebih bermakna—adalah membangun AI yang berakar pada nilai Eropa sendiri: transparansi, kedaulatan, dan tanggung jawab etis. Membangun dari bawah, dengan pemahaman ilmiah, bukan dari atas dengan ilusi efisiensi.

Sebab seperti mesin buatan Jerman yang terkenal itu—presisi bukan diukur dari kecepatan, tapi dari ketepatan. Dan dalam urusan AI, ketepatan berarti tahu kapan harus berhenti sebelum terlalu jauh. Karena tak ada yang lebih ironis dari sebuah bangsa pencipta mesin, yang akhirnya dikendalikan oleh mesin ciptaannya sendiri.